Merdeka.com - Beleid baru tentang Aparatur Sipil Negara dilansir pemerintah Republik Rakyat China. Dalam aturan itu, ada poin soal penundaan kenaikan pangkat hingga pemecatan untuk pejabat yang kinerjanya buruk.

Ukuran kinerja buruk itu, seperti dilansir Shanghaiist, Minggu (28/6), adalah bermalas-malasan, tidak kompeten dengan bidang kerjanya, serta terbukti korup.

Aturan yang dirancang Politbiro Partai Komunis China ini diteken langsung oleh Presiden Xi Jinping. Lembaga yang menjalankan aturan itu adalah Badan Pengawas Pusat Disiplin Partai (CCDI).

"Pemantauan kedisiplinan, diukur dari kinerja aparatur pemerintahan yang tidak sesuai dengan semangat partai atau korup, menjadi tolok ukur utama," tulis laporan itu.

Beleid tersebut adalah dasar hukum untuk tindakan yang selama ini secara de facto sudah dijalankan Presiden Jinping. Yakni menyikat petinggi partai dari kalangan senior yang terindikasi korup. Belum lama, CCDI menamatkan karir Zhou Yongkang, tokoh senior PKC yang banyak menerima suap di era Presiden Hu Jintao.

Lebih jauh lagi, aturan untuk menyikat PNS dan pejabat malas tersebut akan diselaraskan dengan UU Pidana. Artinya, para abdi negara China bisa diseret ke pengadilan bila terbukti melanggar aturan.

Perang melawan korupsi merupakan agenda utama Presiden Xi Jinping sejak berkuasa dua tahun lalu. Lebih dari 100 pejabat tinggi, hingga menteri, dicokok lantaran terbukti korup. Puluhan bekas pejabat kini menunggu eksekusi setelah divonis mati.