Di hari pelantikannya, Trump pastikan AS keluar dari TPP

Merdeka.com - Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump menyebutkan bakal mundur dari kesepakatan perdagangan Trans-Pasific Partnership (TPP) pada hari dia dilantik.

"Saya minta kepada tim transisi saya untuk mengembangkan daftar tindakan eksekutif yang bisa kita ambil pada hari pertama, gunanya untuk memulihkan hukum dan membawa pekerjaan kita kembali," ujar Trump dalam pesan video, seperti dikutip dari Channel News Asia, Selasa (22/11).

Trump menambahkan, dalam bidang perdagangan, AS berencana untuk keluar dari TPP. Padahal, perjanjian dagang itu mereka yang inisiasi.

"Pada perdagangan, saya akan mengeluarkan pemberitahuan, bahwa kita (AS) berniat untuk menarik diri dari Trans-Pasific Partnership, karena berpotensi 'bencana' bagi negara," seru pengusaha real estate tersebut saat membeberkan rencana 100 hari kepemimpinannya.

Sebaliknya, Trump menambahkan, akan bernegosiasi melalui bilateral transaksi perdagangan yang adil, yang akan membawa kembali industri ke Negeri Paman Sam. Trump mengaku, dia akan mengembalikan AS pada tempatnya, dan membiarkan lapangan pekerjaan terbuka bagi masyarakatnya.

"Agenda saya akan berdasar pada prinsip sederhana, menempatkan Amerika menjadi yang pertama," tegasnya.

Kampanye kemenangan miliarder Partai Republik ini berhasil meredam kemarahan pemilih tingkat kelas pekerja yang merasa ditinggalkan. Pasalnya Trump berusaha untuk melindungi pekerja AS terhadap tenaga kerja kasar dari China maupun Meksiko.

Perjanjian perdagangan TPP merupakan inisiatif perdagangan yang ditanda tangani Presiden Barack Obama. Kemitraan ini dirundingkan oleh Australia, Brunei, Chili, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Amerika Serikat dan Vietnam pada Agustus 2013.

TPP digambarkan sebagai perjanjian 'standar tinggi' yang diarahkan untuk menangani masalah perdagangan di abad ke-21. Janji Trump menarik diri dari TPP adalah salah satu dari enam poin kebijakan yang dia akan lakukan saat mengambil alih kepemimpinan pada 20 Januari 2017.

Enam poin tersebut antara lain di bidang energi, regulasi, keamanan nasional, imigrasi dan etika, serta tentunya TPP.