Wapres Ma'ruf Amin soal Utang Naik Jadi Rp1.645 Triliun: Masih Berada di Posisi Aman

Senin, 13 Juli 2020 11:53 Reporter : Anisyah Al Faqir
Wapres Ma'ruf Amin soal Utang Naik Jadi Rp1.645 Triliun: Masih Berada di Posisi Aman Maruf Amin. ©2019 dok.Setwapres RI

Merdeka.com - Krisis akibat pandemi Covid-19 membuat utang negara terus membengkak. Sampai Maret 2020, pembiayaan negara dari utang naik menjadi Rp1.645 triliun. Pembiayaan utang ini naik Rp903,46 triliun dari sebelumnya hanya Rp741,8 triliun.

Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin menilai posisi rasio utang negara saat ini masih berada di posisi aman. Sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara yang menetapkan batas rasio utang hingga 60 persen dari PDB.

"Posisi rasio utang pemerintah terhadap PDB di Maret 2020 tercatat 32,5 persen dan masih berada di posisi aman sesuai dengan undang-undang," kata Ma'ruf Amin saat menyampaikan Keynote Speech di acara Launching Buku Pandemi Corona : Virus Deglobalisasi, Masa Depan Perekonomian Global dan Nasional, Jakarta, Senin (13/7).

Membengkaknya utang negara ini disebabkan tingginya kebutuhan anggaran untuk penanganan Covid-19 yaitu sebesar Rp695,2 triliun. Dana ini juga digunakan untuk meningkatkan akselerasi belanja negara.

"Instrumen kebijakan yang dilakukan untuk menutup defisit dengan cara memanfaatkan sisa anggaran lebih (SAL), kemudian melalui pembiayaan utang sebesar Rp1.645,3 triliun," kata Ma'ruf.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengatakan, pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan extraordinary yang cepat di bidang ekonomi. Utamanya dengan dukungan regulasi dalam rangka mencukupi pembiayaan pembangunan yang meningkat drastis dalam menghadapi covid-19.

Di antaranya adalah menetapkan Perppu Nomor 1 tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi UU 2 tahun 2020. Ada dua hal penting dalam peraturan ini.

Pertama, pemerintah meningkatkan pembiayaan melalui pelebaran defisit APBN yang lebih luas hingga di atas 3 persen selama 3 tahun. Kedua, memperkuat koordinasi untuk bauran kebijakan antar sektor keuangan dan pemerintah dalam melindungi nasabah dan menangani ancaman stabilitas sistem keuangan.

1 dari 1 halaman

Aturan Selanjutnya

rev2

Pemerintah juga mengeluarkan PP Nomor 23 tahun 2020 yang mengatur program PEN untuk penanganan covid-19. Tujuan utama program PEN adalah melindungi mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha.

"Program ini memegang prinsip asas keadilan sosial yang ditujukan besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap menetapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola baik dalam penerapan kebijakan," kata dia.

Berbagai aturan tersebut juga diperuntukkan sebagai pembagian biaya dan risiko antara pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Adapun bentuk konkrit pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yakni penyertaan PMN di BUMN, penempatan dana investasi pemerintah, penjaminan, dan belanja negara. [idr]

Baca juga:
Aset Negara Rp10.467 T Cukup Untuk Lunasi Utang Indonesia
PTPN III Ajukan Dana Talangan Rp4 T dan Bunga 2 Persen
Anggota Komisi VI Pertanyakan Konsep Dana Talangan Rp 3,5 Triliun KAI
Sri Mulyani Sebut Skema Pembagian Beban Pembiayaan Juga Dilakukan Negara Lain
Pemerintah dan BI Sepakati Pembagian Beban Penanganan Covid-19, Berikut Skemanya

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini