28 situs propaganda rahasia Korut terbongkar ke publik

Merdeka.com - Tanpa sengaja, Korea Utara membuka semua laman propaganda rahasia mereka untuk umum. Hal tersebut tentu membuat publik bisa melihat dengan jelas kehidupan di negara tertutup tersebut.

Situs-situs itu bocor ke publik sekitar pukul 10 malam kemarin waktu setempat, seperti dilaporkan Sputnik, Kamis (22/9).

Sebanyak 28 Situs ini dibuat dengan susunan kode yang memang harus diperbarui secara berkala. Diduga, ada seseorang di negara rezim Kim Jong-un yang tanpa sengaja salah menekan tombol sehingga situs propaganda mereka terbuka ke publik.

Korea Utara memang sangat membatasi akses ke laman propaganda mereka. Hanya warga Korea Utara yang menggunakan jaringan internet negara saja yang bisa mengakses situs-situs tersebut.

Akibat banyaknya yang penasaran dan masuk ke situs propaganda Pyongyang tersebut, laman-laman itu mengalami gangguan.

Isi situs-situs propaganda tersebut sebagian besar memang meliputi kehidupan Kim Jong-un. Disebutkan sekitar dua laman digunakan untuk mengupas habis kisah pemimpin Korut tersebut.

Kehidupan-kehidupan pribadinya saat berkunjung ke kebun buah dan sebagainya. Tak heran jika ada satu tautan khusus berjudul 'Aktivitas Pemimpin Tertinggi'.

Tak hanya itu, sebagian besar situs juga berisi tentang Korea Selatan, berisi hal-hal buruk terkait negeri tetangganya.

Salah satu opini dalam situs berita Rodong membahas bagaimana Presiden Korsel bakal membayar apa yang dia lakukan pada Korut. Rodong Sinmun juga mengabarkan tingkat kejahatan narkoba terus bertambah di Korsel.

Meski banyak situs terkuak ke publik, laman-laman tersebut rupanya tidak memiliki situs mengenai teknologi senjata negara itu.

Sebelumnya, Korea Utara pernah memiliki masalah dengan server pada 2014. Mereka menuduh Amerika Serikat sebagai biang keladinya.

Jelas, hal itu dibantah pihak Gedung Putih. Dan Holden, dari perusahaan perlindungan jaringan, DDoS Arbir Networks mengatakan AS memang tidak terlibat atas masalah server di Korut.

"Saya cukup yakin ini bukan perbuatan pemerintah AS. Banyak negara dunia yang mengalami hal sama dengan Korea Utara, tapi yang pasti ini bukan perbuatan pemerintah AS," katanya. (mdk/ard)