China Gencarkan Penggunaan Bahasa Mandarin di Sekolah-Sekolah di Xinjiang

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Xinjiang, China, kian gencar mengkampanyekan penggunaan bahasa Mandarin di sekolah-sekolah dan menyingkirkan Islam meski kecaman internasional terus berkumandang atas kebijakan Beijing di wilayah itu.

Sejumlah industri busana internasional mengatakan mereka akan segera menghentikan penggunaan bahan katun yang diproduksi dari Xinjiang karena prihatin dengan kabar terjadinya kerja paksa di sana. Mereka juga menyerukan boikot terhadap berbagai produk China dan selebritas asal Negeri Tirai Bambu.

Xinjiang Daily Kamis lalu melaporkan pemerintah daerah menggelar pertemuan antar pejabat daerah dengan tokoh senior pemerintah pusat.

Dalam kunjungannya, Wang Yang, anggota Komite Pengarah Politburo Partai Komunis China memerintahkan para pejabat Xinjiang "memaksimalkan" tata kelola pemerintahan untuk meraih stabilitas jangka panjang.

Dikutip dari laman South China Morning Post, Minggu (28/3), Wang saat ini adalah kepala Konferensi Konsultan Politik Rakyat dan menjadi pejabat tertinggi keempat yang bertugas mengawasi kebijakan partai di Xinjiang serta kebijakan nasional untuk urusan etnis dan agama.

Wang meminta para pejabat Xinjiang untuk mengarahkan agar Islam lebih sesuai dengan nilai-nilai sosialis China.

Dalam konferensi daerah pekan ini, para kader partai diminta untuk tetap teguh menjalankan tugas meski tugas kontraterorisme sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, kata Xinjiang Daily.

Laporan koran itu juga menyebut pimpinan partai di Xinjiang, Chen Quanguo memerintahkan diadakannya penelitian akademis tentang sejarah dan persatuan masyarakat China yang pluralis dan upaya untuk mendorong penggunaan bahasa Mandarin di sekolah-sekolah.

Pekan ini Uni Eropa sepakat menjatuhkan sanksi terhadap empat pejabat China atas pelanggaran hak asasi di Zinjiang. Ini adalah kali pertama UE menjatuhkan sanksi terhadap Beijing sejak menerapkan embargo senjata pada 1989 setelah peristiwa tragedi Tiananmen.

Chen memang tidak termasuk dalam sanksi UE namun dia sudah menjadi target Amerika Serikat. Sementara itu Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pemerintahan AS sebelumnya sudah benar dengan menyebut China melakukan "genosida" terhadap warga muslim Uighur di Xinjiang.

Tahun lalu upaya menggencarkan penggunaan bahasa Mandarin ketimbang bahasa Mongol di sekolah-sekolah memicu gelombang demo besar-besaran warga setempat yang khawatir bahasa asli mereka bisa punah lantaran masuknya warga mayoritas etnis Han dari China.