Merdeka.com - Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri menyesalkan rencana pemerintah menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk mainan. Kabarnya, setiap produk mainan anak yang tidak sesuai kriteria itu akan ditarik dari peredaran mulai Mei mendatang.  

Dia menyebut, tak cuma produsen mainan rumahan khawatir mendengar kebijakan itu. Beberapa rekannya yang berjualan mainan eceran, di pinggir jalan maupun di depan sekolah, takut kena razia.

"Laporan yang kami terima, pedagang mainan di beberapa titik sudah mulai dapat info simpang siur, barang dagangan mereka akan ditarik tanpa pemberitahuan, ini menurut kami melanggar pasal 26 A UUD 1945 soal hak bertahan hidup," kata Abdullah di Jakarta akhir pekan ini.

Aturan SNI mainan ini tertuang pada  Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013. SNI mainan anak misalnya mengatur supaya tidak memiliki tepi tajam. Selain itu, mainan anak juga tak boleh mengandung bahan kategori setara formalin. Mainan anak yang terpisah harus disertai petunjuk jelas untuk memainkannya.

Abdullah mengklaim bukannya tak sepakat dengan SNI yang tujuannya melindungi konsumen. Dia sekadar menyesalkan pemerintah abai memberi pelatihan produsen mainan dalam negeri. 

Ketika impor ditekan lewat kebijakan ini, dia mengingatkan banyak produsen rumahan bisa gulung tikar karena dilarang berjualan. Salah satu contohnya adalah para penjual Pasar Gembrong yang jadi sentra mainan tradisional di Jakarta. Kebijakan itu dikhawatirkan cuma menguntungkan pabrik besar.

"Bagaimana mungkin pedagang tidak tahu SNI harus dapat perlakuan sama. Seharusnya ada pembinaan berjangka supaya mereka bisa membuat mainan yang sesuai," ujarnya.

Ditemui terpisah, Sekjen Kementerian Perdagangan Gunaryo mengklaim telah melakukan sosialisasi kepada produsen. Cuma, dialog soal SNI mainan ini lebih lanjut menjadi tanggungan pemerintah daerah,  bukan lagi pihaknya.

"Tentu sudah kita intensifkan kepada Pemda. Intensitasnya kita serahkan ke Pemda masing-masing," ucapnya.

Di sisi lain, mendekati waktu pelaksanaan pemeriksaan SNI mainan, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan siap mengawasi impor produk asal luar negeri. Mayoritas hiburan anak-anak itu buatan China, kendati beberapa juga dikirim dari Amerika Serikat atau Belanda.

Keran impor mulai sepenuhnya diperketat mulai April mendatang, seiring pelaksanaan mekanisme Indonesia National Single Window (INSW). "Mainan anak yang harus ada SNI-nya, kami akan terapkan di INSW," ujar Direktur Jenderal Bea Cukai Kemenkeu Agung Kuswandono kemarin.

Berdasarkan permendag SNI itu, contoh mainan anak yang harus sesuai standar adalah baby walker, boneka, kereta listrik, balon, sampai kelereng.