Yusril Ihza Mahendra

Pembebasan Ba'asyir, dia mengungkapkan, berlandaskan preseden hukum Undang-Undang Pemasyarakatan yang jelas. Disebutkan, bilamana napi sakit yang membahayakan, dikhawatirkan merenggut jiwa, lebih baik dibebaskan dan dibantarkan karena harus berobat.

Yusril bersedia pasang badan jika ada yang menggugat pembebasan bersyarat Ba'asyir. hal itu lantaran tidak adanya bubuhan tanda tangan Ba'asyir yang menyatakan bakal setia pada NKRI usai diberi pembebasan bersyarat.

Menurut Hasto, delapan partai koalisi pendukung Jokowi lainnya mendukung keputusan Jokowi tersebut. Setuju dengan capres nomor urut 01 itu, alasan kemanusiaan mengapa Amir Jamaah Asharut Tauhid (JAT) itu dibebaskan.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) sekaligus Penasihat Hukum Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Yuzril Ihza Mahendra mengatakan, pertimbangan Jokowi menyetujui pembebasan Abu Bakar Ba'asyir karena didasari rasa kemanusiaan.

Pertimbangan Presiden Jokowi membebaskan Ba'asyir karena faktor kemanusiaan.

Ba'asyir rencananya bakal berdomisili di rumah anaknya di Solo setelah bebas.

Terpidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba'asyir direncanakan akan dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakaran (LP) Gunungsindur, Kabupaten Bogor. Presiden Jokowi dikabarkan telah setuju dengan rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir.

"Sekarang KPK itu lebih meningkatkan operasi seperti itu. Karena dengan menggunakan penyadapan dan lain-lain, maka hasilnya tentu lebih banyak dengan keadaan sebelumnya," jelas Yusril.

Yusril menilai selama empat tahun pemerintahan Jokowi, tidak ada pelanggaran HAM berat. Jokowi juga dinilai sudah menerapkan keadilan dan kepastian hukum.

Pengacara pasangan calon nomor urut 01, Yusril Ihza Mahendra mengungkap, cawapres Ma'ruf Amin bakal banyak bicara soal terorisme dalam debat capres perdana 17 Januari besok. Ma'ruf bakal membawa dalil-dalil Alquran yang melarang melakukan aksi teror.

Yusril menegaskan, Jokowi juga sudah menyetujui rekomendasi Komnas HAM untuk dibentuknya tim pencari fakta.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko mengatakan, pihaknya melibatkan sejumlah ahli untuk mempersiapkan debat Capres perdana 17 Januari besok. Menurut dia, ahli ini dipersiapkan agar performa Jokowi-Ma'ruf Amin maksimal saat debat.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, partainya tak akan bersikap netral dalam Pilpres mendatang. Yusril menyebut, dukungan PBB jatuh kepada Jokowi-Ma'ruf atau Prabowo-Sandiaga akan diputuskan pada akhir bulan Januari 2019.

Status Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra sebagai Calon Legislatif (Caleg) dan advokat sempat menjadi pembicaraan. Statusnya sebagai Caleg PBB di Pemilu 2019, dan juga pengacara Oesman Sapta Odang (OSO) yang tengah berperkara dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Status Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra sebagai Caleg dan advokat dipersoalkan. Selain sebagai Caleg PBB di Pemilu 2019, Yusril juga menjadi pengacara Oesman Sapta Odang (OSO) yang tengah berperkara bersama KPU terkait pencalonan di DPD.

Pengacara sekaligus Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra membantah pernyataan Komisioner KPU Hasyim Asyari bahwa calon legislatif tidak boleh berpraktik pengacara. Menurut Yusril, KPU salah memahami makna Pasal 240 ayat (1) huruf l dan ayat (2) huruf g UU Pemilu terkait syarat caleg.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyarie mengingatkan Yusril Ihza Mahendra bahwa tidak diperbolehkan berpraktik sebagai pengacara jika maju di Pileg. Hasyim mengatakan aturan itu sesuai dengan UU No 7/2017 tentang pemilu pasal 240 huruf l.

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah menganut kebijakan untuk membentuk hanya satu organisasi dalam profesi tertentu. Tujuannya untuk mejaga kualitas profesionalitas seseorang dalam menjalankan profesinya.

Tanggapi KPU, Yusril Tegaskan OSO Tak Akan Mundur dari Ketum Hanura. Menurutnya bakal tidak adil jika KPU melakukan ancaman tidak mencetak wajah OSO di kertas suara. Yusril menyayangkan jika KPU ngotot.

Pengacara pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra mengusulkan pembentukan tim hukum khusus siber. Sebab, menurutnya, serangan fitnah dan ujaran kebencian dianggap bakal marak.