Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Warga yang tolak sensus ekonomi bisa kena pidana

Warga yang tolak sensus ekonomi bisa kena pidana Sensus Ekonomi 2016. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) memulai rangkaian sensus ekonomi tahun 2016 yang akan berlangsung mulai tanggal 1 hingga 31 Mei 2016. Sensus ekonomi yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini diharapkan memberi gambaran terbaru mengenai kondisi ekonomi Indonesia.

Data tersebut akan menjadi dasar untuk mengakumulasi Produk Domestik Bruto (PDB) sampai dengan pelaksanaan sensus selanjutnya. Oleh sebab itu, sensus ekonomi menjadi kewajiban bagi pemerintah melalui BPS sebagai lembaga yang melakukan survei, juga bagi masyarakat Indonesia sebagai responden.

"Ini kewajiban, tak boleh ditolak oleh siapa pun," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di kediaman dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Minggu (1/5).

Responden yang menolak untuk di survei oleh petugas sensus, atau memberikan keterangan tidak benar, dianggap melanggar Undang-Undang.

Terhadap pelanggaran Undang-Undang, ancamannya adalah pidana. BPS bisa mempidanakan siapa saja yang menolak sensus atau memberikan keterangan tidak benar.

"Kalau menolak, itu melanggar UU. Kalau mereka (BPS) proses, hukumannya bisa pidana. Jangan sampai ada perusahaan supaya jangan di sensus malah memberikan keterangan berbelit-belit. Siapa pun tidak boleh menolak untuk di sensus," paparnya.

Mantan Gubernur Bank Indonesia ini juga mengingatkan bahwa data sensus yang diterima BPS merupakan sebuah kerahasiaan.

Data yang diperoleh BPS itu juga menjadi rahasia terhadap Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan. Nantinya, data yang dilaporkan BPS kepada publik hanya berupa data akumulasi saja.

"Data ini tidak akan dibuka ke pajak. Tidak akan pernah. Dijamin kerahasiaannya," ujar Darmin.

Dalam aktivitas sensus ekonomi, petugas sensus akan mendatangi penduduk dari rumah ke rumah. Kegiatannya meliputi pengisian kuesioner dan wawancara langsung. Waktu yang dibutuhkan juga tidak lama sehingga diharapkan masyarakat dapat kooperatif terhadap aktivitas tersebut.

Data yang dibutuhkan petugas sensus antara lain berupa nama perusahaan atau nama pemilik usaha, alamat, jenis kelamin pemilik usaha, kegiatan utama, status badan usaha, jumlah tenaga kerja dan identifikasi usaha.

Di samping itu, juga akan didata penggunaan teknologi informasi, pemanfaatan dan jumlah perangkat, keberadaan unit penelitian dan pengembangan, pengeluaran untuk pekerja/upah atau gaji, pengeluaran perusahaan dan khusus, pendapatan utama, pendapatan lain (jika ada) dan permodalan.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Politik Dinasti Disebut Tak akan Berdampak Buruk ke Ekonomi, tapi Ada Syaratnya

Politik Dinasti Disebut Tak akan Berdampak Buruk ke Ekonomi, tapi Ada Syaratnya

Syaratnya adalah ada orang lain yang bukan bagian keluarga Kepala Negara tadi juga mendapatkan porsi dan hak yang sama.

Baca Selengkapnya
Demi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga

Demi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga

Demi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga.

Baca Selengkapnya
Dinas Pariwisata Kaltim Siap Sukseskan Empat Agenda Besar Nasional

Dinas Pariwisata Kaltim Siap Sukseskan Empat Agenda Besar Nasional

Dinpar Kaltim siap menyukseskan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) dalam empat agenda besar nasional.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
Dianggap Ambisius, Ganjar Tetap Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Dianggap Ambisius, Ganjar Tetap Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Kepastian hukum mempermudah jalan menuju pertumbuhan ekonomi 7 persen.

Baca Selengkapnya
Jalankan Bisnis Bareng Sejak Kuliah, Pasutri Asal Malang Mengaku Rezekinya Mengalir Deras setelah Punya Anak

Jalankan Bisnis Bareng Sejak Kuliah, Pasutri Asal Malang Mengaku Rezekinya Mengalir Deras setelah Punya Anak

Saat pertama kali berkenalan, keduanya sama-sama memiliki latar belakang ekonomi yang sulit.

Baca Selengkapnya
Ingat, Perusahaan Tak Bayar THR Karyawan 7 Hari Sebelum Lebaran Bakal Kena Denda

Ingat, Perusahaan Tak Bayar THR Karyawan 7 Hari Sebelum Lebaran Bakal Kena Denda

Denda 5 persen ini tentunya akan diberikan kepada pekerja yang belum mendapatkan THR dari waktu yang ditetapkan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Negara Miskin Bakal Menjadi Negara Kuat karena Hal Ini

Negara Miskin Bakal Menjadi Negara Kuat karena Hal Ini

Negara miskin diyakini memiliki kekuatan dalam bernegosiasi karena mereka merasakan dampaknya secara langsung.

Baca Selengkapnya
Hasto Sebut Prabowo-Gibran Didukung Kekuatan 30 Persen Penyumbang Perekonomian Nasional

Hasto Sebut Prabowo-Gibran Didukung Kekuatan 30 Persen Penyumbang Perekonomian Nasional

Hasto menyebut Prabowo-Gibran didukung kekuatan besar

Baca Selengkapnya