Merdeka.com - Peneliti Organisasi Perempuan Mahardhika, Vivi Widyanti mengatakan, pemerintah mengaku Indonesia sudah memiliki peraturan untuk melindungi pekerja, seperti dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Namun, UU TPKS ini dinilai tidak cukup untuk menangani kekerasan di dunia kerja.

"Di Indonesia kita tahu banyak sekali kejadian-kejadian kekerasan di dunia kerja itu sangat banyak terjadi. Serikat buruh internasional juga mengumpulkan data di seluruh dunia tentang kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja. Paling sering dialami adalah buruh," kata Vivi di Jakarta, Jumat (22/7).

Untuk itu, pihaknya bersama organisasi buruh terus memperjuangkan ratifikasi Konvensi ILO 190 tentang kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Konvensi ILO 190 merupakan definisi internasional pertama tentang kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, termasuk di dalamnya adalah kekerasan dan pelecehan berbasis gender.

Pemerintah diminta mengadopsi undang-undang yang memastikan hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan untuk semua, termasuk perempuan, migran, orang-orang cacat dan beragam identitas, baik ras, etnis, status adat, orientasi seksual dan identitas gender.

"Kita juga melakukan lobi kepada pihak pemerintah agar mendukung inisiatif ini. Tapi Indonesia belum ada tanda-tandanya untuk dibawa ke nasional itu perjuangan, masih alot," imbuhnya.

Meski demikian, pemerintah belum ada tanda-tanda untuk memperjuangkan lebih lanjut tentang Konvensi ILO 190. "Menurut kami ini kebijakan internasional yang sangat penting, bahwa kekeran tidak lepas dari sistem kerja," jelasnya.

Reporter: Siti Ayu Rachma