Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Di Sejumlah Negara, Demokrasi Sedang Menemui Ajalnya

Di Sejumlah Negara, Demokrasi Sedang Menemui Ajalnya Demo petani di India berujung rusuh. ©PRAKASH SINGH / AFP

Merdeka.com - Data terbaru dari lembaga pemantau demokrasi berbasis di Swedia, V-Dem, belakangan ini semakin banyak negara demokrasi yang mengalami kemunduran, dan bahkan menuju negara otoriter dibandingkan seabad terakhir. Data menunjukkan, tren kemunduran demokrasi ini tampaknya semakin cepat, mempengaruhi negara demokrasi yang mapan dan rapuh di seluruh dunia.

Berikut daftar negara demokrasi di dunia yang sedang menemui ajalnya, dikutip dari The New York Times, Senin (22/8):

Sri Lanka

Demokrasi di negara yang multietnis dan agama ini dipertanyakan sejak Gotabaya Rajapaksa terpilih menjadi presiden pada Pemilu 2019. Gotabaya adalah adik dari Mahinda Rajapaksa, mantan pemimpin Sri Lanka sebelumnya.

Keluarga Rajapaksa sejal lama dituduh menyalahgunakan kekuasaan dan membenci kelompok minoritas di negara tersebut. Ini mendorong munculnya ketakutan negara itu bisa kembali menjadi negara otoriter.

Dalam beberapa bulan terakhir, unjuk rasa besar terjadi di Sri Lanka karena krisis berkepanjangan. Massa menggeruduk istana presiden dan beberapa hari kemudian Gotabaya melarikan diri ke Maladewa lalu mengundurkan diri menjadi presiden. Presiden baru Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe adalah orang dekat Rajapaksa.

India

Di bawah Narendra Modi, perdana menteri dari kelompok sayap kanan India, perpecahan di tengah masyarakat semakin parah, diskriminasi terhadap minoritas semakin meningkat, dan bahkan didukung para sekutu pemerintah.

Populasi 200 juta Muslim India menghadapi marjinalisasi politik dan bahkan dalam sejumlah kasus mengalami kekerasan. Jurnalis yang kritis mendapatkan tekanan baik dari pemerintah dan media nasionalis. Pemerintah melakukan tindakan keras terhadap unjuk rasa para petani tahun lalu.

Filipina

Kelompok HAM di Filipina khawatir Presiden Ferdinan Marcos Jr akan mengadopsi atau melanjutkan gaya pemerintahan Rodrigo Duterte yang banyak memenjarakan para pengkritik dan musuh politiknya.

Mengingat Ferdinand Marcos Jr atau dikenal dengan panggilan Bongbong adalah putra diktator Filipina, Ferdinand Marcos yang berkuasa selama 30 tahun dari 1965 sampai 1986. Apalagi yang menjadi wakil presiden Filipina saat ini adalah putri Duterte, Sara Duterte Carpio.

Kenya

Kenya dianggap sebagai negara demokrasi terbesar di Afrika. Namun belakangan, negara ini mengalami sejumlah guncangan.

Para politikus di negara ini kadang mengeksploitasi polarisasi antar etnis dan kewilayahan, khususnya selama pemilihan umum. Hal ini menyebabkan sejumlah masalah seperti kekerasan komunal maupun serangan terhadap lembaga pemerintah seperti pengadilan.

Eropa

Hungaria

"Negara baru yang kita bangun bukan negara liberal," kata Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban pada 2014.

Sejak saat itu, Orban merombak pengadilan, konstitusi, dan aturan pemilihan demi memperkuat kekuasaannya. Dia juga memanfaatkan media pemerintah dan swasta untuk melawan oposisi, mempromosikan disinformasi dan narasi sosialis.

Polandia

Negara ini tengah menghadapi polarisasi politik besar. Partai sayap kanan yang berkuasa berusaha meminggirkan lembaga peradilan dan media independen.

Para kelompok HAM mengatakan demokrasi di Polandia telah jauh mengalami kemunduran.

Turki

Selama hampir 20 tahun kekuasaannya, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengubah demokrasi untuk memperkuat pemerintahannya sendiri.Erdogan membatasi kebebasan politik dan kekuasaan semakin terpusat yang membuatnya dinilai sebagai seorang diktator.

Setelah upaya kudeta 2016, Erdogan menangkap 100.0000 orang dan membersihkan 150.000 pegawai negeri yang tidak loyal padanya.

Republik Ceko dan Slovenia

Ketika taipan media dan miliuner Republik Ceko, Andrej Babis menjadi perdana menteri pada 2017, banyak orang khawatir dia akan mengikuti jejak Orban di Hungaria menuju negara konservatif.

Sementara itu negara tetangganya, Slovenia juga memilih pemimpin populis sayap kanan yang memunculkan kekhawatiran dapat menghancurkan Uni Eropa dari dalam.

Babis kalah pada pemilihan 2021, ketika beberapa partai oposisi bersatu melawan pemimpin yang mereka sebut sebagai ancaman bagi demokrasi Ceko.

Amerika Latin

Venezuela

Negara ini pernah menjadi negara demokrasi tertua di Amerika dan negara kaya. Namun perekonomian negara ini hancur, rakyat kelaparan, dan sejumlah pihak menyalahkan kediktatoran di negara tersebut.

Para pakar demokrasi menilai Venezuela menjadi contoh bagaimana demokrasi cenderung menurun belakangan ini.

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, menumpas para pengunjuk rasa, serta menegaskan kontrol kuat atas pengadilan dan legislatif.

El Salvador

Negara kecil di Amerika Tengah ini membangun demokrasi yang rapuh setelah perang saudara berakhir pada 1992.

Orang luar muda, Nayib Bukele, memenangkan kursi kepresidenan pada 2019 menjanjikan perubahan. Ternyata Bukele justru mengekang hak-hak dasar warga, membersihkan hakim, memenjarakan ribuan orang tanpa proses hukum dan mengerahkan tentara sebagai tindakan darurat untuk memerangi kejahatan.

Brasil

Presiden Jair Bolsonaro sejak lama mengkritik lembaga demokrasi di negaranya itu korup. Dua juga mendukung kediktatoran militer sayap kanan yang pernah berkuasa di Brasil dari 1964 sampai 1985.

(mdk/pan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ciri Pemilu yang Demokratis adalah Bebas, Adil, dan Rahasia, Berikut Penjelasannya
Ciri Pemilu yang Demokratis adalah Bebas, Adil, dan Rahasia, Berikut Penjelasannya

Pemilu yang demokratis sangat penting untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan memastikan bahwa warga negara memiliki suara.

Baca Selengkapnya
Denny JA Ungkap Data Seberapa Pengaruh Debat Ketiga Terhadap Elektabilitas Capres
Denny JA Ungkap Data Seberapa Pengaruh Debat Ketiga Terhadap Elektabilitas Capres

Debat capres ketiga tersebut mengusung tema Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional dan Geopolitik.

Baca Selengkapnya
Survei Indikator Ungkap Masyarakat Nilai Kondisi Ekonomi dan Penegakan Hukum Baik
Survei Indikator Ungkap Masyarakat Nilai Kondisi Ekonomi dan Penegakan Hukum Baik

Survei memotret penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, keamanan hingga penegakan hukum nasional.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
AHY Tak Percaya Hasil Survei Tempatkan Demokrat Hanya Dapat 4 Persen
AHY Tak Percaya Hasil Survei Tempatkan Demokrat Hanya Dapat 4 Persen

Demokrat memiliki survei internal, dan AHY yakin perolehan suara akan lebih dari survei eksternal.

Baca Selengkapnya
Pertanyaan tentang Pemilu dan Jawabannya, Tambah Wawasan sebelum Memilih
Pertanyaan tentang Pemilu dan Jawabannya, Tambah Wawasan sebelum Memilih

Sebagai warga negara Indonesia yang demokratis, Anda tentu ingin mengetahui lebih banyak tentang pemilu, apalagi jika Anda adalah pemilih baru.

Baca Selengkapnya
PAN Sesalkan Data Pertahanan Diumbar saat Debat: Mungkin Capres Lain Cocok Jadi Gubernur dan Dosen
PAN Sesalkan Data Pertahanan Diumbar saat Debat: Mungkin Capres Lain Cocok Jadi Gubernur dan Dosen

PAN menilai Indonesia penting memiliki Presiden seperti Prabowo Subianto yang mengerti dan memahami tentang geopolitik, pertahanan dan keamanan.

Baca Selengkapnya
Survei Poltracking Ungkap Basis Pemilih NU Paling Banyak ke Prabowo, Ganjar Turun dan Anies Stabil
Survei Poltracking Ungkap Basis Pemilih NU Paling Banyak ke Prabowo, Ganjar Turun dan Anies Stabil

Tren dari pemilih NU ke paslon 02 meningkat dari Desember 2023 40,7 persen menjadi 48,2 persen di Januari 2024

Baca Selengkapnya
Relawan Dianiaya TNI di Boyolali, TPN Ganjar Bakal Lapor Komnas HAM
Relawan Dianiaya TNI di Boyolali, TPN Ganjar Bakal Lapor Komnas HAM

Menurutnya, dunia internasional melihat Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia menjalankan pemilu yang tidak cacat dan bermasalah.

Baca Selengkapnya
Survei Terbaru Populi Center: 80 Persen Masyarakat Puas Kinerja Jokowi
Survei Terbaru Populi Center: 80 Persen Masyarakat Puas Kinerja Jokowi

"Data menunjukkan bahwa sebesar 80 persen masyarakat menyatakan puas dengan kinerja Jokowi," kata Afrimadona.

Baca Selengkapnya