Bantahan Menlu Indonesia terkait masalah HAM mengecewakan

Merdeka.com - Pidato Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa pada pertemuan sesi ke-13 Evaluasi Periodik Hak Asasi Dunia di depan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Ibu Kota Jenewa, Swiss, mengecewakan banyak pihak. Hal paling disorot utamanya adalah tentang kebebasan beragama dan kondisi pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat.

Situs www.humanrights.asia melaporkan, Rabu (23/5), respon pemerintah Indonesia atas isu pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan menjadi bahan gunjing di antara wakil berbagai negara dalam forum itu. "Mereka selalu menyangkal apa yang terjadi. Hal itu menunjukkan Indonesia tidak menghormati para korban dan hak-haknya," kata Direktur Eksekutif Asian Human Rights Watch, Wong Kai Shing.

Marty Natalegawa yang memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan itu, menyangkal semua tuduhan menganggap pemerintah Indonesia lamban dan tidak serius dalam mengurus kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dia menyampaikan Indonesia dalam hal ini menghormati seluruh agama. Tetapi menurut beberapa perwakilan negara lain, kondisinya tidak seperti yang disampaikan.

Saat dicecar soal pelanggaran hak asasi manusia di Papua oleh delegasi dari Amerika Serikat, Jerman, dan Prancis, Marty mengatakan aparat Indonesia sedang menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan melangsungkan pengadilan yang transparan. Tetapi AHRC memiliki bukti kalau kasus penyiksaan dan kekerasan terhadap beberapa aktivis Papua oleh aparat keamanan tidak pernah diusut.

Asian Human Rights Watch memaparkan beberapa kejadian dan merekomendasikan solusi terkait dengan beberapa jenis kasus pelanggaran hak asasi manusia, seperti penyiksaan, reformasi mahkamah militer, diskriminasi terhadap kelompok beragama, serta kekerasan terhadap rakyat sipil di Papua Barat.

Jerman, Swedia, dan Swiss menyoroti berbagai aksi kekerasan terhadap umat beragama minoritas di Indonesia, yakni Nasrani, Ahmadiyah, Syi'ah, dan Baha'i. Mereka menyarankan agar pemerintah Indonesia bersikap tegas kepada pihak-pihak yang melakukan ancaman dan kekerasan terhadap kelompok minoritas itu, sekaligus mengubah aturan hukum yang tidak adil.