Follow
CEK FAKTA: Hoaks Surat Keputusan Pengangkatan CPNS Kanwil Kemenkumham Jakarta
Merdeka.com - Telah beredar surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mengatasnamakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.
Surat tersebut terdapat nama CPNS yang pada Desember 2022 diangkat menjadi PNS di Kanwil Kemenkumham Jakarta.
Penelusuran
Melalui media sosialnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menegaskan bahwa surat pengangkatan CPNS itu adalah hoaks.
Kepada masyarakat diimbau untuk lebih hati-hati dengan modus penipuan seperti beredarnya surat palsu tersebut.
Instagram @kanwilkumhamdki
"jika ada pihak-pihak yang memanfaatkan momentum penerimaan CPNS kali ini, jangan mudah percaya. Pastikan informasi yang diterima adalah valid dan jangan segan menghubungi kami Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Hati-hati Hoax Hati-hati Penipuan," tulis akun Instagram @kanwilkumhamdki.
Kesimpulan
Surat pengangkatan CPNS mengatasnamakan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta adalah hoaks. Masyarakat diimbau untuk tidak percaya dan jangan segan menghubungi Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.
Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan. Pastikan itu berasal dari sumber terpercaya sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Referensi
https://www.instagram.com/p/CT31Htuvgwl/
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Masyarakat diimbau untuk selalu mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya dan melaporkan hoaks kepada pihak berwenang.
Baca Selengkapnya
Termasuk mengangkat isu Patung Yesus yang sebenarnya telah dibahas dan telah diselesaikan oleh unsur Forkopimda dan para tokoh di Intan Jaya.
Baca Selengkapnya
Isu hoaks di sektor kesehatan ternyata masih marak. Hal ini terbukti dari patroli Kominfo selama 2023.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri dinilai perlu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnya
Kombes Jeki tak ingin ada gangguan Kamtibmas menjelang Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Sisa berita hoaks lainnya tidak diturunkan, melainkan hanya diberikan stempel hoaks karena dianggap tidak terlalu berbahaya.
Baca Selengkapnya
Kemenkes mencatat 27 kasus kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan
Baca Selengkapnya
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana meminta Jokowi menundanya hingga Dewan Pengawas KPK menyelesaikan sidang dugaan tiga pelanggaran etik Firli Bahuri.
Baca Selengkapnya