Deretan insiden Israel-Indonesia saling melarang masuk pejabat

Merdeka.com - Minggu (13/4) siang di Ibu Kota Amman, Yordania. Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi, disertai tim Kedutaan Besar Republik Indonesia hendak melawat ke Kota Ramallah, Tepi Barat, Palestina. Helikopter yang disediakan Angkatan Udara Yordania siap membawa rombongan RI melantik Konsul Kehormatan Maha Abu Shusheh, yang akan mewakili kepentingan RI di Palestina di masa mendatang.

Rencana itu gagal. Beberapa jam sebelum helikopter berangkat, Israel yang menguasai jalur udara antara Yordania-Ramallah tidak menerbitkan izin melintas.

Sebagai jalan tengah, akhirnya Shusheh - tokoh pengusaha perempuan asli Ramallah - yang berangkat ke Amman. Pelantikan digelar bersahaja di aula KBRI. "Saya tidak tahu penyebab tidak diberikan clearance flight. Namun, kami sudah bisa menduga hal itu sebelumnya," kata Menlu.

Kementerian Luar Negeri Israel menolak menjelaskan alasan menolak memberi izin helikopter Menlu Retno terbang ke wilayah Ramallah.

Surat kabar Haaretz memperoleh sumber dari Tel Aviv yang mengetahui kronologi penolakan itu. Pangkal masalahnya adalah rombongan RI tidak mau bertemu pejabat Israel untuk mengkoordinasikan lawatan ini.

Sebelum melantik Abu Shusheh, beberapa hari lalu tim KBRI Amman sebetulnya berhubungan dengan Israel. Pihak Israel kemudian memberi syarat, bahwa Menlu Retno harus juga melawat ke Yerusalem - ibu kota Israel versi pemerintah Zionis - untuk menemui pejabat setempat, sebelum menuju Ramallah.

Menlu Retno melawat ke Yordania ©2016 Merdeka.com/Twitter/Portal Kemlu

Kebijakan ini sejak lama dijalankan Rezim Zionis. Pejabat negara tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel wajib mengunjungi Yerusalem bila ingin melawat ke Palestina. Pada 2014, Menlu Kolombia juga ditolak masuk Ramallah karena negaranya tak punya hubungan diplomatik formal dengan Israel.

Namun, dalam kasus berbeda, sebetulnya penolakan tidak terjadi kepada pejabat-pejabat negara Teluk. Menlu Yordania Nasser Judeh serta Menlu Maroko tahun lalu bisa mengunjungi Ramallah dan Bethlehem tanpa harus bertamu ke Yerusalem.

Risiko pejabat RI tak bisa berkunjung ke Ramallah, untuk tujuan apapun, sudah pernah disuarakan mantan Menlu Marty Natalegawa dua tahun lalu ketika mengungkap alasan penunjukkan konsul kehormatan selalu sulit diwujudkan. "Kita tidak mau rombongan pemerintah harus melewati checkpoint otoritas Israel."

Penolakan ini menambah panjang deretan insiden saling menolak akses masuk antara RI-Israel. Kedua negara tidak pernah memiliki hubungan diplomatik. Posisi Indonesia, yang condong pada Palestina, membuat pejabat pemerintah tidak pernah mau berurusan dengan Rezim Zionis.

Kasus penolakan kunjungan pertama terjadi pada momen Asian Games 1962. Presiden Soekarno, (mdk/ard)