Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wapres JK: Saya sudah perkirakan pemangkasan anggaran Rp 133,8 T

Wapres JK: Saya sudah perkirakan pemangkasan anggaran Rp 133,8 T Jusuf Kalla. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku telah memperkirakan bahwa diperlukannya pemangkasan anggaran untuk membuat APBN tetap sehat. Pemangkasan anggaran dilakukan di pos yang tidak prioritas.

"Sejak awal memang saya sendiri sudah memperkirakan bahwa perlu pemangkasan. Namun, seperti infrastruktur, pangan itu tetap jalan kalau dipotong tentu sedikit," kata JK di Jakarta, Jumat (5/8).

Anggaran dalam APBN-P rencananya akan dipangkas sebesar Rp 133,8 triliun. Dana ini diambil dari kementerian/lembaga serta dana transfer daerah. "Transfer ke daerah juga disesuaikan dengan jumlah anggaran yang terpotong. karena tidak ada jalan lain, kalau tidak kita melanggar undang-undang (defisit melebar)."

Menurut JK, pemangkasan anggaran perlu dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Sebab, pendorong pertumbuhan seperti ekspor belum mengalami perbaikan.

"Akibat pertumbuhan ekonomi perdagangan, ekspor belum baik akibat permasalahan ekonomi dunia maka penerimaan pajak menurun. setidak tidaknya tidak beda dengan tahun yang lalu," tutupnya singkat

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani memprediksi pendapatan pajak tahun 2016 tidak akan mencapai target seperti yang ditetapkan dalam APBN-P 2016. Pendapatan negara dari sektor pajak diperkirakan minus Rp 219 triliun, sehingga perlu penyesuaian atau pemangkasan belanja.

Menurut Sri Mulyani, pada 2014 saja, realisasi penerimaan pajak sekitar Rp 100 triliun di bawah yang ditargetkan di APBN-P. Sementara tahun lalu, realisasi penerimaan pajak sekitar Rp 248,9 triliun itu lebih kecil dari yang direncanakan.

Tak tercapainya penerimaan pajak disebabkan harga komoditas turun, perdagangan turun dan ekonomi mengalami pelemahan. "Jadi kita lihat bahwa angkanya jauh lebih kecil," ujar Sri Mulyani seperti ditulis Setkab, Kamis (4/8).

Menjaga APBN tetap sehat, Sri Mulyani berencana memangkas belanja kementerian/lembaga Rp 65 triliun serta dana transfer daerah sebesar Rp 68,8 triliun.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bareskrim Limpahkan Berkas TPPU Panji Gumilang ke Kejagung

Bareskrim Limpahkan Berkas TPPU Panji Gumilang ke Kejagung

Panji diduga memakai dana yayasan untuk kepentingan pribadinya.

Baca Selengkapnya
Jangan Lupa Cek Rekening, THR Pensiunan PNS Cair Mulai 22 Maret 2024

Jangan Lupa Cek Rekening, THR Pensiunan PNS Cair Mulai 22 Maret 2024

Bagi ASN atau pensiun sendiri sekaligus penerima pensiun janda/duda dan/atau penerima tunjangan janda/duda, maka THR 2024 dibayarkan pada keduanya.

Baca Selengkapnya
Pejuang Rupiah, Dagangan Kakek Tukang Talenan Kayu Ini Diborong Mayjen Kunto 'Ayo Makan Dulu'

Pejuang Rupiah, Dagangan Kakek Tukang Talenan Kayu Ini Diborong Mayjen Kunto 'Ayo Makan Dulu'

Kakek tukang talenan menyita perhatian Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah

Baca Selengkapnya
Sopir Bajaj Keroyok Jukir di Kemayoran, Gara-Gara Utang Rp130 Ribu

Sopir Bajaj Keroyok Jukir di Kemayoran, Gara-Gara Utang Rp130 Ribu

Atas perbuatannya, ketiga pelaku telah ditetapkan menjadi tersangka

Baca Selengkapnya
Wacana Wapres Pimpin Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ, PKS: Jangan Menerobos Aturan Otonomi Daerah

Wacana Wapres Pimpin Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ, PKS: Jangan Menerobos Aturan Otonomi Daerah

Anggota Baleg DPR dari PKS Mardani Ali Sera mengingatkan konsep kawasan aglomerasi dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

Baca Selengkapnya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Tolak Jadi Cawapres Anies, Ini Alasan Mahfud Pilih Ganjar

Tolak Jadi Cawapres Anies, Ini Alasan Mahfud Pilih Ganjar

Cawapres Mahfud Md terang-terangan membeberkan alasannya menolak menjadi cawapres Anies Baswedan dan memilih mendampingi Capres Ganjar Pranowo.

Baca Selengkapnya
Dagangan Tak Laku Sama Sekali, Pasangan Paruh Baya Ini Menangis Haru saat Ada Pembeli Borong Jualannya

Dagangan Tak Laku Sama Sekali, Pasangan Paruh Baya Ini Menangis Haru saat Ada Pembeli Borong Jualannya

Setiap orang memiliki besaran rezekinya masing-masing.

Baca Selengkapnya