Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah memberikan sinyal membuka keran impor beras. Pemerintah disebut-sebut bakal mendatangkan 1,5 juta ton beras dari Thailand untuk kebutuhan beras miskin (Raskin) atau yang kini berganti nama menjadi beras masyarakat sejahtera (Rastra).

Berdasarkan data Perum Badan Pusat Logistik (Bulog), sesungguhnya stok untuk raskin masih cukup untuk kebutuhan hingga akhir 2015.

"Sampai kemarin 1,7 juta ton, 600.000 ton bentuk komersil dan 1,1 juta ton medium. Beras medium itu untuk melaksanakan tugas untuk mengisi sesuai kewajiban rastra," tegasnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (25/9).

Dia menjelaskan, perhitungan yang dilakukan Bulog sudah termasuk rencana penambahan pemberian Raskin bulan ke 13 dan 14. Sehingga, rencana Wapres Jusuf Kalla mengimpor beras sesungguhnya tidak perlu dilakukan.

"Kami bisa mencukupi kewajiban kepada Rastra sampai dengan Desember termasuk dua bulan tambahan. Insya Allah sampai Desember bisa kami selesaikan semua," tuturnya.

Terpisah, ‎Pelaksana Tugas Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Karianto Suprih‎ mengaku belum mendapatkan perintah untuk menerbitkan izin impor beras.

"Kalau Wapres sudah bicara pasti ada respons di bawah. Tapi di level saya, saya belum dengar," ucapnya.

Rencana pengadaan beras ini tidak untuk dijualbelikan, melainkan hanya untuk cadangan beras. Pemerintah merencanakan menambah jatah pemberian beras miskin (raskin) sebanyak dua kali melihat dampak El Nino berkepanjangan ini.

"Sebenarnya buat cadangan Bulog (Badan ‎Pusat Logistik). Kita kan tidak impor beras untuk dijual, mungkin untuk raskin," tutupnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengumpulkan menteri bidang ekonomi di kediaman dinasnya, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, dan Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumajakti.

Dalam rapat tersebut JK menginstruksikan beberapa hal terkait antisipasi ketersediaan bahan pangan selama musim kemarau.

"Banyak hal. Bagaimana kita mengantisipasi itu. Bagaimana penyediaan pangan dan sebagainya. Termasuk kemungkinan-kemungkinan menambah stok beras dari luar. Itu kita harus laksanakan semua," kata JK di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (21/9).

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengaku siap melaksanakan impor jika memang diperintahkan Presiden Joko Widodo.

"Jadi persoalan impor tidak impor lihat keadaan nanti, kalau sudah ada perintah nanti baru. Kami kan pembantu presiden, siap melaksanakan kapan saja."