Warga yang tolak sensus ekonomi bisa kena pidana
Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) memulai rangkaian sensus ekonomi tahun 2016 yang akan berlangsung mulai tanggal 1 hingga 31 Mei 2016. Sensus ekonomi yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini diharapkan memberi gambaran terbaru mengenai kondisi ekonomi Indonesia.
Data tersebut akan menjadi dasar untuk mengakumulasi Produk Domestik Bruto (PDB) sampai dengan pelaksanaan sensus selanjutnya. Oleh sebab itu, sensus ekonomi menjadi kewajiban bagi pemerintah melalui BPS sebagai lembaga yang melakukan survei, juga bagi masyarakat Indonesia sebagai responden.
"Ini kewajiban, tak boleh ditolak oleh siapa pun," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di kediaman dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Minggu (1/5).
Responden yang menolak untuk di survei oleh petugas sensus, atau memberikan keterangan tidak benar, dianggap melanggar Undang-Undang.
Terhadap pelanggaran Undang-Undang, ancamannya adalah pidana. BPS bisa mempidanakan siapa saja yang menolak sensus atau memberikan keterangan tidak benar.
"Kalau menolak, itu melanggar UU. Kalau mereka (BPS) proses, hukumannya bisa pidana. Jangan sampai ada perusahaan supaya jangan di sensus malah memberikan keterangan berbelit-belit. Siapa pun tidak boleh menolak untuk di sensus," paparnya.
Mantan Gubernur Bank Indonesia ini juga mengingatkan bahwa data sensus yang diterima BPS merupakan sebuah kerahasiaan.
Data yang diperoleh BPS itu juga menjadi rahasia terhadap Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan. Nantinya, data yang dilaporkan BPS kepada publik hanya berupa data akumulasi saja.
"Data ini tidak akan dibuka ke pajak. Tidak akan pernah. Dijamin kerahasiaannya," ujar Darmin.
Dalam aktivitas sensus ekonomi, petugas sensus akan mendatangi penduduk dari rumah ke rumah. Kegiatannya meliputi pengisian kuesioner dan wawancara langsung. Waktu yang dibutuhkan juga tidak lama sehingga diharapkan masyarakat dapat kooperatif terhadap aktivitas tersebut.
Data yang dibutuhkan petugas sensus antara lain berupa nama perusahaan atau nama pemilik usaha, alamat, jenis kelamin pemilik usaha, kegiatan utama, status badan usaha, jumlah tenaga kerja dan identifikasi usaha.
Di samping itu, juga akan didata penggunaan teknologi informasi, pemanfaatan dan jumlah perangkat, keberadaan unit penelitian dan pengembangan, pengeluaran untuk pekerja/upah atau gaji, pengeluaran perusahaan dan khusus, pendapatan utama, pendapatan lain (jika ada) dan permodalan.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Politik Dinasti Disebut Tak akan Berdampak Buruk ke Ekonomi, tapi Ada Syaratnya
Syaratnya adalah ada orang lain yang bukan bagian keluarga Kepala Negara tadi juga mendapatkan porsi dan hak yang sama.
Baca SelengkapnyaDemi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga
Demi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga.
Baca SelengkapnyaDinas Pariwisata Kaltim Siap Sukseskan Empat Agenda Besar Nasional
Dinpar Kaltim siap menyukseskan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) dalam empat agenda besar nasional.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaDianggap Ambisius, Ganjar Tetap Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen
Kepastian hukum mempermudah jalan menuju pertumbuhan ekonomi 7 persen.
Baca SelengkapnyaJalankan Bisnis Bareng Sejak Kuliah, Pasutri Asal Malang Mengaku Rezekinya Mengalir Deras setelah Punya Anak
Saat pertama kali berkenalan, keduanya sama-sama memiliki latar belakang ekonomi yang sulit.
Baca SelengkapnyaIngat, Perusahaan Tak Bayar THR Karyawan 7 Hari Sebelum Lebaran Bakal Kena Denda
Denda 5 persen ini tentunya akan diberikan kepada pekerja yang belum mendapatkan THR dari waktu yang ditetapkan pemerintah.
Baca SelengkapnyaNegara Miskin Bakal Menjadi Negara Kuat karena Hal Ini
Negara miskin diyakini memiliki kekuatan dalam bernegosiasi karena mereka merasakan dampaknya secara langsung.
Baca SelengkapnyaHasto Sebut Prabowo-Gibran Didukung Kekuatan 30 Persen Penyumbang Perekonomian Nasional
Hasto menyebut Prabowo-Gibran didukung kekuatan besar
Baca Selengkapnya