CEK FAKTA: Hoaks, Menteri Kesehatan Pakistan Tolak Vaksin
Merdeka.com - Beredar informasi Menteri Kesehatan Pakistan, Yasmin Rashid, menolak divaksin. Informasi tesebar lewat video saat Menkes Pakistan diwawancara. Video beredar saat vaksin Covid-19 sedang digencarkan di berbagai negara.
Kominfo"Vaksin memiliki efek samping dan saya ingin meyakinkan orang, saya tidak akan mendapatkannya, sekretaris saya juga tidak akan mendapatkannya."
Penelusuran
Dari hasil penelusuran merdeka.com, informasi Menkes Pakistan Yasmin Rashid menolak vaksin adalah hoaks. Dalam artikel merdeka.com berjudul "Pakistan Blokir Nomor Ponsel Warga & Hentikan Gaji PNS Jika Tolak Vaksinasi Covid-19" pada 16 Juni 2021, dijelaskan bahwa pemerintah Pakistan justru menggencarkan vaksin di negaranya.
Lambannya dan rendahnya cakupan vaksinasi virus corona membuat otoritas di Pakistan mengambil langkah drastis, termasuk memblokir nomor ponsel warga di dua provinsi dan menunda gaji pegawai negeri yang belum divaksinasi.
Pihak berwenang mengatakan langkah ini diperlukan untuk mengatasi skeptisisme warga dengan vaksin Covid-19, dan untuk memperluas cakupan vaksinasi.
Pemerintah telah menetapkan target memvaksinasi antara 45 juta dan 65 juta orang sampai akhir tahun ini, dan baru-baru ini mengumumkan rencana menggelontorkan anggaran USD 1,1 miliar untuk mengamankan dosis vaksin.
Sampai Selasa (15/6), Pakistan telah memvaksinasi penuh kurang lebih 3 juta orang atau kurang dari 2 persen dari populasinya, sejak vaksinasi dimulai pada 3 Februari, menurut data pemerintah.
Negara ini telah mencatat hampir 22.000 kematian karena Covid-19 dan hampir 1 juta orang dites negatif virus corona sejak awal pandemi.
Kesimpulan
Informasi Menteri Kesehatan Pakistan menolak vaksin adalah hoaks. Pemerintah Pakistan justru menggencarkan pemberian vaksin di negaranya.
Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Isu hoaks di sektor kesehatan ternyata masih marak. Hal ini terbukti dari patroli Kominfo selama 2023.
Baca SelengkapnyaSisa berita hoaks lainnya tidak diturunkan, melainkan hanya diberikan stempel hoaks karena dianggap tidak terlalu berbahaya.
Baca SelengkapnyaDia ingatkan, agar menghindari fitnah demi mendukung capres tertentu
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Polisi mengajak masyarakat untuk melawan hoaks terkait Pemilu.
Baca SelengkapnyaGanjar berharap agar perkembangan teknologi tidak digunakan untuk memproduksi hoaks.
Baca SelengkapnyaMasyarakat diimbau untuk selalu mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya dan melaporkan hoaks kepada pihak berwenang.
Baca SelengkapnyaMana lebih besar antara gaji PNS dan gaji PPPK atau biasa disebut PNS 'part time'
Baca SelengkapnyaWarga diminta tidak terpancing berita hoaks dan SARA terkait Pemilu.
Baca SelengkapnyaJangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan
Baca SelengkapnyaBKN mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terkait informasi pelaksanaan tes CPNS 2024.
Baca Selengkapnya