Merdeka.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menolak rencana pemerintah membuka kembali pusat perbelanjaan atau mal di tengah pandemi Virus Corona. Rencana tersebut dinilai sebagai suatu kebijakan yang terlalu dini dan gegabah.

"Rencana pembukaan mal di Indonesia khususnya di Jakarta pada 5 Juni yang akan datang, saya kira ini sebuah kebijakan yang terlalu dini bahkan terlalu gegabah. Sehingga YLIK menolak pembukaan mal pada tanggal tersebut," ujarnya melalui Youtube, Jakarta, Selasa (26/5).

Diketahui, sejumlah mal atau pusat perbelanjaan modern di Jakarta akan kembali mulai dibuka pada, 5 Juni 2020. Setelah sebelumnya, hampir tutup seiring diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta pada 16 Maret lalu.

Mal-mal yang akan dibuka adalah Kota Kasablanka, Mall Kelapa Gading, Lotte Shopping Avenue, Kemang Village, Senayan City, Grand Indonesia, Plaza Indonesia, dan Pacific Place.

Tulus mengatakan, penolakan tersebut bukan tanpa alasan. Saat ini penyebaran Virus Corona di Indonesia masih cukup tinggi. Terlihat dari curva pasien positif terus bertambah setiap hari dan belum ada tanda-tanda akan melandai bahkan berkurang.

"Jika belum landai maka tidak ada alasan untuk membuka mal di mana pun tempatnya khususnya di Jakarta. Sehingga YLKI menolak pembukaan mal 5 Juni itu kalau kurva di Jakarta belum aman dari penularan Covid-19," jelasnya.

Dia menambahkan, pembukaan mal juga tidak diperbolehkan bagi daerah yang masih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebab daerah dengan status PSBB artinya masih masuk dalam zona merah dengan penularan virus yang cukup tinggi.

"Rencana pembukaan mal juga belum layak dilakukan kalau status daerah tersebut masih PSBB, Kalau masih PSBB jangan coba-coba membuka mal kalau daerah tersebut masih zona merah dalam status PSBB," jelasnya.

Mal di Jakarta Mulai Buka 5 Juni

Tulus meminta, pemerintah sebaiknya menyelesaikan terlebih dahulu masalah penularan Virus Corona sebelum kembali menggerakkan roda perekonomian melalui pembukaan mal. Jika pembukaan mal dilakukan sebelum masalah pandemi selesai maka hanya akan menimbulkan klaster penularan baru.

"Pemerintah harus mengutamakan pengendalian Covid-19. Selesaikan dulu masalah Covid baru masalah ekonomi, tidak bisa terbalik," ujarnya.

Dia melanjutkan, kebijakan pembukaan mal merupakan langkah yang terlalu dini di tengah korban penularan yang terus naik bahkan mencapai ratusan dalam sehari. Pembukaan mal juga tidak bisa dijamin para tenant akan mengikuti arahan protokol kesehatan seperti yang diinginkan pemerintah.

"Kepada tenant tidak bisa melakukan protokol kesehatan walaupun diimbau, diminta dan diwajibkan untuk menggunakan protokol kesehatan tetapi faktanya itu sangat susah dilakukan. Sehingga kita minta pemerintah jangan terlalu dini membuka mal mal atau tempat khusus yang bisa memunculkan cluster penularan baru," katanya.

Tulus juga meminta masyarakat nantinya tidak pergi ke mal meskipun pemerintah berencana membuka kembali pusat perbelanjaan pada 5 Juni mendatang. Alasannya, hingga kini belum ada tanda-tanda penurunan pandemi Virus Corona yang berpotensi besar menular di keramaian.

"YLKI mengimbau masyarakat tidak mengunjungi mal sebelum betul betul aman dan PSBB masih diberlakukan. Kalau pemerintah memaksakan membuka mal dan menimbulkan banyak pelanggaran maka ini lah yang harus diberikan sanksi tegas," tandasnya.