Bangladesh hukum mati 150 tentara atas kasus pemberontakan

Merdeka.com - Sebuah pengadilan Bangladesh hari ini menjatuhi hukuman mati kepada setidaknya 150 tentara dan memenjara ratusan tentara lainnya atas keterlibatan mereka dalam pemberontakan pada 2009, di mana sejumlah perwira tinggi dibantai.

Sebanyak 823 tentara didakwa dalam kasus pemberontakan itu, di mana 74 orang di antaranya termasuk perwira dibacok sampai mati, disiksa atau dibakar hidup-hidup sebelum tubuh mereka dibuang ke selokan dan kuburan dangkal, seperti dilansir stasiun televisi France 24, Selasa (5/11).

Pengadilan khusus menyatakan bersalah dan menjatuhi hukuman mati kepada 150 tentara terkait peristiwa itu, yang dipicu oleh rendahnya gaji dan buruknya kondisi pasukan paramiliter bersenjata Bangladesh (BDR) yang berpatroli menjaga perbatasan negara.

"Setidaknya 150 tentara BDR dihukum mati atas pembantaian perwira angkatan darat," kata Jaksa Penuntut Baharul Islam, di luar ruang sidang yang digelar di Ibu Kota Dhaka.

Setidaknya sebanyak 400 tentara lainnya dijatuhi hukuman penjara antara seumur hidup hingga beberapa tahun atas keterlibatan mereka dalam pemberontakan itu. Sementara sekitar 270 tentara dibebaskan.

"Kejahatan itu begitu mengerikan hingga mayat para korban pun tidak mendapatkan hak-haknya," ujar Hakim Muhammad Akhtaruzzaman saat membacakan putusan.

Ke-823 tentara itu didakwa dengan tuduhan pembunuhan, penyiksaan, konspirasi, dan dakwaan lainnya dalam pemberontakan yang berlangsung selama 30 jam, yang diawali dari markas BDR di Dhaka dan kemudian menyebar ke markas-markas lain di seantero Bangladesh.

Sekitar enam ribu tentara sudah diadili dalam puluhan pengadilan khusus terkait peristiwa pemberontakan yang menyebabkan 74 orang tewas, termasuk 57 perwira tinggi angkatan darat.

Sebuah penyelidikan resmi yang dilakukan menyebutkan peristiwa tersebut dipicu oleh kemarahan terpendam selama bertahun-tahun akibat diabaikannya permintaan kenaikan gaji dan perbaikan kesejahteraan dari para tentara biasa, yang tidak menyukai atasan mereka yang bergaji lebih layak.

Hakim mengatakan bahwa para tentara itu selayaknya diberi gaji yang lebih baik dan hak-haknya untuk meredakan kemarahan mereka. Dia juga menjelaskan bahwa para tentara ini bahkan tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah milik militer.