China Akan Terima Kunjungan PBB ke Xinjiang, Tapi Tolak Penyelidikan
Merdeka.com - Pemerintah pusat China di Beijing menyatakan kesiapannya menyambut kunjungan Komisioner Tinggi untuk Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHC) ke Xinjiang.
"China sudah lama menyampaikan undangan kepada UNHC untuk mengunjungi Xinjiang dan tempat lain di China. Kedua belah pihak juga terus berkomunikasi," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA) Zhao Lijian di Beijing, Senin (30/3).
Pernyataan tersebut untuk menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Minggu (28/3) tentang negosiasi UNHC dengan pihak China terkait isu Xinjiang.
"Tujuan kunjungan itu lebih mendukung kerja sama kedua belah pihak daripada melakukan apa yang disebut dengan investigasi atas praduga tidak bersalah," kata Zhao.
Negara Barat menuding Beijing telah melakukan pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas muslim Uighur yang membentuk populasi mayoritas di Daerah Otonomi Xinjiang.
Namun Beijing membantah semua tuduhan itu dengan berdalih masyarakat Xinjiang telah menikmati kehidupan dengan taraf ekonomi yang membaik berkat berbagai program pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
"Yang perlu diperhatikan dari laporan tersebut (pernyataan Sekjen PBB) bahwa pintu Xinjiang selalu terbuka. Kami menyambut kunjungan UNHC ke Xinjiang," ujar Zhao.
Pihaknya tidak ingin kunjungan UNHC tersebut dimanfaatkan oleh Barat untuk memanipulasi politik dan menekan China.
"China menyambut siapa saja yang datang ke Xinjiang, tapi menentang keras apa yang disebut investigasi atas praduga tak bersalah," tegasnya.
Dalam beberapa tahun terakhir Xinjiang diterpa berbagai isu kemanusiaan, mulai dari pembongkaran masjid, penahanan etnis Uighur ke kamp vokasi, genosida, hingga pemisahan orang tua berlatar Uighur dengan anaknya melalui sekolah berasrama.
Yang terakhir, isu kerja paksa di perkebunan kapas dan pabrik tekstil.
Namun isu itu dibantah oleh Beijing karena semua pekerja di China, termasuk Xinjiang, dipekerjakan berdasarkan kontrak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perburuhan.
Isu kerja paksa telah menimbulkan beberapa merek pakaian jadi dan perlengkapan olahraga, seperti H&M dan Nike, diboikot secara meluas oleh warganet China.
Bahkan sejak sepekan yang lalu, H&M sudah menghilang dari aplikasi belanja daring di China.
"Peritel tertentu ingin menyerang China sambil meraih keuntungan di pasar China. Mereka seharusnya tahu, lebih baik tidak menggigit tangan orang yang memberi mereka makan," kata Zhao.
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ini yang dikhawatirkan AS bila tidak segera memutuskan kelanjutan stasiun luar angkasa yang akan habis masa pakainya.
Baca SelengkapnyaAda empat tersangka ditangkap di Jawa Tengah yang membawa barang bukti 51 kilogram sabu dengan modus kamuflase menjadi teh China.
Baca SelengkapnyaAda beberapa isu yang menjadi perhatian pemerintah di tahun 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kementerian Luar Negeri China terus berkoordinasi dengan lembaga pemerintah lainnya serta pemerintah daerah terkait kecelakaan itu.
Baca SelengkapnyaWalaupun sudah lama meninggalkan tanah air, Ibu Bunga terdengar lancar berbahasa Indonesia.
Baca SelengkapnyaIndia Lepaskan Merpati yang Dituding Jadi Mata-Mata China, Di Sayapnya Ada Tulisan
Baca SelengkapnyaDisebut-sebut ada upaya untuk memantau pesawat luar angkasa.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaChina benar-benar nekat membangun pangkalan udara di sana.
Baca Selengkapnya