Akankah rezim otoriter Israel segera runtuh?

Merdeka.com - Sesuai dengan kalender Ibrani, perayaan Hari Kemerdekaan Israel tahun 2018 dimulai pada tanggal 18 April. Israel merayakan ulang tahun yang ke-70, perayaan ulang tahun itu, bagaimanapun telah dibayangi oleh ketegangan di perbatasan utara Israel dan Gaza.

Baru-baru ini seorang penulis opini CJ Werleman, mengemukakan pendapatnya melalui sebuah artikel yang dimuat di situs berita Al Araby, pada 23 April 2018.

Dalam tulisannya, Werleman mempertanyakan apakah umur negara Yahudi itu akan melebihi 100 tahun? "Jawabannya adalah tidak," tulis Werleman dalam artikelnya, yang dilansir Selasa (24/4).

Pria yang juga kolumnis di media Middle East Eye itu, bahkan membandingkan politik apartheid yang dijalankan di Israel, seperti di Afrika Selatan yang berlangsung kurang dari 50 tahun.

"Sejarah telah menunjukkan bahwa rezim kekuasaan yang tidak adil, tidak setara, dan represif tidak berlangsung lama," ujarnya.

Di Amerika Serikat, politik apartheid yang dijalankan di bawah undang-undang Jim Crow bertahan selama 73 tahun, sementara rezim totaliter di Eropa Barat berlangsung tidak lebih dari satu dekade.

"Dalam dunia yang semakin terhubung dan saling bergantung, tidak ada negara atau bangsa yang berdiri seperti pulau, dan tidak ada yang dapat bertahan dari isolasi ekonomi-politik internasional untuk jangka panjang. Semakin lama pendudukan dan penjajahan Israel, yang semakin meluas. Akan tiba masanya Israel menyadari dirinya jauh dari komunitas internasional".

Peringatan Eksodus bangsa Israel ©2018 AFP PHOTO/MENAHEM KAHANA

Israel kini menemukan dirinya terapung-apung, dan mulai dijauhi kawannya sendiri, bangsa Eropa. Di mana label apartheid diserukan oleh pemimpin politik dari benua biru itu.

Jeremy Corbyn adalah salah satunya, seorang politisi kawakan serta aktivis berkebangsaan Inggris, mendukung pemboikotan pemukiman dan bisnis di Tepi Barat. Pria ini pernah memimpin Kampanye Solidaritas Palestina. Tidak seperti orang-orang seumurannya di Amerika Serikat, yang hening melihat pembantaian Israel atas pengunjuk rasa tidak bersenjata Palestina di Gaza selama beberapa minggu terakhir.

"Pembunuhan dan melukai demonstran Palestina yang tidak bersenjata oleh pasukan Israel di Gaza adalah kebiadaban," tulis Werleman, mengutip kata-kata Corbyn pada 7 April. "Mereka memiliki hak untuk memprotes kondisi mereka yang mengerikan. Blokade dan pendudukan berkelanjutan atas tanah Palestina, dan berbicara dalam dukungan hak mereka untuk kembali ke rumah mereka dan hak untuk menentukan nasib sendiri".

Di satu sisi Gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) atau kampanye boikot Israel makin bergaung di sejumlah negara.

Dikutip dari The Independent, Israel telah menerbitkan daftar organisasi dan aktivis yang mendukung kampanye tersebut dengan sanksi dilarang memasuki negara berlambang bintang daud itu. Ada 20 anggota kelompok yang telah masuk dalam daftar mereka, secara otomatis ditolak visa dan hak tinggalnya.

Polisi Israel todongkan senjata ke petugas medis Palestina ©REUTERS/Mohamad Torokman

Awalnya kelompok BDS muncul pada 2005, yang merupakan sekelompok kecil masyarakat sipil Palestina dan kelompok solidaritas pro-Palestina. Tetapi hari ini, kelompok mereka bergerak dengan kuat ke dalam arus utama dan telah menyebar ke seluruh Eropa seperti api.

Bahkan Pemerintah Eropa telah menyalurkan puluhan juta euro ke LSM yang mendukung berbagai bentuk gerakan BDS.

Dalam catatan sejarah pemboikotan semacam ini akan berdampak pada krisis ekonomi. Seperti keruntuhan rezim apartheid di Afrika Selatan. Gerakan boikot memainkan peran penting sehingga memaksa pemerintah untuk memilih antara berdiam diri atau reintegrasi ekonomi dengan komunitas internasional.

Ini adalah pilihan yang juga dihadapi Israel karena kecaman internasional terhadap pendudukan, blokade, dan kebijakan diskriminatif mereka. Gerakan itu kini menjadi lebih vokal, terorganisir dan masif.

Tak dapat disangkal, peran yang dimainkan Amerika Serikat dalam melindungi Israel di PBB, telah membuat negara itu tak mengindahkan hukum internasional. "Tetapi politik berubah dengan cepat di Amerika Serikat," ujar Werleman.

Hari-hari Israel menikmati dukungan bipartisan (sistem dua partai) di Amerika Serikat sekarang sudah berakhir. Sementara generasi tua pendukung Partai Demokrat mungkin masih menyanyikan lagu-lagu untuk negara Yahudi, sedangkan generasi muda partai telah menentang pendudukan dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestina.

Bahkan pemilih muda sangat berpihak pada Palestina, usia mereka berkisar antara 18-35 tahun, yang sangat berpengaruh dalam pemilihan umum 2020 mendatang.

"Di Kongres, seorang yang menjauh dari Israel di antara Partai Demokrat mungkin sudah ada," kata Shmuel Rosner untuk The New York Times. "Suatu hari, legislator Demokrat harus khawatir muncul tanpa mendukung Israel. Hari ini beberapa dari mereka - terutama mereka yang perlu dipilih kembali oleh pemilih liberal - tampaknya memiliki kekhawatiran yang berlawanan: Mereka tidak ingin dilihat terlalu mendukung".

Singkatnya, Israel hanya merupakan ajang bagi pemilihan di Amerika Serikat, seperti kontrol senjata, aborsi dan pernikahan sesama jenis, dan ketika hari itu pasti datang, dukungan AS tanpa syarat yang dinikmati Israel di PBB akan berakhir juga.

Bukan hanya politik yang mengubah simpati terhadap Israel, tetapi juga fakta memori Holocaust memudar dari pandangan, menurut Padraig O'Malley, penulis The Two-State Delu.

"Orang-orang muda ini juga tidak melihat orang Yahudi Israel sebagai korban. Mereka tidak percaya bahwa Holocaust memvalidasi klaim Israel terhadap exceptionalism atau berfungsi sebagai pembenaran untuk menahan sandera orang lain."

Israel juga menghadapi tantangan demografis yang tak dapat diatasi.

Perumahan Israel di Palestina ©AFP PHOTO/GIL COHEN-MAGEN

"Mayoritas Yahudi menurun, jika pun ada hanya berada di wilayah antara Laut Tengah dan Sungai Yordan," kata Sergio Della Pergolla, seorang demografi Israel.

"Poin krusialnya adalah tingkat pertumbuhan warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza, serta di antara warga Palestina Israel, lebih tinggi dari pada populasi Yahudi. Perbedaan persentase yang sedikit tapi stabil bergerak tak terelakkan dalam satu arah".

Intinya di sini adalah bahwa jika Israel gagal membawa solusi dua negara menjadi kenyataan, ia akan mendapati dirinya mengklaim sebagai negara Yahudi di mana orang non-Yahudi melebihi populasi Yahudi, yang pada gilirannya akan membuat undang-undangnya yang sudah anti-demokrasi akan tampak lebih anti-demokratis, dan semakin represif. Ini hanya akan membawa tekanan internasional lebih lanjut terhadap negara Israel.