Merdeka.com - Komisaris Independen Garuda Indonesia Yenny Zannuba Wahid mengatakan, manajemen Garuda Indonesia tengah berupaya keras mancari solusi agar maskapai pelat merah tersebut tidak pailit. Seperti diketahui, saat ini perusahaan dengan kode saham GIAA tersebut memiliki utang sebesar Rp70 triliun yang berasal dari utang masa lalu dan dampak dari pandemi Covid-19.

"Banyak yang tanya soal Garuda. Saat ini kami sedang berjuang keras agar Garuda tidak dipailitkan. Problem warisan Garuda besar sekali, mulai dari kasus korupsi sampai biaya yang tidak efisien," kata Yenny dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, @yennywahid ditulis Minggu (30/5).

Yenny mengatakan, penyelamatan Garuda Indonesia harus terus diupayakan mengingat maskapai tersebut satu-satunya milik negara yang beroperasi. "Namun Garuda adalah national flag carrier kita. Harus diselamatkan. Mohon support dan doanya," katanya.

Dia melanjutkan, penanganan kasus korupsi di masa lalu masih terus berlangsung. Namun dampaknya hingga kini masih dirasakan oleh perusahaan. Direksi pun melakukan berbagai upaya dengan menjalankan restrukturisasi utang, renegosiasi kontrak dengan lessor dan efisiensi biaya operasional.

"Kasusnya kan sedang berjalan. Sudah ditangani penegak hukum. Tapi efeknya masih dirasakan, karena menyangkut kontrak jangka panjang yang harus direnegosiasikan ulang, plus pembelian alat produksi yang tidak efisien. Misalnya pesawat yang tidak pas untuk kebutuhan maskapai," jelasnya.

Tawaran Pensiun Dini

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra angkat bicara mengenai isu yang menyebutkan tentang penawaran program pensiun dini bagi karyawan Garuda Indonesia. Menurutnya, manajemen tengah dalam tahap awal penawaran program pensiun yang dipercepat bagi karyawan Garuda Indonesia yang memenuhi kriteria dan persyaratan keikutsertaan program tersebut.

"Penawaran program ini dilakukan sejalan dengan upaya pemulihan kinerja usaha yang tengah dijalankan Perusahaan guna menjadikan Garuda Indonesia - Perusahaan yang lebih sehat serta adaptif menjawab tantangan kinerja usaha di era kenormalan baru," ujarnya, Jumat (21/5).

Situasi pandemi yang masih terus berlangsung hingga saat ini, kata Irfan, mengharuskan Perusahaan melakukan langkah penyesuaian aspek supply & demand ditengah penurunan kinerja operasi imbas penurunan trafik penerbangan yang terjadi secara signifikan.

"Perlu kiranya kami sampaikan bahwa program pensiun dipercepat ini ditawarkan secara sukarela terhadap karyawan yang telah memenuhi kriteria. Kebijakan ini menjadi penawaran terbaik yang dapat kami upayakan terhadap karyawan di tengah situasi pandemi saat ini, yang tentunya senantiasa mengedepankan kepentingan bersama seluruh pihak, dalam hal ini karyawan maupun Perusahaan," jelasnya.

Garuda Indonesia memastikan bahwa seluruh hak pegawai yang akan mengambil program tersebut akan dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku serta kebijakan perjanjian kerja yang disepakati antara karyawan dan Perusahaan.