Merdeka.com - Wakil Presiden, Ma’ruf Amin memimpin rapat terbatas dengan para Menteri terkait pemberdayaan (UMKM, Pelatihan, Vokasi, Padat Karya) dalam rangka memfokuskan program-program penurunan kemiskinan ekstrem di 35 Kabupaten pada 7 Provinsi yang merupakan wilayah prioritas 2021.

Seperti diketahui, terdapat dua kelompok besar program/kegiatan yang menjadi kunci dalam penurunan kemiskinan ekstrem. Pertama, adalah program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi.

Kedua, adalah program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonominya. Dalam rapat hari ini pembahasan difokuskan pada program/kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan.

Wapres menyampaikan catatan bahwa program pemberdayaan di Kementerian/Lembaga yang didanai oleh APBN cukup besar. Identifikasi yang dilakukan oleh Sekretariat TNP2K, anggaran keseluruhan untuk program/kegiatan pemberdayaan yang ditujukan untuk pengurangan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem di tahun 2021 mencapai Rp170 triliun.

Jumlah tersebut termasuk program pemberdayaan dalam rangka membantu UMKM, pelatihan dan vokasi, serta padat karya sekitar Rp96,98 triliun. Namun anggaran itu belum termasuk program pengurangan beban pengeluaran untuk pengurangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem melalui Bansos dan Subsidi yang mencapai Rp272,12 triliun dalam APBN tahun 2021.

"Dengan besarnya anggaran tersebut, maka isu utamanya bukan soal ketersediaan anggaran, namun bagaimana memastikan program/anggaran dapat efektif dalam mengurangi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem," tegas Wakil Presiden ketika memimpin rapat, Rabu (15/9).

Selanjutnya

Oleh karena itu, agar program-program tersebut efektif, Wapres meminta agar dipastikan paling tidak dua hal, program diarahkan pada kabupaten prioritas pengurangan kemiskinan ekstrem, dan meningkatkan ketepatan sasaran kelompok masyarakat miskin ekstrim, serta meningkatkan kualitas implementasi program.

"Saya menyadari bahwa anggaran untuk pelaksanaan program TA 2021 tersebut telah dialokasikan, tapi saya mohon, agar tetap dapat diusahakan untuk diarahkan pada 35 kabupaten prioritas pada tahun 2021, karena ini sudah menjadi arahan Presiden. Selanjutnya untuk tahun 2022, akan diperluas lokasi prioritasnya untuk 212 Kabupaten/Kota," jelas Wapres Ma'ruf.

Wapres mengatakan bahwa program pemberdayaan ini penting untuk memperluas dampak dari program bantuan sosial yang menyasar rumah tangga miskin ekstrem. Sebab tidak mungkin hanya memberikan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat miskin ekstrem, oleh karena itu program pemberdayaan ini dimaksudkan untuk mempercepat rumah tangga keluar dari kemiskinan ekstrem serta memastikan keberlanjutannya, dengan mengupayakan rumah tangga tersebut tetap berada di atas garis kemiskinan.

Sesuai arahan Presiden pada Rapat Terbatas pada tanggal 21 Juli 2021, pada tahun 2021 ini upaya pengentasan kemiskinan ekstrem difokuskan pada 7 Provinsi, di mana dari tiap provinsi dipilih 5 kabupaten prioritas, sehingga total berjumlah 35 Kabupaten yang mewakili 20 persen atau 2,1 juta jiwa dari total 10,4 juta jiwa total jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional. Ketujuh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Untuk memastikan berlangsungnya upaya percepatan pengurangan kemiskinan ekstrim di tahun 2021 ini, Wapres merencanakan akan melakukan kunjungan langsung ke tujuh provinsi prioritas dan berdialog dengan para Bupati dari 35 kabupaten prioritas pengurangan kemiskinan ekstrem. Kunjungan pertama akan dilakukan dalam waktu dekat ke Provinsi Jawa Timur, dan akan dilanjutkan ke empat provinsi lainnya.

Dalam kunjungan tersebut, Wapres akan mendiskusikan dan berdialog dengan para kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai lokasi prioritas di tahun 2021, terkait dengan pelaksanaan dan realisasi berbagai program dan kegiatan dari Kementerian/Lembaga terkait yang telah diarahkan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem di masing-masing daerah.