Buku Jadi Senjata Melawan Lupa di Filipina

Merdeka.com - Orang-orang Filipina yang tinggal di luar negeri membeli buku-buku tentang diktator Ferdinand Marcos. Buku-buku itu dibeli tidak hanya untuk membaca sejarah tapi untuk menyimpannya.

Mereka ramai-ramai membeli buku sejarah Filipina di era kepemimpinan Marcos itu setelah putra mendiang diktator itu, Ferdinand Marcos Jr atau akrab disapa Bongbong menang telak dalam pemilihan presiden Mei lalu.

Marcos Jr tidak pernah mengakui atau menyampaikan permintaan maaf di hadapan publik terkait pelanggaran HAM, korupsi, dan penyelewengan yang berlangsung saat ayahnya menjabat.

Muncul ketakutan warga ketika Bongbong berkuasa, dia akan menuliskan kembali sejarah kelam dua dekade lalu.

Jurnalis Raissa Robles yang menulis buku "Marcos Martial Law: Never Again," mengatakan, setelah Bongbong menang pilpres, dia mendapat banyak surel dari para pembaca di seluruh dunia meminta bukunya terkait korban darurat militer itu dicetak ulang.

"Harga bukunya hampir naik dua kali lipat tapi orang-orang membeli bertumpuk-tumpuk buku itu. Mereka tidak hanya beli satu atau dua. Mereka membeli lima atau 10 sekalian," jelasnya, dikutip dari laman CNN, Rabu (20/7).

Ketakutan utama berasal dari presiden sendiri. Pada 2020 lalu, ketika Bongbong bersiap mencalonkan diri sebagai presiden, dia memperjelas keinginannya untuk merevisi buku pelajaran yang membahas rezim korup dan kejam orang tuanya.

"Kami telah menyerukan hal itu selama bertahun-tahun," ujarnya dalam sebuah forum yang diselenggarakan National Press Club, sembari menuduh penguasa Filipina setelah ayahnya meninggal "mengajarkan kebohongan terhadap anak-anak".

Kelompok HAM mengatakan, selama rezim Marcos dari 1965 sampai 1986, puluhan ribu orang dipenjara, disiksa atau dibunuh karena mengkritik pemerintah. Marcos Sr, yang meninggal di pengasingan pada 1989 dan istrinya Imelda juga diputuskan bersalah melakukan korupsi besar termasuk mencuri uang rakyat sebesar USD 10 miliar. Keluarga Marcos berulang kali membantah menggunakan uang rakyat untuk kepentingan pribadi.

Bongbong sebelumnya meminta "dunia" menilainya berdasarkan tindkaannya, bukan berdasarkan masa lalu keluarganya. Namun dalam pidato pelantikannya pada 30 Juni, dia memuji ayahnya dan mengatakan pemerintahan ayahnya mencapai banyak keberhasilan dibanding pemerintahan sebelumnya sejak negara itu merdeka pada 1946.

Dalam pidato tersebut, dia juga menyinggung soal revisi buku pelajaran di sekolah, namun dia tidak secara spesifik menyebut soal sejarah.

Almira Manduriao, kepala pemasaran penerbit Universitas Ateneo de Manila, mengatakan buku-buku sejarah Filipina banyak diserbu setelah Bongbong menang pilpres.

"Orang-orang tiba-tiba takut literatur yang kritis terhadap kediktatoran akan dilarang," jelas Almira.

"Makanya, perlu membeli dan mengamankan buku-buku (selagi) mereka masih bisa."

Almira menambahkan, sedikitnya 10 judul tentang darurat militer dan masa lalu kelam kediktatoran Marcos yang diterbitkan pihaknya habis terjual.

Sejumlah buku bestseller di toko buku kampus tersebut juga dicetak ulang, di antaranya "Some Are Smarter than Others: The History of Marcos' Crony Capitalism" karya Ricardo Manapat, "The Conjugal Dictatorship of Ferdinand and Imelda Marcos" karya Primitivo Mijares, dan "Canal de la Reina" karya Liwayway Arceo Bautista.

Selamatkan arsip

Penerbit Adarna House dituduh pemerintah "meradikalisasi anak-anak Filipina" untuk melawan pemerintah setelah menawarkan diskon 20 persen untuk paket berisi lima buku tentang rezim Marcos. Setelah promosi tersebut, buku-buku tersebut terjual habis dan banyak pelanggan yang melakukan prapesan.

Adarna menolak menanggapi tuduhan yang dilontarkan Dirjen Badan Koordinasi Intelijen Nasional, Alex Paul Monteagudo tersebut.

Arsiparis Filipina, Carmelo Crisanto, yang memimpin Komisi Peringatan Korban Pelanggaran HAM, sedang berusaha mendigitalisasi berkas kasus dan kesaksian dari 11.103 orang yang selamat dari kediktatoran Marcos, menjelang peringatan 50 tahun deklarasi darurat militer pada September. Dia takut jika kesaksian para penyintas darurat militer dilupakan, rakyat akan rentan menjadi target kekerasan politik.

Dia ingin arsip digital ini bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Pihaknya juga akan mengirim arsip digital tersebut ke kampus-kampus di Filipina dan juga lembaga lainnya di luar negeri.

"Agar ingatan dan bukti tersebut tidak hilang," ujarnya.

"Jika ada satu pelajaran yang harus diambil otoritas negara dari periode darurat militer, bahwa tidak satu pun orang yang dipenjara, bahkan walaupun mereka melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang kejam," jelasnya.