Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wapres JK instruksikan Mentan Amran perbaiki data produksi pangan

Wapres JK instruksikan Mentan Amran perbaiki data produksi pangan Jusuf Kalla. ©2018 Merdeka.com/Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik adanya perbedaan data pertanian yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberi perhatian serius, lantaran data yang kurang tepat akan berdampak pada efektivitas kebijakan.

"Karena memang tentu kita juga harus memperbaiki data-data kita. Hampir semua data pertanian, katakanlah sekarang tidak sesuai lapangan," kata Wapres JK saat membuka acara Jakarta Food Security Summit, Jakarta, Kamis (8/3).

Wapres JK juga mengingatkan kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman agar lebih teliti dalam menghitung produksi. "Karena itulah tugas menteri pertanian lebih besar dari sekarang, walaupun statistik mengatakan tinggi tapi tentu konsumsi tidak seperti itu," kata Wapres JK.

Maka dari itu, Wapres JK mengingatkan pentingnya kerja sama antar instansi. Agar masalah lain selain beras, seperti gula dan garam, bisa terselesaikan.

"Semua dilema-dilema data juga perlu kita perbaiki. Ini tentu masalah pemerintah, tapi ini juga harus para pejabat kita juga harus mengikuti ini," tegas Wapres JK.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Presiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen

Presiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen

Presiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.

Baca Selengkapnya
PAN: Sangat Bahaya Ada Capres Anggap Data Pertahanan Tak Perlu Dirahasiakan

PAN: Sangat Bahaya Ada Capres Anggap Data Pertahanan Tak Perlu Dirahasiakan

PAN setuju dengan sikap tegas Prabowo yang menyatakan tidak mungkin semua kekuatan dan kelemahan sistem pertahanan nasional dibuka untuk umum.

Baca Selengkapnya
Bulog Bersama Presiden Jokowi dan Bapanas Luncurkan Bantuan Pangan 2024

Bulog Bersama Presiden Jokowi dan Bapanas Luncurkan Bantuan Pangan 2024

Penyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Presiden Jokowi Cek Stok Beras di Gudang Bulog Cibitung dan Serahkan Bantuan Pangan

Presiden Jokowi Cek Stok Beras di Gudang Bulog Cibitung dan Serahkan Bantuan Pangan

Presiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.

Baca Selengkapnya
Mentan Amran: Kabar Baik Bagi Petani, Pastikan Menkeu Keluarkan SK Tambahan Pupuk

Mentan Amran: Kabar Baik Bagi Petani, Pastikan Menkeu Keluarkan SK Tambahan Pupuk

Kepastian tersebut diungkapkan Mentan seusai rapat terbatas terkait pangan bersama Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Tegaskan Bantuan Pangan Bulog Adalah Solusi Hadapi Kenaikan Pangan

Presiden Jokowi Tegaskan Bantuan Pangan Bulog Adalah Solusi Hadapi Kenaikan Pangan

Presiden menjelaskan bahwa kenaikan harga ini dipicu kegagalan panen yang disebabkan oleh bencana Elnino di seluruh dunia.

Baca Selengkapnya
Kompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana

Kompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana

Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu

Baca Selengkapnya
Tinjau Gudang Bulog Pematang Kandis, Jokowi Pastikan Stok Beras Aman

Tinjau Gudang Bulog Pematang Kandis, Jokowi Pastikan Stok Beras Aman

Tinjau Gudang Bulog Pematang Kandis, Jokowi Pastikan Stok Beras Aman

Baca Selengkapnya
JK Sentil Prabowo soal Data Pertahanan Dirahasiakan: You Beli 2 Pesawat, Amerika dan Eropa Tahu

JK Sentil Prabowo soal Data Pertahanan Dirahasiakan: You Beli 2 Pesawat, Amerika dan Eropa Tahu

Jusuf Kalla (JK) menyentil Prabowo Subianto saat menolak membuka data pertahanan.

Baca Selengkapnya