Buntut kudeta, Turki pecat 15 ribu dosen & PNS bidang pendidikan

Merdeka.com - Menyusul kegagalan kudeta militer di Turki, pemerintahan Presiden Reccep Tayyip Erdogan menghabisi satu per satu semua pihak berpotensi melawannya di kemudian hari. Sejak awal pekan ini pemerintah pusat memecat 15 ribu pegawai dari kemeterian pendidikan, mencakup lebih dari 1.500 dosen serta dekan pelbagai universitas yang dipaksa mengundurkan diri.

Sebagian dari dosen-dosen itu langsung dipanggil kejaksaan setempat karena dituding bersimpati pada gerakan makar. Diperkirakan 1.176 dosen yang dipaksa mundur berasal dari universitas negeri, sisanya dari lembaga pendidikan tinggi swasta.

Seperti dikutip dari the Guardian, Rabu (20/7), 257 pejabat di kantor perdana menteri dan 492 ulama di direktorat urusan agama juga 'dibersihkan'. Sebanyak 8,800 polisi dipecat dan 6 ribu tentara ditahan, belum termasuk 2.700 hakim dan jaksa, puluhan gubernur dan 100 petugas umum lainnya yang ditahan atas tuduhan makar. Ada pula 20 situs media yang kerap kritis terhadap pemerintah diblokir.

Pemerintahan Turki mengatkan semua upaya pembersihan tersebut dilakukan guna operasi keamanan untuk menyelamatkan negeri dari kebangkitan kelompok yang ingin menggulingkan Erdogan.

"Mereka yang ditahan dan dipecat memiliki keterkaitan dengan Fethullah Gullen, ulama Turki yang bermukim di Amerika Serikat. Dia dituding merencanakan hal ini (kudeta). Korban tewas hingga 300 jiwa," klaim juru bicara pemerintah.

Gulen rencananya akan diekstradisi sesuai harapan Turki. Namun pemerintah AS masih mempelajari lebih detail tuntutan dari Ankara.

"Dokumen itu akan diperiksa terlebih dulu apakah persyaratan mereka memenuhi syarat resmi untuk permintaan ekstradisi bagi Gullen yang kini tinggal di Pennsylvania." kata Juru Bicara Gedung Putih, Josh Earnest.

Lebih lanjut, Presiden Obama dan Presiden Erdogan telah mendiskusikan ekstradisi Gullen lewat sambungan telepon pada hari Selasa kemarin.

"Presiden AS berjanji memberi bantuan yang diperlukan, tetapi desakan terhadap hal itu harus diikuti proses hukum," tutup Earnest.