Yusril Ihza Mahendra

Saat ini, Yusril mengaku telah enggan membela tokoh-tokoh, baik tokoh Islam maupun nasionalis. Alasannya karena kebanyakan kliennya saat sudah menang seringkali lupa padanya.

Instruksi tersebut sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta, Senin 16 November 2020.

Menurut Yusril, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, oleh karenanya yang berhak untuk memberhentikan kepala daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Partai perlu dana besar untuk bergerak. Partai berbasis Islam sulit mendapatkan dana besar.

Pembentukan tim kerja ini untuk mengakomodasi proses gugatan di Mahkamah Konstitusi dan legislative review UU Cipta Kerja.

Yusril mengatakan, membesarnya kekuasaan presiden itu dianggap bertentangan dengan cita-cita reformasi.

Menurutnya, pemerintah dan DPR harus menjawab persoalan prosedur pembentukan undang-undang dengan hati-hati dan argumentatif. Jika bertentangan dengan Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bisa dibatalkan seluruhnya tanpa membahas substansi.

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, terjadinya demo besar-besaran di berbagai kota menolak UU Cipta Kerja tidaklah dapat dipandang sepi. Aspirasi para pekerja, akademisi, aktivis sosial, dan mahasiswa sangat perlu mendapat tanggapan Pemerintah sebagai wujud pelaksanaan demokrasi.

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, UU Cipta Kerja yang banyak kesalahan ketiknya itu sudah ditandatangani Presiden dan sudah diundangkan dalam Lembaran Negara. Naskah itu sah sebagai sebuah undang-undang yang berlaku dan mengikat semua pihak.

Pusat Analisa Anggaran atau Center for Budget Analysis mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kantor Akuntan Publik dan Management Price Water House Coopers, Kantor Hukum Meli Darsa & Co, Menteri BUMN Erick Thohir serta jajaran Komisaris dan Direksi Pertamina (Persero) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Mari kita manfaatkan ajang pilkada ini untuk menguatkan konsolidasi partai," kata Yusril, Sabtu (18/7).

Pakar hukum, Yusril Ihza Mahendra, menilai rencana initial public offering (IPO) Subholding Pertamina tidak melanggar konstitusi dan perundang-undangan. Maka dari itu, menurutnya, rencana IPO seharusnya tidak dipersoalkan, apalagi melakukan uji materi terhadap UU BUMN.

Adapun, menurut dia, KPU dalam menetapkan kemenangan Jokowi-Ma'ruf sudah merujuk pada Putusan MK yang tegas menolak permohonan sengketa yang diajukan Prabowo Subiyanto dan Sandiaga Uno.

Dia menjelaskan hal yang terkait birokrasi, yakni mengenai tata cara permohonan penetapan dan pengakhiran PSBB. Hal lainnya mengatur lebih perinci pelaksanaan PSBB yang sangat singkat diatur dalam UU maupun dalam PP.

Menurut dia, dalam Perpu ini keramaian-keramaian masih diperbolehkan sepanjang ada izin dari Penguasa Darurat. Bahkan ada pasal yang kontraproduktif karena Penguasa Darurat tidak bisa melarang orang berkumpul untuk melakukan kegiatan keagamaan termasuk pengajian-pengajian.

Yusril menegaskan, menyelamatkan nyawa rakyat adalah amanat Pembukaan UUD 45. Sehingga negara wajib melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. "Pemerintah jangan ragu2-ragu memilih apa yang terbaik untuk dilakukan," tegas Yusril.

"Kesolidan partai itu sangat penting," kata dia, Jakarta, Kamis (6/2).

Yusril mengatakan, PBB sangat menghargai upaya yang telah diupayakan pemerintah dalam mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. Meski sampai saat ini, PBB belum berhasil menempatkan wakil rakyatnya di DPR.

Acara dibuka pukul 19.17 WIB, usai kedua pimpinan negara tersebut hadir diikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya. Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI La Nyalla Mattaliti juga tampak hadir.