Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Pemerintah China untuk segera menarik kapal mereka dari perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tanpa harus ada konflik di antara kedua negara.

"China ini kan belum masuk ke wilayah teritorial kita. Untuk masuk ke ZEE itu harus pakai izin, tidak boleh mengambil ikan tanpa izin. Kita harapkan China menyadari itu, China menghormati aturan-aturan itu; sehingga kita harapkan dia keluar dari wilayah ZEE tanpa harus ada konflik," kata Wapres Ma'ruf dikutip Antara, Rabu (8/1).

Wapres menegaskan, secara yuridis China tidak memiliki hak apapun atas sumber daya di wilayah teritorial Indonesia, termasuk di antaranya perairan Natuna. Oleh karena itu, Wapres meminta Pemerintah China menghormati kedaulatan Indonesia.

"Yang harus dipegang itu adalah seperti yang dikemukakan oleh Presiden (Joko Widodo), bahwa Natuna itu adalah bagian dari Indonesia secara hukum maupun secara de facto. Kita pertahankan prinsip-prinsip itu dan sampaikan secara diplomatis bahwa Anda (China) melanggar," tegasnya.

Pelanggaran China

Pelanggaran terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Perairan Natuna kembali dilakukan oleh China di mana kapal ikan dan kapal penjaga pantai miliknya diketahui masuk tanpa izin pada 19 Desember 2019. Kapal-kapal China tersebut dinyatakan melakukan kegiatan tanpa izin atau illegal, unreported and uregulated fishing (IUUF) di Perairan Natuna, Indonesia.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini masih melakukan upaya persuasif untuk mengusir kapal-kapal milik China keluar dari wilayah Indonesia. Berdasarkan pantauan TNI pada Selasa (7/1) masih terdapat 30 kapal ikan, empat kapal penjaga pantai dan satu kapal pengawas ikan milik China yang posisinya tidak berubah.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo meninjau kawasan Natuna, Rabu, untuk memastikan kondisi nelayan-nelayan di kawasan tersebut tidak terganggu dengan adanya kapal-kapal asing.

Presiden juga menegaskan bahwa tidak ada perundingan terkait kedaulatan NKRI terkait wilayah teritorial di Natuna. "Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," kata Presiden Jokowi.