Yusril Ihza Mahendra

Sejak awal pembentukan UU Cipta Kerja meniru metode omnibus di Amerika dan Kanada memang bermasalah. Sebab Indonesia memiliki UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Karena langkah Jokowi untuk mengambil kebijakan super cepat itu terhenti, bisa melumpuhkan pemerintahan yang ingin memulihkan ekonomi.

Yusril mengungkapkan, ia menyampaikan niatnya membantu Jokowi mendalami berbagai persoalan hukum terkait IKN yang saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN tengah dibahas di DPR RI.

Pelbagai manuver untuk mengambil alih kepengurusan AHY yang sah di Demokrat selalu kandas.

Yusril mencontohkan Filipina, negara itu sama sekali tidak terlibat menangani urusan agama. UUD Filipina tegas menyatakan "separation of church and state". Negara bahan dilarang mengalokasikan anggaran untuk agama apa pun.

"Kebijakan Menteri KKP itu juga telah membuat pengusaha perikanan dan nelayan kecil terombang ambing. Mereka telah melakukan investasi dan mengurus izin penangkapan, penangkaran dan ekspor benih lobster dengan biaya tidak sedikit," ujar Yusril.

Hamdan santai menanggapi santi akan berhadapan dengan Yusril dalam gugatan di Mahkamah Agung. Ia dan Yusril sudah sering berhadapan ketika di Mahkamah Agung.

Yusril merupakan pakar hukum yang tidak diragukan lagi keilmuannya. Sementara Hamdan Zoelva, merupakan mantan Hakim MK.

Menurut Yusril, tudingan dari kubu AHY sangat tidak substansial terkait kasus yang sedang ditanganinya.

Terkait judicial review dari KSP Moeldoko, Herzaky menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak gentar. Partai Demokrat akan menghadapi proses hukum tersebut secara optimis dan upaya optimal.

Dia menerangkan, partai memainkan peranan besar dalam penyelenggaraan negara. Bagaimana negara akan sehat dan demokratis kalau partai-partai sendiri justru monolitik, oligarkis dan nepotis.

Dia menjelaskan keputusan tersebut hanya berlaku untuk pengurus Demokrat yang akan datang, bukan untuk yang saat ini.

Yusril enggan menanggapi banyak soal tuduhan Rp100 miliar. Namun, dia meminta Politikus Demokrat berpikir jernih dan mau berperang di MA.

Kubu Sri menilai, pakar hukum tata negara itu cukup dimintai pandangannya terkait UU tentang Guru dan Dosen. Sehingga kemudian menambah bahan pertimbangan bagi majelis hakim ketika memutuskan.

"Sungguhpun saya masih percaya pada integritas para penegak hukum, berjuanglah agar hukum tidak berjarak dengan keadilan," katanya.

Yusril menjadi pengacara Demokrat kubu Moeldoko untuk menguji keputusan Menkumham terkait pengesahan kepengurusan Demokrat kubu AHY. Andi kemudian mengungkit ketika Demokrat memberikan dukungan kepada putra Yusril, Yuri Kemal untuk maju di Pilkada Belitung Timur tahun 2020.

Irwan menyatakan bahwa partai politik memiliki hak mengatur dirinya sendiri dan anggota mempunyai hak dalam menentukan kebijakan yang diatur di dalam AD/ART dan/atau berbagai peraturan organisasi.

Menurutnya, kalau benar Yusril peduli, maka Yusril harus memeriksa AD/ART semua partai bukan cuma Demokrat.

Yusril menyebut, Mahkamah Partai yang merupakan quasi peradilan internal partai, tidak berwenang menguji AD/ART.

Dia menilai, uji materiil yang diajukan oleh kubu Moeldoko tersebut masih mempermasalahkan SK Menkum HAM atas pengesahan AD/ ART Partai Demokrat yang dikeluarkan pada Mei 2020. Padahal, kongres Demokrat 2020 sah dan sesuai aturan.