Dampak Brexit: Setiap negara akan lebih nasionalis dan proteksionis

Merdeka.com - Rakyat Britania Raya mengambil keputusan bersejarah, keluar dari Uni Eropa. Hasil referendum yang sering dijuluki 'Brexit' ini memicu rangkaian peristiwa di seluruh dunia.

Dukungan bagi kubu pro-Brexit mencapai 52 persen, sedangkan suara rakyat memilih bertahan 48 persen.

Inggris menarik diri dari keanggotaan UE setelah bergabung selama 43 tahun.

Selain memaksa Perdana Menteri David Cameron mundur, merontokkan bursa saham serta pasar mata uang dunia, Brexit sekaligus menandai bangkitnya politik sayap kanan nasionalis di pelbagai negara.

Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, mengakui adanya sentimen nasionalisme di tataran global. Brexit hanyalah puncak gunung es yang selama beberapa tahun terakhir mulai terasa. Minimal, akan banyak pemerintah mengutamakan kepentingan nasional dibanding mematuhi kerja sama multilateral.

"Spirit proteksi itu akan terjadi di banyak negara," kata Kalla di kantornya, Jakarta, kemarin.

Lima tahun terakhir, politisi populis dan sayap kanan pelan-pelan mendapat simpati di banyak negara. Di Eropa saja gerakan nasionalis, biasanya anti-imigran, memperoleh dukungan signifikan dalam pemilu Inggris, Belanda, Prancis, Spanyol, Hungaria, Denmark, hingga Latvia.

Tidak bisa dilupakan, keberhasilan Donald Trump menjadi kandidat terkuat calon presiden Amerika Serikat berada di spektrum yang sama. Rakyat AS rupanya juga gandrung pada wacana nasionalistik, merujuk janji-janji Trump selama ini.

Uni Eropa yang selama 60 tahun berhasil membangun kerangka kerja sama dan stabilitas Benua Biru, terancam rontok dalam waktu dekat.

Boris Johnson, pendukung Brexit calon PM Inggris baru (c) 2016 Merdeka.com

Presiden Uni Eropa, Donald Tusk, mengaku sedih atas keputusan rakyat Inggris. Namun dia bersumpah bahwa 27 negara anggota tersisa akan mempertahankan blok ekonomi politik itu.

Dia juga mengingatkan Inggris bahwa proses keluar, merujuk Pasal 50 Traktat Lisbon, paling cepat butuh waktu dua tahun. Artinya kewajiban Britania Raya pada Uni Eropa masih harus dipenuhi.

Secara de facto, Inggris adalah negara yang dominan dalam bidang politik di Uni Eropa. Dua negara dominan lainnya adalah Prancis untuk urusan pertahanan, sedangkan Jerman menjadi tulang punggung perekonomian UE.

Karena Inggris pergi, Jerman jadi mendapat beban tambahan 2,5 miliar Euro untuk dikucurkan ke anggaran Uni Eropa.

Isu utama dipicu imigran

Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker, turut terpukul atas hasil referendum Inggris. Dia bersikeras meyakini Uni Eropa tidak akan bubar.

Pendapat Juncker berkebalikan dengan sentimen beberapa politikus sayap kanan Eropa.

Ketua Partai Front Nasional Prancis, Marine Le Pen, mengucapkan selamat kepada pendukung Brexit. Dia mengajak rakyat Prancis mengikuti jejak Inggris.

"Seperti yang selalu saya sampaikan bertahun-tahun, Prancis dan negara-negara Eropa lainnya wajib menggelar referendum seperti di Britania," kata Le Pen lewat akun Twitternya.

Komentar serupa dilontarkan oleh Geert Wilders, politikus anti-Islam dari Belanda. Dia menuntut (mdk/ard)