Badan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa kunjungi Iran
Merdeka.com - Badan Pengawas Nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengunjungi Iran untuk mengetahui kesiapan program nuklir Negeri Mullah itu. Namun Iran menjauhkan PBB dari wilayah Parchin, disinyalir menjadi tempat pengembangan senjata pemusnah massal itu.
Situs nytimes.com melaporkan, Kamis (13/12), Kepala Badan Pengawas Nuklir PBB Herman Nackaerts juga Wakil Direktur Badan Energi Atom Internasional berbasis di Ibu Kota Wina, Austria, mengatakan kedatangan mereka hendak melihat langsung sampai sejauh mana program nuklir itu berkembang. Ini salah satu cara meredakan kekhawatiran dunia atas teknologi Iran itu yang bisa saja berkembang untuk kebutuhan militer.
Herman juga berharap mendapat izin berkunjung ke Parchin. Beberapa anggota delegasi terlihat membawa peralatan berguna untuk menguji nuklir di tempat itu.
Ibu Kota Teheran bersikeras pengayaan uranium itu bertujuan damai. Mereka mengecam usaha dunia untuk memberhentikan program itu sebab desakan dari barat. Iran juga mengutuk gambar-gambar satelit memperlihatkan adanya kegiatan di Parchin yang disangka tempat pengembangan nuklir.
Berbagai cara dilakukan agar Iran menghentikan program diduga senjata pemusnah massal itu. Persatuan enam negara besar telah mengundang Teheran untuk bernegosiasi agar membatalkan pengayaan uranium.
Michael Mann, juru bicara kebijakan luar negeri Uni Eropa menjadi negosiator utama dan telah mengadakan perjanjian dengan Iran untuk bertemu. "Kami berharap ada kesepakatan nyata untuk menangani masalah internasional ini, juga menemukan solusi diplomatik," kata Mann.
(mdk/fas)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejak 2023, Pertamina bersinergi dengan BRI untuk menyalurkan bantuan pinjaman modal usaha kepada UMK binaan.
Baca SelengkapnyaPihak Pertamina tetap harus menjaga keterpenuhan kebutuhan masyarakat akan BBM.
Baca SelengkapnyaAntrean panjang kendaraan terjadi akibat kelangkaan BBM jelang akhir tahun. Truk-truk bahkan antre panjang bahkan hingga bermalam.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 mulai Rabu (27/3).
Baca SelengkapnyaBudi mengaku telah melakukan komunikasi bersama Dirjen Pajak Suryo Utomo terkait rencana pemerintah untuk menaikkan menaikkan PPN menjadi 12 persen pada 2025.
Baca SelengkapnyaPKB dan PKS telah sepakat menghadapi pasca-Pilpres dengan bersatu untuk hadapi tantangan yang kian besar.
Baca Selengkapnyabelum ada pembahasan kabinet, karena koalisi pendukung Prabowo-Gibran menghormati KPU.
Baca Selengkapnyanovasi tersebut di latarbelakangi dengan adanya ancaman berintensitas tinggi radioaktif nuklir berbahaya pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaAHY menyerahkan kepada Prabowo apabila ada partai politik yang ingin bergabung ke Koalisi Indonesia Maju.
Baca Selengkapnya