Biar hemat, para pemimpin negara ini rela potong gaji bawahannya

Merdeka.com - Menjadi pemimpin negara bukan hal yang mudah. Mereka memiliki tugas yang berat dalam mengatur kondisi negaranya. Saat negaranya mengalami krisis, seorang pemimpin harus mampu mencari jalan keluar untuk menyelesaikannya. Termasuk melakukan pemotongan gaji.

Mereka yang harus rela dipotong gaji adalah para menteri. Seperti dikutip merdeka.com dari berbagai sumber, berikut negara-negara yang memotong gaji para menteri:

Singapura

Pada tahun 2012, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong berjanji memotong sepertiga pendapatan menterinya. Gaji tahunan para menteri akan dipotong hingga 37 persen sesuai rekomendasi Komite. Selain para menteri, gaji para petinggi utama Singapura, seperti Presiden dan Perdana Menteri juga akan dipotong.

Komite akan meninjau gaji para politisi yang diangkat setelah pemilihan umum pada Mei 2011 silam. Hal ini juga merekomendasikan perubahan untuk pembayaran bonus, pensiun dan tunjangan di bawah struktur gaji baru. Laporan merekomendasikan struktur gaji baru telah disampaikan kepada Perdana Menteri Lee pada 30 Desember silam.

 

Arab Saudi

Gaji para menteri dan anggota dewan Syura, Arab Saudi, akan dipotong masing-masing sebesar 20 persen dan 15 persen. Keputusan itu dibuat melalui perintah kerajaan yang sudah dirilis oleh Raja Saudi Salman bin Abdulaziz pada 2016.

Selain pemotongan gaji, tunjangan akomodasi tahunan dan biaya mobil dikurangi dengan persentase yang sama bagi anggota-anggota Syura, penasehat dari Arab Saudi. Perintah kerajaan ini mengecualikan personel militer yang sedang berjuang dalam koalisi Arab melawan Huthi di Yaman dan dalam operasi militer dan keamanan di luar negeri.

Malaysia

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengumumkan seluruh gaji menteri akan dipotong 10 persen untuk menghemat pengeluaran negara, 23 Mei 2018. Pengumuman itu dia sampaikan usai rapat kabinet pertama dengan para menterinya di Perdana Putra.

"Yang dipotong ini adalah gaji pokok menteri. Ini untuk membantu keuangan negara. Praktik ini sudah saya lakukan ketika jadi perdana menteri pada 1981," ujar Mahathir dalam jumpa pers dihadiri para menteri dan Wakil Perdana Menteri Wan Azizah Wan Ismail.