Wapres Harap Program BPJS Ketenagakerjaan Makin Lengkap untuk Lindungi Pekerja

Merdeka.com - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin menegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting di era pandemi Covid-19. Salah satunya untuk meningkatkan rasa aman saat bekerja. Jaminan sosial ini juga memberikan kepastian keberlangsungan ekonomi keluarga para pekerja jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Program jaminan sosial ketenagakerjaan sendiri meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun, juga akan segera ditambahkan dengan perlindungan yang lebih lengkap yaitu jaminan kehilangan pekerjaan.

"Diharapkan, perlindungan dari negara melalui BPJS Ketenagakerjaan semakin lengkap dan dapat melindungi seluruh pekerja di Indonesia dengan baik," katanya dalam Acara Penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award), Kamis (9/9).

Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan regulasi untuk mendukung perlindungan Jamsostek. Pertama adalah Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Regulasi tersebut menginstruksikan kepada 24 kementerian/lembaga, para Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, melakukan optimalisasi pelaksanaan program Jamsostek. Khususnya, meningkatkan perlindungan pekerja non-ASN dengan menyiapkan anggaran serta regulasi yang mendukung pelaksanaannya.

Selanjutnya, pemerintah melalui Kemendagri juga telah menerbitkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022. Salah satu isi dalam regulasi ini adalah mengatur Penganggaran Jamsostek untuk perlindungan para pekerja non-ASN, Penyelenggara Pemilu, Pekerja Rentan, hingga pekerja di BUMD se Indonesia.

Dia mengatakan, dengan terbitnya Instruksi Presiden serta Permendagri ini betul-betul dapat mendorong perlindungan menyeluruh para pekerja. "Diharapkan hadirnya peraturan-peraturan dan kebijakan ini, kita memiliki dasar untuk semakin optimal dalam mendorong perlindungan menyeluruh bagi para pekerja," jelas dia.

Bantuan Subsidi Upah

Di sisi lain, Wapres Ma'ruf juga menyampaikan, pandemi Covid-19 yang masih berlangsung saat ini telah menyebabkan dampak di sektor kesehatan, ekonomi, hingga ketenagakerjaan. Pemerintah terus melakukan langkah-langkah untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu langkah membantu memenuhi kebutuhan masyarakat pekerja adalah dengan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp500.000 selama 2 bulan dengan total penerimaan 1 juta per orang. BSU ini ditargetkan kepada 8,9 juta pekerja dari seluruh Indonesia.

"BSU ini diharapkan dapat meringankan beban para pekerja untuk menjalani kehidupan yang penuh tantangan di era pandemi Covid-19 ini," katanya mengakhiri.