Arab Saudi Bantah Pangeran Muhammad bin Salman Terlibat Pembunuhan Khashoggi
Merdeka.com - Menteri Urusan Luar Negeri Arab Saudi, Adel Al Jubeir membantah ada perintah dari otoritas tertinggi Arab Saudi untuk membunuh jurnalis Jamal Khashoggi. Baru-baru ini, tim penyelidik dari PBB turun ke Turki untuk menyelidiki kasus ini. Namun Jubeir mengatakan pihaknya tak memerlukan penyelidikan internasional atau pun penyelidikan yang dipimpin PBB.
Jubeir mengatakan sistem hukum yang kompeten yang dapat menangani kasus ini. Dalam acara televisi Amerika Serikat (AS), Face The Nation, pada Minggu (10/2), dia mengatakan pembunuhan Khashoggi di konsulat Saudi di Turki pada 2 Oktober adalah tragedi besar dan membantah aksi itu atas persetujuan pemimpin Arab Saudi.
Badan-badan intelijen AS menyimpulkan pembunuhan dipastikan membutuhkan persetujuan penguasa kerajaan, dalam hal ini Putra Mahkota Muhammad bin Salman (MBS). Pada bulan Desember, para senator AS mendukung tindakan yang menuduh MBS memerintahkan pembunuhan Khashoggi.
"Putra mahkota tak berkaitan dengan hal ini. Tak ada perintah diberikan untuk pembunuhan Jamal Khashoggi dan seluruh negara terkejut dengan hal ini," jelasnya dilansir dari Al Jazeera, Senin (11/2).
"Itu adalah kesalahan. Itu dilakukan oleh para pejabat pemerintah Saudi yang bertindak di luar lingkup wewenang mereka. Raja memerintahkan penyelidikan," kata Jubeir.
Sebelas tersangka telah didakwa dan dibawa ke pengadilan di Arab Saudi dan lima lainnya terancam hukuman mati. Namun proses pengadilan dari para tersangka ini belum dipublikasikan.
Agnes Callamard, pelapor khusus PBB untuk eksekusi di luar pengadilan, melakukan penyelidikan selama seminggu di Turki mengenai pembunuhan Khashoggi dan menyimpulkan dalam temuan awal bahwa itu adalah "pembunuhan brutal dan terencana, yang direncanakan dan dilakukan oleh pejabat negara Arab Saudi".
Callamard mengatakan Arab Saudi juga "secara serius menghalangi" upaya Turki menyelidiki pembunuhan Khashoggi di konsulatnya di Istanbul. Dia telah meminta akses ke Arab Saudi dan menyatakan "keprihatinan besar" terhadap mereka yang dibawa ke proses pengadilan dalam perkara ini.
"Pelapor khusus PBB yang Anda bicarakan tidak terlibat dalam investigasi PBB. Dia melakukannya sendiri, dalam kapasitasnya sebagai pelapor hak asasi manusia, dan dia pergi ke Turki dan kembali dan menerbitkan opini dirinya sendiri, ini tak berkaitan dengan PBB," jelasnya.
Jubeir menambahkan, tak ada alasan memberikan PBB akses ke negaranya untuk menyelidiki kasus ini. "Kami telah melakukan hal yang benar. Kami mengakui bahwa ini terjadi, kami mengakui bahwa ini adalah (berkaitan dengan) pejabat pemerintah Saudi, kami mengakui bahwa mereka tidak memiliki wewenang untuk melakukan ini dan kami memenjarakan mereka dan sekarang kami mengadili mereka," kata dia.
Rekaman audio tentang pembunuhan Khashoggi yang diperoleh badan intelijen Turki telah dibagikan ke pejabat Arab Saudi, AS, Jerman, Prancis dan Inggris, serta tim Callamard.
Wartawan itu terbunuh dan tubuhnya dipotong-potong di dalam konsulat. Jenazah Khashoggi belum ditemukan hingga saat ini.
"Penting bagi kami mayat itu ditemukan, agar kami orang yang dicintainya memiliki tempat untuk mendoakannya," kata tunangan Khashoggi, Hatice Cengiz, pada hari Jumat.
Saat ditanya di mana jenazah Khashoggi, Jubeir mengatakan tak tahu.
"Kami tidak tahu," ujarnya.
Dia mengatakan pihaknya telah bertanya kepada para tersangka terkait sejumlah kemungkinan terkait pembunuhan tersebut dan mengatakan dan penyelidikan akan terus berlangsung.
"Saya berharap pada akhirnya kita akan menemukan kebenaran," pungkas Jubeir.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Media Asing Terkemuka Sebut Jokowi Akhiri Masa Jabatan dengan Mengecewakan
Dalam editorialnya, The Economist menyorot soal pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaPotret Pensiunan Jenderal Kopassus Bertemu Menteri Pertahanan Arab, Gagah Pakai Kacamata Hitam
Jenderal pensiunan Kopassus baru-baru ini bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi.
Baca SelengkapnyaJadwal di Jeddah Maju Jadi 9 Februari 2024, Berikut Daftar Tanggal Pencoblosan di Luar Negeri
PPLN Jeddah langsung berusaha secara intensif mencari tempat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Arab Saudi Masih Tetap Ingin Normalisasi dengan Israel Setelah Perang di Gaza Usai
Arab Saudi Masih Tetap Ingin Normalisasi dengan Israel Setelah Perang di Gaza Usai
Baca SelengkapnyaTutup Bimtek PPIH Arab Saudi 2024, Menag: Layani Jemaah Haji Seperti Orang Tua & Keluarga Sendiri
Adapun kuota jemaah haji tahun 2024 ini mencapa 241 ribu orang.
Baca SelengkapnyaIndonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaSisi Lain Kehidupan di Arab Saudi, Penduduknya Kaya Raya Tapi Tak Saling Kenal Tetangga Rumah
Hal tersebut diketahui dari kebiasaan warga setempat yang jarang berinteraksi satu sama lain.
Baca SelengkapnyaPenampakan Banyak Air, Emas & Berlian di Perut Bumi Arab, Padahal di Permukaan Pasir & Gersang
Di bawah permukaan pasir, ada banyak air menggenang hingga emas dan berlian.
Baca SelengkapnyaSerahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan
Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca Selengkapnya