Yusril Ihza Mahendra

"Mari kita manfaatkan ajang pilkada ini untuk menguatkan konsolidasi partai," kata Yusril, Sabtu (18/7).

Pakar hukum, Yusril Ihza Mahendra, menilai rencana initial public offering (IPO) Subholding Pertamina tidak melanggar konstitusi dan perundang-undangan. Maka dari itu, menurutnya, rencana IPO seharusnya tidak dipersoalkan, apalagi melakukan uji materi terhadap UU BUMN.

Adapun, menurut dia, KPU dalam menetapkan kemenangan Jokowi-Ma'ruf sudah merujuk pada Putusan MK yang tegas menolak permohonan sengketa yang diajukan Prabowo Subiyanto dan Sandiaga Uno.

Dia menjelaskan hal yang terkait birokrasi, yakni mengenai tata cara permohonan penetapan dan pengakhiran PSBB. Hal lainnya mengatur lebih perinci pelaksanaan PSBB yang sangat singkat diatur dalam UU maupun dalam PP.

Menurut dia, dalam Perpu ini keramaian-keramaian masih diperbolehkan sepanjang ada izin dari Penguasa Darurat. Bahkan ada pasal yang kontraproduktif karena Penguasa Darurat tidak bisa melarang orang berkumpul untuk melakukan kegiatan keagamaan termasuk pengajian-pengajian.

Yusril menegaskan, menyelamatkan nyawa rakyat adalah amanat Pembukaan UUD 45. Sehingga negara wajib melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. "Pemerintah jangan ragu2-ragu memilih apa yang terbaik untuk dilakukan," tegas Yusril.

"Kesolidan partai itu sangat penting," kata dia, Jakarta, Kamis (6/2).

Yusril mengatakan, PBB sangat menghargai upaya yang telah diupayakan pemerintah dalam mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. Meski sampai saat ini, PBB belum berhasil menempatkan wakil rakyatnya di DPR.

Acara dibuka pukul 19.17 WIB, usai kedua pimpinan negara tersebut hadir diikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya. Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI La Nyalla Mattaliti juga tampak hadir.

Dia mengatakan, Mensesneg Pratikno telah bicara dengan Sekjen PBB Afriansyah Noor alias Ferry. Dalam pembicaraan itu, Yusril disebut akan mengisi jabatan yang telah disiapkan Istana.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra mengucapkan selamat bekerja kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan seluruh anggota kabinet yang dilantik pada hari ini Rabu (23/10).

Yusril mengaku mendengar pertama kali berita duka ini saat berada di Rumah Ma'ruf Amin. Sore itu, lewat ajudan Ma'ruf, Yusril diberitahu bahwa Habibie telah tiada.

Temui Jokowi, Yusril Sebut Banyak Kader PBB Layak Isi Pos Pemerintahan. Dia menuturkan bahwa PBB akan menggelar Muktamar pada September 2019 untuk memilih Ketum baru. Yusril berharap nantinya akan terpilih generasi muda untuk memimpin partainya.

Dia menjelaskan Yusril akan menjalankan profesinya dengan baik.

Tersangka Habil Marati alias HM resmi melayangkan surat penangguhan penahanan ke penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya.

Surat penangguhan itu dilayangkan pada Rabu (10/7) lalu. Yusril menjelaskan, pengajuan penangguhan penahanan dengan alasan kesehatan. Kendati demikian, dia tak menjelaskan penyakit yang diderita kliennya tersebut.

Polda Metro Jaya masih mengkaji permohonan penangguhan penahanan Habil Marati, tersangka kasus dugaan pembunuhan empat tokoh nasional. Penangguhan penahanan sedianya diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra, selaku kuasa hukum Habil.

Permohonan gugatan tersebut bukan kasasi. Melainkan gugatan kedua untuk memperbaiki legal standing pemohon.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menjadi kuasa hukum tersangka dalam kasus dugaan rencana pembunuhan empat tokoh nasional, Habil Marati. Berkas penangguhan penahanan Habil pun dipersiapkan. Yusril menyebut, pihak keluarga Habil menjadi penjamin penangguhan penahanan.