Merdeka.com - Pengusaha yang tergabung dalam Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI) mengecam rencana pemerintah menerapkan pembatasan gerai untuk bisnis waralaba restoran. Pasalnya, skema aturan Kementerian Perdagangan itu dianggap diskriminatif dan merendahkan pengusaha kecil.

Ketua Dewan Penasehat WALI Amir Karamoy menyatakan letak diskriminasi pemerintah ada pada penggunaan modal sebagai dasar membatasi gerai waralaba restoran. Dalam kebijakan yang nantinya tertuang lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) itu, pemerintah memakai besaran modal Rp 10 miliar untuk menentukan apakah dilakukan pembatasan gerai atau tidak.

"Jangan ada diskriminasi, kalau dibatasi jangan berbasiskan investasi dong. Kalau yang besar diperbolehkan lebih besar, berarti kita melanggar prinsip, katanya dulu maksudnya (muncul aturan waralaba) untuk pemerataan," ujar Amir saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (26/1).

Merujuk rancangan Kemendag, waralaba restoran seperti KFC atau McDonald, harus menyediakan dua paket investasi, yakni di bawah Rp 10 miliar dan di atas Rp 10 miliar. Untuk restoran bersistem waralaba yang modalnya butuh lebih dari Rp 10 miliar, pembatasan akan lebih longgar.

Sebaliknya, jika modal membeli franchise sebuah rumah makan hanya Rp 100 juta, pembatasan ketat bakal berlaku. Pemerintah beralasan adanya pembedaan itu lantaran modal Rp 10 miliar sulit disediakan masyarakat kebanyakan.

WALI menganggap sikap Kemendag merendahkan pengusaha menengah ke bawah, seakan mereka tidak bisa mengupayakan penghimpunan modal. "Siapa bilang tidak banyak yang bisa (mencari Rp 10 miliar), modal kan bisa bergabung pengusaha kecil bisa cari modal lewat bank atau menggabungkan diri. Kalau falsafah pemerataan yang dipakai, ya sudah dijalankan jangan diperketat," paparnya.

Amir menyatakan anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) banyak yang mengeluhkan rencana waralaba restoran ini. Mereka tidak pernah dilibatkan pemerintah dalam pembahasannya. Karena itu, dia yakin aturan ini ketika nanti keluar malah akan merugikan dunia usaha dan menghambat pertumbuhan usaha restoran waralaba."(Pengusaha) tidak pernah sama sekali dilibatkan, jadi saya yakin aturan ini akan berdampak buruk dan menjadi kesalahan terbesar Menteri Perdagangan Gita Wirjawan," kata Amir.

Peraturan menteri perdagangan (Permendag) tentang waralaba restoran ini akan melengkapi Permendag Nomor: 68/M-DAG/PER/10/2012 yang sebelumnya mengatur waralaba jenis usaha toko modern ritel seperti minimarket dan supermarket. Pembatasan gerai dilakukan agar semakin banyak pihak bisa memiliki waralaba dan menghindarkan monopoli.