Arab Saudi sangkal melarang warga Qatar menunaikan umrah

Merdeka.com - Arab Saudi menyangkal melarang warga Qatar buat beribadah umrah. Mereka berkeras menyatakan konflik di antara negara-negara teluk dengan Qatar tidak mempengaruhi urusan ibadah.

"Kami tetap menyambut rombongan umrah saudara-saudara kami dari Qatar dari saat mereka tiba hingga pulang. Sejak Minggu pekan lalu, tercatat ada 1633 warga Qatar menunaikan umrah," tulis Lembaga Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dalam keterangannya, seperti dilansir dari laman Al Arabiya, Senin (12/6).

Laporan Al Arabiya menyebutkan pada Jumat pekan lalu tercatat ada 206 warga Qatar melintasi perbatasan Salwa buat menunaikan umrah.

Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Qatar (NHRC) menerima keluhan dari warga Qatar yang menyebutkan jemaah umrah asal Qatar masuk ke Masjidil al-Haram di Makkah. Hal ini ditulis dalam artikel di koran Qatar Al Sharq.

Kepala NHRC Ali bin Smaikh al-Marri menyebut insiden ini kekerasan mencolok terhadap HAM untuk menjalankan kegiatan keagamaan. Pasalnya, hak semua umat Muslim untuk masuk ke dalam tempat tersuci itu.

"NHRC sangat mengecam tindakan ini, pasalnya ini adalah pelanggaran hak untuk melakukan ritual keagamaan yang dijamin oleh konvensi hak asasi manusia," tuturnya, seperti dilansir dari Aljazeera, Minggu pekan lalu.

Selain itu, otoritas Saudi juga biasanya tidak mempertanyakan dari mana orang-orang yang memasuki Masjidil Haram ini berasal.

Sejak pemutusan hubungan diplomatik dilakukan Arab Saudi cs, Qatar semakin dikucilkan. Tak hanya hubungan diplomatik, perdagangan pun diputuskan dengan Qatar.

Pemutusan hubungan ini disebutkan lantaran Qatar mendukung kelompok teroris, seperti Hamas dan Hizbullah. Tak hanya itu, kedekatan Qatar dengan Iran pun membuat negara di Liga Arab berang.

Qatar sendiri membantah keras tuduhan tersebut. Dalam pernyataannya, pemerintah menyebutkan malah menyerang apa yang disebut 'akar terorisme' dengan cara halus, seperti memberi pekerjaan bagi kaum muda, mendidik ratusan ribu pengungsi Suriah dan mendanai program masyarakat untuk menantang kelompok bersenjata.