Yusril Ihza Mahendra

Tidak hanya elite PPP saja, Yusril mengklaim, kader PPP di sejumlah daerah juga sudah banyak yang menyeberang dari PPP ke PBB. Menurut dia, gabungnya kader PPP ke PBB lantaran memiliki kesamaaan visi dan misi serta garis perjuangan.

Sambangi KPK, Yusril Ihza Mahendra dampingi pemeriksaan tersangka kasus BLBI. Yusril tiba di markas antirasuah sekira pada pukul 09.45 WIB. Ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu enggan berkomentar saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh awak media.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra merasa wacana poros ketiga di Pilpres 2019 sulit terwujud. Terlebih lagi, ada informasi bahwa partai berwarna biru akan merapat ke kubu Joko Widodo yang sudah didukung lima partai parlemen.

Menurutnya, partai setan yang dimaksud Amien Rais ialah partai yang mendukung rezim pemerintah dan membawa begitu banyak persoalan bagi bangsa dan negara Indonesia seperti mulai kekhawatiran kehilangan kemandirian sebagai sebuah bangsa, terperangkap pada dominasi asing, khususnya Cina, utang luar negeri.

Ini menanggapi

Ahli Hukum Tata negara ini setuju jika dalam Pilpres 2019 hanya terdapat dua poros. Dia hanya menyarankan bagi para calon presiden untuk dapat memiliki wakil yang bisa menaikan jumlah suaranya.

Kata Yusril, La Nyalla mengatakan, hanya ingin menjadi kader saja, dan tidak masuk jajaran kepengurusan inti. Alasannya karena ingin fokus maju jadi caleg DPD.

"Kalau sekiranya Prabowo maju, maka SBY enggak akan ke pihak sana (Prabowo), mungkin pihak sebelah, maaf kalau kalau perkiraan saya salah. Tapi kalau misal tidak ada Prabowo, bisa lain cerita akan terjadi upaya siapa yang paling mungkin secara elektabilitas terpilih dalam Pilpres," tuturnya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak mempermasalahkan latar belakang politik calon anggota legislatif. Bekas anggota organisasi atau partai terlarang tetap bisa menjadi calon legislatif. Namun ada syarat mutlak yang harus dipenuhi.

Yusril: Jika Pilpres 2019 calon tunggal, PBB dukung kotak kosong. Menurut Yusril, adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga memperbesar kemungkinan adanya calon tunggal. Kemungkinan calon tunggal, kata dia, bisa dipatahkan dengan adanya poros ketiga selain poros Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

KPU tak meloloskan PBB karena menilai kepengurusan di Manokwari Barat tak memenuhi syarat.

Lolos Pemilu 2019, Yusril harap PBB jauh lebih besar. Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra berharap, partai yang dipimpinnya menjadi partai yang lebih besar lagi pasca dikabulkannya gugatan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jakarta, Minggu malam.

Namun demikian, Yusril mengaku pesimis gugatannya bakal dikabulkan.

Ini penjelasan Yusril soal tak diloloskan KPU di Manokwari Selatan. Manokwari Selatan merupakan daerah pemekaran yang sudah diverifikasi oleh KPU daerah dan dinyatakan lolos pada Januari. Alhasil, dalam keputusan akhir KPU pusat, PBB dinyatakan tidak lolos.

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan akan mempidanakan seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena ditemukan banyak kejanggalan sehingga partainya tak lolos dalam pemilu 2019.

Yusril sebut KPK tak perlu izin presiden periksa Setya Novanto. Yusril melihat gugatan yang diajukan pihak Setya Novanto itu proses yang menarik. Sebab, gugatan yang diajukan pihak Setya Novanto sama dengan ketika KPK menolak menghadiri Pansus DPR ketika kewenangan hak angket tengah diuji di Mahkamah Konstitusi.

Yusril termasuk salah satu orang yang pedas mengkritik langkah pemerintah mengeluarkan Perppu Ormas. Tidak hanya itu, dia juga selalu membandingkan pemerintah saat ini dengan era orde baru.

Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan, pandangan dari pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menguatkan sikap fraksinya untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Yusril mengatakan kewenangan untuk menilai suatu Ormas bertentangan dengan ideologi Pancasila adalah pengadilan. Dia mengungkapkan, kewenangan itu bukanlah milik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Sebab itulah pengacara kondang ini meminta DPR untuk menolak adanya Perppu ini. Kemudian ia menyarankan pada DPR untuk melakukan revisi Undang-Undang (UU) tentang ormas yang sudah ada yaitu UU Nomor 17 Tahun 2013.