Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anwar Ibrahim: Penahanan Najib bukan bermuatan politik

Anwar Ibrahim: Penahanan Najib bukan bermuatan politik demo malaysia. ©AFP PHOTO/GOH CHAI HIN

Merdeka.com - Mantan wakil perdana menteri sekaligus tokoh oposisi pemerintah Malaysia, Anwar Ibrahim menilai penahanan dan pendakwaan terhadap mantan PM Najib Razak atas tuduhan kasus megakorupsi 1MDB adalah murni urusan hukum, bukan sebuah proses yang bermotif politik.

"Saya tak melihat semua itu (penahanan dan pendakwaan Najib Razak) adalah sebuah proses yang bermotif politik," kata Anwar di sela-sela The ECGL Leadership Forum 2018 di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (4/7).

"Semua bukti sudah ada, saya tak tahu persis detailnya, tapi sudah banyak laporan fakta yang didapat dari beberapa instansi penegak hukum, bahkan dari Kementerian Kehakiman AS," tambahnya.

Sebelumnya, ketika Najib Razak menjalani sidang dakwaan hari ini, sejumlah pendukungnya --termasuk dari partai pengusung United Malays National Organisation (UMNO)-- memasang spanduk-spanduk dan orasi yang menyatakan bahwa proses hukum tersebut memiliki motif politik yang diprakarsai oleh kubu politik PM Mahathir serta oposisi Anwar Ibrahim.

Mengomentari peristiwa tersebut, Anwar mengatakan, "Seharusnya orang bisa lihat betapa tak wajar harta kekayaan yang dia (Najib) punya. Semua itu terlalu berlebihan. Asalnya dari siapa?

"Dan saya pikir, seharusnya rakyat tidak terpedaya ya."

Lebih lanjut, Anwar mengatakan, "Anggota UMNO yang masih waras pun seharusnya tidak lagi memberikan dukungan kepadanya (Najib) setelah proses hukum itu berjalan."

Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim sebelumnya mengatakan dirinya mendukung proses hukum yang dilaksanakan oleh aparat Malaysia terhadap Najib Razak.

"Saya adalah pendukung demokrasi dan negara hukum. Hukum itu tidak mengenal status seseorang, apakah dia orang besar atau kecil," kata dia di sela-sela The ECGL Leadership Forum 2018.

"Yang memutuskan orang bersalah bukan presiden atau perdana menteri, tapi harus melalui due process dan hukum yang adil," tambah pemimpin oposisi Malaysia Pakatan Harapan itu.

Anwar juga mendesak agar Najib Razak mampu memberikan penjelasan atas segala tuduhan korupsi 1MDB.

"Beliau harus jawab segala tuduhan yang menimpa dirinya, mulai dari 1MDB dan tuduhan hukum yang lain," jelasnya.

Menambahkan komentarnya soal pendakwaan Najib Razak, Anwar mengatakan, "Segala kecurangan ini tidak dapat lagi berlaku. Namun saya harap, ia diberikan proses hukum yang adil, berdasarkan fakta dan bukti yang ada."

Di sisi lain, Anwar Ibrahim berpesan kepada hadirin forum The ECGL Leadership Forum 2018 bahwa kasus Najib Razak harus "menjadi suatu pelajaran bagi para pemimpin."

"Kekuasaan itu adalah amanah. Pemimpin harus amanah, mereka tidak boleh mendambakan keistimewaan, kemewahan atau menunjukkan kekuasaannya dengan bertindak sebagai rampok atau melakukan kecurangan lainnya," papar Anwar.

Reporter: Rizki Akbar Hasan

Sumber: Liputan6.com

(mdk/pan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Anies Minta Cak Imin Ucapkan 'Saya Terus di Jalan Perubahan'
Anies Minta Cak Imin Ucapkan 'Saya Terus di Jalan Perubahan'

Cak Imin ini pun diajak oleh mantan Gubernur DKI Jakarta untuk mengulang kembali ucapannya.

Baca Selengkapnya
Muncul Gerakan Salam 4 Jari, Anies: Pesan Rakyat Mau Perubahan
Muncul Gerakan Salam 4 Jari, Anies: Pesan Rakyat Mau Perubahan

Anies memandang gerakan salam empat jari itu mencuat sebagai sebuah pesan yang ingin disampaikan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Anies Lepas Tim Hukum Gugat Hasil Pemilu 2024: Harapannya Proses di MK Bisa jadi Pelajaran
Anies Lepas Tim Hukum Gugat Hasil Pemilu 2024: Harapannya Proses di MK Bisa jadi Pelajaran

Anies-Cak Imin melepas Tim Hukum Nasional (THN) untuk menggugat hasil Pemilu 2024 Mahkamah Konstitusi atau MK.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik
Pemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik

PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Mahfud Anggap Cak Imin Lawan Berat Saat Debat, Anies: Beliau Bukan Cawapres Dadakan
Mahfud Anggap Cak Imin Lawan Berat Saat Debat, Anies: Beliau Bukan Cawapres Dadakan

Anies menilai, politikus yang akrab disapa Cak Imin itu sudah teruji. Ia mengaku bangga.

Baca Selengkapnya
Pidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan
Pidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan

Pidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan

Baca Selengkapnya
Hari Pers Nasional, Ganjar: Ujian Jurnalis Tidak Ringan, Apalagi Memberitakan Isu Politik
Hari Pers Nasional, Ganjar: Ujian Jurnalis Tidak Ringan, Apalagi Memberitakan Isu Politik

Ganjar mengingatkan, kebebasan pers dijamin oleh negara

Baca Selengkapnya
TOP NEWS: Anwar Usman Langgar Etik Lagi | Peran Harvey Moeis-Helena Lim, Hidup Tajir Terjerat Korupsi
TOP NEWS: Anwar Usman Langgar Etik Lagi | Peran Harvey Moeis-Helena Lim, Hidup Tajir Terjerat Korupsi

Hakim Konstitusi Anwar Usman kembali diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melanggar etik.

Baca Selengkapnya
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.

Baca Selengkapnya