Yusril Ihza Mahendra

Menurutnya, ramainya kabar di media sosial yang menyebutkan, bahwa partainya akan mati setelah mendukung pasangan Presiden Joko Widodo, adalah keliru. Selain itu, PBB telah memiliki kekuatan sendiri, sebagai partai yang mampu menentukan arah politiknya.

Charta Politika merilis hasil survei para calon anggota legislatif (caleg) yang berpotensi lolos ke DPR RI di Pemilu 2019. Direktur Riset Charta Politika Muslimin memaparkan hasil survei dari daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 1, 2 dan 3.

Pengacara pasangan calon presiden Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra menyatakan, pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir tinggal menunggu waktu. Saat ini, pihaknya masih melakukan konsolidasi dengan sejumlah pihak demi mencapai pembebasan bersyarat tersebut.

Partai Bulan Bintang (PBB) resmi menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Jokowi dinilai diuntungkan karena partai pimpinan Yusril Ihza Mahendra itu akan memperkuat basis suara.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto mengatakan, dukungan Partai Bulan Bintang (PBB) menambah kekuatan teritorial kubu 01. Karena PBB memiliki basis yang kuat di sejumlah daerah, seperti Aceh, Jawa Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Bangka Belitung.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily mendukung sikap resmi Partai Bulan Bintang (PBB). Kendati beberapa caleg PBB mendukung capres 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Ace menyebut sudah sepatutnya kader partai mengikuti keputusan pleno.

Partai Bulan Bintang (PBB) resmi mendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin untuk Pilpres 2019. Keputusan diambil melalui rapat pleno yang langsung dipimpin Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengaku yakin dukungan kader dan simpatisan Partai Bulan Bintang (PBB) mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Meskipun PBB sudah resmi melabukan dukungannya pada pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Pecahnya dukungan dari Ketua Majelis Syura PBB MS Kaban menjadi tanda tidak solidnya dukungan PBB terhadap Jokowi-Ma'ruf. Karena ada ketidaksamaan dukungan di kelas majelis syura, Jazuli yakin akan ada suara PBB yang mengalir ke kubu Prabowo-Sandi.

PBB Dukung Jokowi, Demokrat Serahkan ke Masyarakat. Agus juga tidak mau menelaah lebih dalam apak dukungan PBB akan memiliki efek untuk Jokowi-Ma'ruf. Dia menyerahkan semua pilihan pada rakyat.

Ia menilai pasangan nomor urut 1, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin yang paling tepat untuk mendongkrak suara ketimbang nomor urut 2, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Tadi saya tertarik bahwa demokrasi menjunjung tinggi perbedaan dan kebebasan. Mari kita lihat patung Liberty di Amerika. Dia Wujudkan kebebasan dia, dia angkat api kebebasan tinggi-tinggi. Tapi di tangan kanan peluk erat-erat konstitusi," kata dia.

Hashim punya dugaan sendiri penyebab PBB putar arah mendukung Jokowi. Adik kandung Prabowo Subianto itu enggan membeberkan dugaannya.

Sandiaga enggan menanggapi lebih jauh terkait dukungan PBB ke Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia ingin perbedaan dukungan dimaknai sebagai sebagai satu keindahan dalam berdemokrasi. Sandiaga tak ingin kader PBB yang beda pilihan capres masuk dalam ranah pecah belah.

Dalam rapat pleno PBB memutuskan mendukung Capres dan Cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin. Sementara sehari sebelumnya sejumlah Caleg PBB mengatasnamakan poros Makkah mendeklarasikan mendukung Capres dan Cawapres Prabowo-Sandiaga Uno.

Partai Bulan Bintang (PBB) telah menentukan arah dukungan Pilpres 2019. Partai yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra ini akhirnya memutuskan untuk mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

"Aturannya itu yang boleh menemui ustaz itu hanya keluarga atau penasihat hukum. Itu aturannya. Jadi enggak akan bisa datang, masuk sebagai pribadi," ucap

Ba'asyir Mengaku Belum Terima Berkas Ikrar Setia Pancasila dan NKRI. Mahendra mengatakan ikrar setia pada Pancasila dan NKRI baru muncul sebagai syarat bebas pada 2018. Sedangkan Ba'asyir ditahan sekitar tahun 201

Mantan Menteri Kehakiman Kabinet Gotong Royong, Yusril Ihza Mahendra, memberikan pengakuan atas prestasi Pemerintahan Megawati Soekarnoputri yang berhasil memberi landasan sistem hukum Indonesia pasca amandemen UUD 1945. KPK, PPATK, MK, dan berbagai reformasi lainnya lahir di era itu.

Penasihat Hukum Joko Widodo, Yusril Ihza Mahendra mengatakan pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir, ada di tangan pemerintah. Tugas Yusril untuk melakukan lobi pembebasan Ba'asyir sudah usai. Yusril sudah melaksanakan tugas dari Jokowi untuk bertemu dengan Ba'asyir.