Merdeka.com - Maret lalu, enam pekan setelah militer melancarkan kudeta yang mengejutkan di Myanmar, Panglima TNI Hadi Tjahjanto menawarkan kerja sama ke Myanmar tentang "bagaimana membangun angkatan bersenjata profesional dalam konteks negara demokrasi."

Tawaran Panglima itu kemudian tak digubris. Militer Myanmar yang beberapa dasawarsa lalu mengirimkan para pejabatnya untuk belajar dari Indonesia, tak sudi menerima pelajaran tentang bagaimana menjalani proses transisi dari negara otoritarian menuju negara demokrasi. Militer Indonesia, setelah jatuhnya Suharto pada 1998 menjalankan apa yang mestinya juga dilakukan oleh Tatmadaw (militer Myanmar) tapi tidak mereka lakukan: meninggalkan panggung politik.

Setelah kudeta 1 Februari yang menghancurkan sendi-sendi demokrasi Myanmar, junta militer berpaling dari Indonesia dan menengok ke Thailand sebagai negara yang akan dicontoh. Sepuluh hari setelah kudeta, pemimpin senior militer Jenderal Min Aung Hlaing meminta bantuan untuk "mendukung demokrasi" dari mantan jenderal yang menjadi Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-Ocha yang pada 2014 juga menggulingkan pemerintahan demokratis lewat kudeta. Setelah kudeta Thailand, Prayut menempatkan dirinya di tampuk kekuasaan lewat sistem politik yang membuat dia terhindari dari seruan lengser dan menjadikan Thailand sebagai negara yang menurut pengamat Paul Chambers sebagai "pseudo-democracy" atau demokrasi yang melenceng.

Di antara negara-negara yang mengecam kudeta militer Myanmar, Thailand tak sedikit pun ikut mengkritik dan menyebut kejadian itu adalah urusan dalam negeri Myanmar namun Indonesia dengan tegas mengkritik tindakan kudeta dan pembunuhan oleh Tatmadaw terhadap para demonstran dan menyerukan agar pemimpin sipil Aung San Suu Kyi segera dibebaskan. Indonesia, tidak seperti Thailand, juga tidak ikut serta dalam perayaan Hari Angkatan Bersenjata Myanmar di Naypidaw pada 27 Maret--hari yang sama ketika lebih dari 100 demonstran tewas ditembak aparat keamanan.

Di Indonesia, popularitas militer merosot setelah Suharto--sosok purnawirawan jenderal yang berkuasa selama 32 tahun--jatuh. Di Myanmar, ketika partai sayap kanan militer kalah dalam pemilu November lalu dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi, militer menyebut pemilu itu dicurangi.

"Tatmadaw masih menganggap hanya mereka yang bisa mempertahankan keutuhan negara," kata purnawirawan TNI Letnan Jenderal Agus Widjojo, tokoh militer yang berperan besar dalam reformasi TNI setelah jatuhnya Suharto, seperti dikutip The Diplomat pekan lalu. Militer Myanmar saat ini, kata dia, pada dasarnya sama dengan kondisi di Indonesia pada 1980-an.

Menurut Richard Borsuk, koresponden the Wall Street Journal di Indonesia pada 1987-1998, Militer Myanmar tampaknya tidak belajar dari kejatuhan Suharto pada 1998 yang diikuti krisis ekonomi dan kerusuhan yang menewaskan ratusan orang.

"Posisi militer selepas reformasi usai kejatuhan Suharto memberikan banyak model untuk dicontoh, tapi militer Myanmar hanya tertarik dengan masa sebelum 1998," kata Leonard Sebastian, koordinator program Indonesia di S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) di Singapura.

Mafia Barkeley

Menilik aspek sejarah dari tentara Indonesia dan Myanmar bisa memperlihatkan mengapa Myanmar sempat tertarik belajar dari Jakarta tapi kemudian ketika Indonesia meninggalkan era otoritarian, Myanmar justru berpaling.

Dari sudut pandang sejarah, ada kesamaan antara tentara Myanmar dan Indonesia. Keduanya berperang untuk kemerdekaan, mengusir tentara kolonial untuk membangun jati diri bangsa. Kesuksesan ini menjadi pondasi bagi militer untuk berperan lebih banyak di panggung politik negara masing-masing sekaligus keduanya pun punya ketertarikan bisnis yang sama untuk memperoleh tambahan dana anggaran militer. (Tatmadaw bisnis utamanya dari penjualan batu giok). Keduanya juga mendapat kritikan tentang pelanggaran hak asasi manusia sejak proklamasi kemerdekaan--1945 di Indonesia dan 1948 di Myanmar.

Namun nasib kedua negara cukup berbeda karena dua sosok jenderal di negara masing-masing--Suharto di Indonesia dan Ne Win di Birma (nama Myanmar sebelum 1989)--memilih jalan yang berbeda.

Suharto merekrut para teknokrat yang disebut "mafia Barkeley" karena mereka rata-rata lulusan Universitas Barkeley di California, Amerika Serikat. Suharto membuka keran investasi asing dan swasta kemudian membuat aturan undang-undang yang memuluskan pembangunan ekonomi. Selama beberapa tahun, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas 6 persen.

Ne Win sebaliknya. Dia menutup negaranya dari dunia dan memproklamirkan apa yang disebut "cara Birma menuju sosialisme". Langkah yang justru membuat negara kaya sumber daya alam itu jatuh ke jurang kemiskinan. Pada 2010 setelah Aung San Suu Kyi dibebaskan dari tahanan rumah, militer mulai mengizinkan masuk investasi asing. Kondisi ini membuat standar hidup meningkat. Tapi kemudian pada 2020 Covid-19 datang dan memukul perekonomian. Ditambah lagi kudeta 1 Februari kian meluluhlantakkan ekonomi Myanmar.

Suharto yang tidak membiarkan ada oposisi, membangun sistem pemerintahan yang membolehkan pemilu lima tahun sekali. Sistem ini disukai investor dan membuat militer Indonesia tetap berada di panggung kekuasaan. Pada 1990-an Myanmar mengirimkan para putera terbaiknya untuk belajar ke Indonesia mempelajari sistem Suharto. Ini terjadi di saat demo anti-pemerintah 1988 yang menewaskan ribuan pemuda dan pemilu 1990 yang memenangkan Aung San Suu Kyi tapi ditolak oleh rezim junta.

Salah satu pilar kekuasaan Suharto di Indonesia adalah dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), sistem yang menjadikan militer punya dua peran "sosial-politik" dan tidak hanya urusan pertahanan saja. Doktrin ini berarti tentara bisa aktif di politik dan bidang lain. Untuk memperlihatkan tentara yang seharusnya netral, maka militer Indonesia diberi jatah kursi 20 persen di parlemen.

Kalah pamor dari Aung San Suu Kyi

Butuh bertahun-tahun bagi Myanmar untuk belajar dari Indonesia dan mengikuti jejak memberi jatah kursi tentara di parlemen. Konstitusi pada 2008 menetapkan Tatmadaw mempunyai peran seperti dwi fungsi ABRI dengan jatah 25 persen kursi parlemen. Ironisnya keputusan ini dijalankan lima tahun setelah Indonesia sudah meninggalkan aturan lama pada masa reformasi usai Suharto jatuh.

Pada 1999 Indonesia mencabut dwi fungsi ABRI. Keputusan ini disambut baik oleh banyak pihak karena menunjukkan niat untuk membangun militer yang profesional tanpa terlibat politik. Ironisnya di masa periode kedua Presiden Joko Widodo yang tidak punya latar belakang militer justru pengaruh militer kembali menguat setelah sejumlah purnawirawan jenderal ikut bergabung dalam kabinet dan posisi penting lainnya.

Selain dwi fungsi ABRI, Suharto juga berkuasa karena Golkar kerap memenangkan pemilu, kendaraan politik yang mewajibkan seluruh jutaan pegawai negeri Indonesia dan anggota organisasi atau instansi terkait pemerintah memilih partai itu.

Di Myanmar, Tatmadaw ingin punya mesin pendulang suara pemilu seperti Golkar, lewat Partai Serkat Solidaritas dan Pembangunan (USDP). Namun kendaraan politik yang melibatkan banyak purnawirawan jenderal itu terpuruk pada pemilu 2010 karena Aung San Suu Kyi dengan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi memboikotnya. Ketika SUDP berhadapan lagi dengan NLD pada pemilu 2015 dan 2020, partai itu luluh lantak karena popularitas Aung San Suu Kyi yang tak terbendung.

"Tatmadaw menganggap USDP bisa seperti Golkar, tapi mereka tidak belajar bagaimana membangunnya," kata Evan Laksmana, peneliti senior di Center for Strategic and International Studies Jakarta.

Tidak ada kepercayaan

Pemilu presiden pertama di Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat terjadi pada 2004, enam tahun setelah Suharto jatuh dan pemenangnya adalah purnawirawan TNI Susilo Bambang Yudhoyono.

Di masa Presiden SBY, pejabat Indonesia masih bertemu dengan sejawatnya dari Myanmar untuk mendorong demokratisasi.

"Kami mencoba berbagi pengalaman tapi Tatmadaw ingin proses transisi sambil tetap berkuasa. Tidak ada kubu pro-reformasi di Tatmadaw," kata Evan.

Menurut Agus Widjojo, Myanmar tidak punya dua hal yang membuat Indonesia mampu melewati masa sesudah Suharto menuju reformasi.

Pertama, Pancasila sebagai ideologi nasional yang dicetuskan Soekarno pada 1945. Di satu sisi Pancasila meyakini demokrasi dan Tuhan yang Satu. Dalam pandangan Widjojo, Myanmar tidak memiliki filosofi yang menyatukan negara.

Yang kedua adalah tetap berhubungan dengan dunia. Sukarno pada 1965 membuat Indonesia keluar dari PBB karena marah sebab Malaysia terpilih di Dewan Keamanan tapi di masa Suharto pada 1966 Indonesia mengirimkan sejumlah pelajar dan pejabat militer ke luar negeri untuk belajar, termasuk Agus Widjojo yang belajar ke Amerika Serikat. Dan setelah mereka mendapat bekal ilmu yang cukup mereka kembali ke Tanah Air ketimbang tetap tinggal di luar negeri.

Menurut Agus, Myanmar selama beberapa tahun masih tetap bertahan menutup diri dari dunia luar.

Pada suatu masa Myanmar juga mengirimkan pejabatnya ke AS namun menurut seorang pengamat militer, mereka khawatir berhubungan dengan pejabat AS karena takut ada mata-mata yang mengetahui rahasia negara. Dia juga menyebut di Myanmar yang dibolehkan beroperasi hanya media propaganda pemerintah. Media asing seperti BBC pun dilarang.

Sejak kudeta 1 Februari lalu Tatmadaw semakin tidak dipercaya rakyat, terutama anak-anak muda yang mengenal teknologi. Mereka juga tidak percaya akan janji pemilu dan demokrasi dari junta.

"Tidak mudah mengharapkan transisi demokrasi bisa membangun kepercayaan antara rakyat sipil dan militer," kata Agus, "dan di Myanmar saling percaya itu tidak ada sama sekali."