Wapres JK: Penanggulangan Kemiskinan Perlu Stabilitas Politik dan Keamanan

Rabu, 9 Oktober 2019 13:35 Reporter : Supriatin
Wapres JK: Penanggulangan Kemiskinan Perlu Stabilitas Politik dan Keamanan Jokowi dan JK pimpin sidang kabinet paripurna. ©2019 Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan upaya menanggulangi kemiskinan memerlukan peran sejumlah sektor, baik perekonomian dan politik. Tanpa stabilitas sektor tersebut, kesejahteraan masyarakat tak bisa dikendalikan.

Ini disampaikan Wapres JK saat menerima laporan anggota Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (9/10).

"Jadi penanggulangan kemiskinan juga ada hubungannya dengan semua sektor itu. Kemiskinan hanya bisa diatasi apabila ekonomi baik, ekonomi baik hanya bisa diatasi apabila stabilitas politik dan keamanan (baik). Keamanan hanya bisa dicapai apabila ada kemakmuran, kemakmuran hanya bisa dicapai apabila ekonomi berjalan," ujar Wapres JK.

Dalam kesempatan ini, Wapres JK juga menyampaikan keinginan agar pemerintah bisa menghapuskan kemiskinan pada 2030 sesuai dengan target Bank Dunia.

"Program dunia dalam 10 tahun yang akan datang ingin menghilangkan, bukan mengurangi, ingin menghilangkan kemiskinan di dunia ini. Bahwa kita capai atau tidak tentu tergantung upaya kita semua," katanya.

Saat ini, pemerintah telah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 70 triliun. Tahun depan diproyeksikan dana desa naik menjadi Rp 72 triliun.

Wapres JK menilai, dana desa bisa menjadi instrumen untuk mengatasi kemiskinan di desa. Dia menyebut, berdasarkan data yang dikantonginya, kemiskinan terbesar selama ini ada di desa bukan kota.

"Jadi dana desa itu penting dalam menanggulangi kemiskinan di desa sekaligus untuk mengurangi kesenjangan antar kota dengan desa," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto mengatakan dalam lima tahun terakhir kemiskinan menurun secara bertahap. Dari 11,22 persen pada 2015 menjadi 10,86 persen pada 2016. Kemudian turun lagi menjadi 10,64 persen pada 2017.

Pada 2018, angka kemiskinan hanya tinggal satu digit yakni sebesar 9,82 persen. Sementara di 2019 sudah menyentuh angka 9,41 persen.

Bambang mengklaim, turunnya angka kemiskinan didukung sejumlah kebijakan pemerintah Jokowi-JK, seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kartu tersebut diluncurkan pada tahun 2014.

"Namun demikian, Indonesia masih tetap dihadapkan pada tantangan yang semakin berat mengingat jumlah penduduk di garis kemiskinan masih dalam jumlah yang besar mencapai 25 Juta orang. Tantangan berikutnya adalah masih lebarnya ketimpangan," kata Bambang. [bim]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini