Merdeka.com - Pemerintah berkali-kali menegaskan tak terlibat sengketa wilayah di Laut China Selatan. Namun imbas dari agresifnya kebijakan laut Tiongkok tetap terasa bagi kedaulatan nasional, terutama di Kepulauan Natuna.

Untuk kali kedua tahun ini, terjadi insiden melibatkan kapal sipil Tiongkok dengan kapal militer Indonesia. Pada Jumat (17/6) lalu, pukul 04.25 WIB, patroli TNI Angkatan Laut memergoki 12 kapal ikan asing di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna.

Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi menyatakan belasan kapal ikan asing tersebut diyakini TNI sedang melempar jaring untuk melakukan pencurian ikan. Kapal KRI Imam Bonjol akhirnya dikerahkan untuk menangkap mereka.

"Kapal TNI meminta agar kapal tersebut mematikan mesin. Baik melalui radio komunikasi maupun pengeras suara. Permintaan tersebut diabaikan dan kapal ikan asing menambah kecepatannya," ungkap Retno saat menceritakan kronologi kejadian di hadapan Komisi I DPR RI.

Karena berusaha kabur, kapal TNI AL akhirnya memberikan tembakan peringatan, baik ke udara maupun ke perairan. Dari belasan target operasi, hanya satu kapal asing yang berhasil diberhentikan. Saat diamankan, di kapal tersebut terdapat 7 ABK, terdiri dari 6 laki-laki dan 1 perempuan.

Kepulauan Natuna (c) REUTERS/Tim Wimborne

"Semuanya dilakukan sesuai sesuai prosedur, sebagai langkah penegakan hukum di wilayah ZEE Indonesia," kata Retno.

Presiden Joko Widodo mengapresiasi kesigapan TNI AL mengamankan wilayah perairan Natuna dari pencuri ikan. Aparat diminta tidak segan-segan menindak setiap kapal yang melanggar wilayah sah Indonesia.

"Kedaulatan itu nomor satu, harga mati, dan harus dipertahankan," kata Juru Bicara Presiden Johan Budi S.P menirukan ucapan Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/6).

Masalah belum selesai sampai di sana. Pemerintah China mengirim nota protes karena nelayan sipil mereka ditembak oleh TNI AL.

Hua Chunying, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, membantah belasan kapal itu tidak melanggar ZEE Natuna. Mereka mengklaim berada di wilayah perairan tradisional selama ini. Para nelayan yang terluka akibat tembakan TNI AL sekarang dirawat di Pulau Hainan.

"Insiden itu terjadi di wilayah yang klaimnya tumpang tindih," kata Chunying seperti dikutip Kantor Berita Reuters.

Menlu Retno menepis alasan China. Dia menyatakan ZEE kawasan Natuna sudah sangat jelas, mengacu pada Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS).

"Berdasarkan UNCLOS RI hanya memiliki tumpang-tindih ZEE dengan Vietnam dan Malaysia," kata Retno.

Insiden akhir pekan lalu menjadi tamparan pemerintah RI. Pada April, delegasi Beijing