Merdeka.com - Pemerintah sampai sekarang belum mengumumkan secara konkret detail rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengusulkan, pemerintah seharusnya segera menaikkan harga saja supaya tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

Ketua Harian YLKI Sudaryatmo mengatakan saat BBM dinaikkan pada 2005, pernah ada pengaduan masuk ke lembaganya. Namun, saat ini dia menilai konsumen, khususnya pengendara mobil pribadi, sudah siap jika harga jual naik.

"Industri siap naik, pengguna mobil juga sudah siap naik, tapi pemerintah yang malah tidak percaya diri. Pengaduan itu pasti ada, tapi itu lebih ke soal bagaimana pemerintah menyosialisasikan (kebijakan)," ujarnya di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (16/4).

Sudaryatmo malah mempertanyakan kebijakan pemerintah yang tidak mendukung subsidi untuk energi terbarukan. Hal itu akan lebih menguntungkan konsumen Indonesia sekaligus menjaga kesehatan fiskal negara. Faktanya BBM subsidi jenis premium oktan 88 di dalam negeri mayoritas didatangkan dari impor.

"Kita mendorong konsumsi energi yang berkelanjutan, yang disubsidi mustinya energi terbarukan, bukan energi fosil. Negara yang paham menjaga energinya tahu barang yang diimpor enggak akan pernah disubsidi," kata Sudaryatmo.

Terkait rumor pemerintah akan memberlakukan sistem dua jenis SPBU, YLKI secara tegas menentang. Banyak masalah saat kebijakan disparitas harga untuk satu komoditi energi diterapkan, yaitu ketika harga jual minyak tanah dibedakan.

Sudaryatmo mendesak pemerintah lebih tegas menaikkan harga BBM. Pengguna mobil pribadi bisa jadi dirugikan saat kesulitan mendapat premium meski sudah mentaati aturan mengisi di SPBU khusus.

"Tantangannya dalam pengawasan. Instrumen pembatasan belum jelas, potensi penyalahgunaan besar, kemudian dampak sosial bisa tidak sebanding dgn penghematan yang didapat. Hitung-hitungan menaikkan harga (untuk seluruh masyarakat) lebih realistis," paparnya.

Sebelumnya, Pemerintah akhirnya sepakat memberlakukan dua harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis premium. Namun, pengumuman resmi mengenai kebijakan ini akan disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menteri Perindustrian MS Hidayat memberi bocoran mengenai kebijakan yang sudah disepakati pemerintah. Nantinya, kendaraan pribadi pelat hitam harus membayar lebih mahal saat mengisi premium.

Pemerintah menetapkan harga jual premium untuk mobil pribadi sebesar Rp 6.500 per liter. Atau lebih mahal Rp 2.000 dibanding harga jual premium untuk angkutan umum dan motor yang tetap Rp 4.500 per liter.

"Kenaikan hanya untuk mobil pribadi, tadi diasumsikan Rp 4.500 ke Rp 6.500. Sepeda motor bisa membeli Rp 4.500 atau kalau dia mau Rp 6.500 tidak dilarang," ujar dia kepada wartawan yang ditemui di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Selasa (16/4).