Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Verifikasi Data Kesejahteraan Sosial, Mensos Usul Tambahan Anggaran Rp875 M

Verifikasi Data Kesejahteraan Sosial, Mensos Usul Tambahan Anggaran Rp875 M mensos juliari batubara. ©2020 BNPB

Merdeka.com - Menteri Sosial Juliari P Batubara mengusulkan adanya anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk pembiayaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Update DTKS ini diperlukan untuk pengentasan kemiskinan oleh pemerintah.

"Kita masih butuh dana Rp1,3 triliun total untuk proses verifikasi dan validasi DTKS, agar bisa merambah seluruh kabupaten/kota. DTKS ini digunakan sumber bansos," kata dia dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR-RI di Komplek Parlemen, Rabu (1/7).

Menurutnya update DTKS diyakini dapat membantu pemerintah dalam memerangi kemiskinan di Indonesia. Sebab DTKS lama yang berisi 97,3 juta data individu masih menjadi rujukan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menetapkan calon penerima berbagai program penanganan kemiskinan.

Sementara anggaran yang tersedia saat ini dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemensos tahun 2021 untuk update DTKS sebesar Rp425 miliar terlampau kecil. Mengingat nilai anggaran tersebut hanya menjangkau update DTKS bagi 12,43 juta individu di 32 provinsi.

Sedangkan, DTKS di Papua, Papua Barat serta masyarakat adat terpencil di sejumlah penjuru Tanah Air belum termasuk. Alhasil upaya pengentasan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi tidak maksimal.

"Khususnya di Papua dan Papua Barat itu memang masih tinggi (kemiskinannya). Kalau di masyarakat relatif lebih sedikit," imbuh dia.

Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan tambahan anggaran sebanyak Rp875 miliar atau total mencapai Rp1,3 triliun. Sehingga update DTKS ditargetkan menyasar 514 kabupaten/kota di 34 provinsi.

"Dengan anggaran tersebut update DTKS juga bisa menjangkau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk PKH dan Program Sembako. Ini (update data) akan semakin baik nantinya, bansos juga," tukasnya.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019
Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung
Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung

Dalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.

Baca Selengkapnya
Banyak Syarat Harus Dilengkapi Jika Ajukan Pembiayaan Tapera, Gaji Maksimal Rp8 Juta dan BI Checking Harus Bersih
Banyak Syarat Harus Dilengkapi Jika Ajukan Pembiayaan Tapera, Gaji Maksimal Rp8 Juta dan BI Checking Harus Bersih

Para Peserta harus memastikan data kepesertaan yang tersimpan pada adalah yang terbaru, data tersebut mencakup informasi penghasilan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ternyata, Ini Biang Kerok Buat Anggaran Perlindungan Sosial Membengkak Setiap Tahun
Ternyata, Ini Biang Kerok Buat Anggaran Perlindungan Sosial Membengkak Setiap Tahun

kenaikan anggaran perlinsos tahun ini utamanya disumbang lebih besar oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar Rupiah.

Baca Selengkapnya
Muhadjir dan Airlangga Jelaskan Sumber Dana Bansos yang Dibagikan Presiden Jokowi
Muhadjir dan Airlangga Jelaskan Sumber Dana Bansos yang Dibagikan Presiden Jokowi

Muhadjir mengatakan sumber dana bantuan sosial yang dibagikan Presiden Jokowi berada di luar alokasi dana untuk bansos dan beras.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen
Presiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen

Presiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.

Baca Selengkapnya
Menteri Airlangga Buka-bukaan Soal Tujuan Penyaluran Bansos untuk 22 Juta Masyarakat Penerima
Menteri Airlangga Buka-bukaan Soal Tujuan Penyaluran Bansos untuk 22 Juta Masyarakat Penerima

Airlangga menjelaskan berbagai bantuan sosial yang diberikan pemerintah adalah program yang dijalankan setiap tahun.

Baca Selengkapnya
Dirut Bulog Bantah Program Bansos Beras Jadi Pemicu Kenaikan Harga Beras
Dirut Bulog Bantah Program Bansos Beras Jadi Pemicu Kenaikan Harga Beras

Mengingat program ini hanya ditujukan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata di Kementerian Sosial.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya