Yusril Ihza Mahendra

Sempat bikin macet jalanan di depan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur, massa korban proyek apartemen Sipoa Group kembali menggelar aksi menagih janji pendampingan pengacara kondang, Yusril Ihza Mahendra, Kamis (20/9).

Di bagian lain, karena Pilpres dan Pileg 2019 digelar serentak, konsentrasi Parpol akan terbelah. Satu sisi fokus Pilpres, sisi lainnya harus sukses merebut minimal 4 persen suara, Pemilu 2014 hanya 3,5 persen suara, untuk bisa lolos ke Senayan. Jika tidak, Tahun 2019 hanya akan menjadi 'kuburan' politik bagi Parpol.

Menurut Yusril, PBB memiliki dua opsi, yaitu mendukung pemerintah atau tetap menjadi oposisi seperti tahun-tahun sebelumnya. Dia menegaskan, kalau partainya akan bersikap profesional dan tidak mau salah melangkah dalam memutuskan sikap politiknya.

"Kami ingin Pak Yusril mendampingi kami dalam proses hukum kasus Sipoa," kata Muhammad Aldo, salah satu korban PT Sipoa di lokasi, Rabu (12/9).

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ingat betul ketika partainya membantu PBB. Apalagi selama ini hubungan antar kedua ketua umum cukup baik.

Pernyataan tersebut merupakan tanggapan atas sinyal yang diberikan Yusril. Pada beberapa waktu lalu, sebagai pakar hukum tata negara, Yusril membela Jokowi yang tak perlu cuti sebagai presiden.

Yusril menilai keterangan saksi tersebut tidaklah dapat digunakan sebagai keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP karena kesaksian tersebut merupakan kesaksian de auditu (tidak mendengar/tidak melihat langsung/tidak mengalami sendiri) dan karenanya tidak dapat dipertimbangkan.

Ketum PBB memuji pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Kader-kader PBB lebih sreg dengan pasangan yang ada ulamanya.

Yusril soal Prabowo tak ikuti itjima: Siapa yang tidak taat kepada ulama?. Yusril pun tidak mempermasalahkan ketika tulisan itu beredar ke publik. Meskipun awalnya tulisan itu bukan lah konsumsi publik.

Mardani mengakui suara dukungan PBB penting lantaran sebagai salah satu peserta pemilu 2019. Dia menilai, sebagai partai sudah sepantasnya diajak bergabung.

Meski bukan berbentuk mahar, pengamat hukum tata negara ini mengungkapkan, uang tersebut harus ditelisik dan diselidiki lebih dalam. Mengingat nama Sandi tidak santer digadang-gadang sebagai Cawapres pada proses penentuan pendamping Prabowo di Pilpres 2019.

Untuk itu, Yusril meminta kader PBB untuk fokus memenangkan PBB dalam Pileg 2019 mendatang. Harapannya agar PBB kembali eksis dan diperhitungkan oleh partai lain. Sehingga, dia mengimbau, dalam Pilpres jangan banyak menyita waktu karena tidak akan ada manfaat apapun diperoleh.

Alumni Presidium 212 mengaku kecewa dengan hasil ijtima ulama GNPF-U yang merekomendasikan Salim Segaf Aljufri dan Ustaz Abdul Somad (UAS) sebagai cawapres Prabowo Subianto. Ketum Alumni Presidium 212, Aminuddin menyampaikan nama yang direkomendasikan di luar hasil rakornas PA 212 pada Mei lalu.

Dia menilai jika ahli terkait dengan alat bukti akan terjadi dualisme. Jaksa menghadirkan ahli auditor BPK untuk menilai alat bukti audit BPK terhadap BPPN tahun 2002-2006.

Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra menyatakan dalam mediasi tersebut telah disepakati beberapa hal, salah satunya yakni diterimanya 22 daerah pilihan (dapil) dari 24 yang tidak diterima oleh KPU sebelumnya.

SBY akan bertemu Tommy Soeharto dan Yusril ajak dukung Prabowo. SBY dijadwalkan akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto dalam waktu dekat ini. Termasuk juga bertemu dengan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, hadir dalam acara Ijtima Ulama GNPF dan tokoh nasional yang digelar di Menara Peninsula, Jakarta. Dia menuturkan, hadir untuk memenuhi undangan.

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) mengadakan acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat dari tanggal 27 - 29 Juli 2018. Acara akan dimulai pukul 19.30 WIB.

Saat itu ratas kabinet dihadiri Komite Kebijakan Sektor Keuangan (‎KKSK). Transkrip pernyataan Yusril ini dibacakan JPU, Kiki Ahmad Yani, dalam sidang kasus BLBI dengan terdakwa mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis (19/7).

PBB mengusung tokoh bekas Hizbut Tahrir Indonesia di Sumatera Utara. Mantan Ketum HTI Sumut Ali Amran Tanjung jadi jagoannya.