Merdeka.com - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menjalin kerjasama dengan Jasa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), untuk memperbaiki tatakelola perusahaan. Ini dilakukan untuk dapat mewujudkan visi menjadi perusahaan jasa pelabuhan dan penyeberangan terbaik.

‎Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi mengatakan, untuk memperbaiki tatakelola perusahaan, ASDP telah melakukan berbagai transformasi, diantaranya menerapkan transaksi non tunai, sehingga pendapatan ASDP lebih akuntabel.

‎"Kami sudah melakukan transformasi, kami melakukan digitalisasi dan pembayaran non tunai, insyaallah lebih akuntabel dan transparan," kata Ira, saat menandatangani nota kesepahaman antara ASDP Indonesia Ferry dengan Jamdatun, di Jakarta, Kamis (8/11).

Ira melanjutkan, dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, ASDP membutuhkan pertimbangan hukum berupa pendapat hukum dan pendampingan hukum serta audit hukum. Sebab itu, ‎sinergi dengan Kejaksaan khususnya Jamdatun diharapkan mampu menghindari permasalahan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

‎"Mohon pendampingan yang kami beli bukan barang murah kapal Rp 400 miliar, pelabuhan juga ratusan miliar, BUMN itu ada dua tapi satu laba satu agen pembangunan, jadi sungguh terimakasih dengan Jamdatun," tuturnya.

Jamdatun Loeke Larasati A. mengungkapkan, kerjasama dituangkan dalam kesepakatan bersama, hal ini meru‎pakan wujud nyata dukungan terhadap kegiataan usaha ASDP yang tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis, tetapi juga wajib melakukan pengelolaan perusahaan sebagai pendorong pembangunan.

"Peran datun kami punya kewenangan mewakili BUMN BUMD baik di dalam dan luar negeri, kami sudah melakuan arbitrase luar negeri sekarang sudah ada proses. Pengadaan kapal dari luar negeri ada perjanjian internasional ada masalah di situ kami siap, audit hukum, bantuan hukum dan tindakan hukum lain," tandasnya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6