UU HPP Dinilai Langkah Pemerintah Tagih Balik Insentif Fiskal Selama Pandemi
Merdeka.com - Kepala Departemen Ekonomi CSIS, Yose Rizal Damuri mencatat, selama dua tahun terakhir pemerintah telah memberikan berbagai insentif dan bantuan kepada masyarakat dalam rangka menangani dampak pandemi Covid-19. Berbagai fasilitas tersebut didapat menggunakan fasilitas fiskal untuk bertahan dari pandemi dan krisis yang diakibatkan.
"Seperti yang saya sampaikan, kita selama ini berpesta mengenakan fiskal," kata Yose dalam Webinar Perpajakan di Era Digital: Menelaah UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Jakarta, Kamis (14/10).
Yose menuturkan, selama pandemi dan terjadinya krisis, perekonomian nasional sangat bergantung pada fiskal. Yose menilai diluar tujuan formal pemerintah melahirkan Undang-Undang Harmonisasi Pengaturan Perpajakan (UU HPP), terselip tujuan pemerintah hendak menagih berbagai insentif dan bantuan dari fiskal.
"Cuma sekarang kita perlu bayar tagihannya, saya melihat kebijakan pajak yang baru ini diluar tujuan formal, ini untuk membayar tagihan tadi," kata dia.
Seharusnya, kata Yose, pemerintah harus melihat dalam kondisi saat ini sudah laik atau belum untuk melakukan penagihan tersebut.
"Masalah timing membayar tagihan tadi, kita harus melihat tingkat pendapatan pajak, dan apakah ini membuat wajib pajak mau membayar pajak yang lebih tinggi. Kapannya ini juga sangat penting karena momentum krisis ini menentukan arah dari pemulihan ekonomi," tuturnya.
Wajar
Menurut Yose, memang pemerintah berhak untuk melakukan penagihan tersebut kepada masyarakat. Sebab, beban fiskal akan semakin berat di masa depan. Namun menurutnya saat ini bukanlah waktu yang tepat bagi pemerintah melakukan hal tersebut. Ada banyak hal yang masih membayangi terlepas dari tren pemulihan ekonomi saat ini terjadi.
"Sebaiknya pembayaran tagihan ini tidak dilakukan buru-buru, karena banyak masalah yang menyelimuti perekonomian," kata dia.
Yose tak ingin kebijakan pemerintah ini justru tidak produktif dan membuat pertumbuhan ekonomi nasional jadi tersendat. Peningkatan PPN dan aturan baru PPh bisa mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat yang menjadi pendorong utama perekonomian nasional.
"Ada kemungkinan kenaikan PPN dan PPh bisa pengaruhi berbagai konsumsi dari tingkatan penghasilan karena konsumsi yang datang ini pendorong utama dari pemulihan ekonomi," kata dia.
Terlebih berdasarkan statistik, tingkat konsumsi kelompok menengah atas mencapai 40 persen sampai 45 persen. Sementara kelompok ini yang bakal terkena imbas perubahan pengenaan PPh.
"Jangan sampai ini semua hal yang kontraproduktif dalam pemulihan ekonomi, kalau kondisi yang belum dukung sebaiknya jangan dulu dilakukan," kata dia mengakhiri.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tutup Usia, Ini Daftar Jabatan Penting yang Pernah Diduduki Rizal Ramli
Rizal Ramli pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur).
Baca SelengkapnyaTak Libatkan Mensos Risma Saat Bagikan Bansos, Ini Penjelasan Bahlil
Akhir-akhir ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lebih sering membagikan bansos.
Baca SelengkapnyaAnies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19
Jokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pakar UI Nilai Hilirisasi Dapat Menghasilkan Nilai Tambah Masyarakat dan Negara
Pemerintah harus serius menggarap industri hilirisasi ini dengan membangun roadmap
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPj Gubernur Safrizal Cerita Upaya Babel dari Daerah Inflasi Tertinggi jadi Terendah di Indonesia
Pj Gubernur Safrizal menekankan bahwa tantangan terbesar adalam mempertahankan capaian dibanding meraihnya.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui
Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, sebagian anggaran Kementerian dan Lembaga diutamakan untuk penanganan pandemi covid-19
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Cs Diisukan Mundur, Luhut: Tadi Masih Rapat dengan Semua Menteri
Isu Sri Mulyani akan mundur dari Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin diembuskan ekonom senior Faisal Basri.
Baca SelengkapnyaAirlangga Jawab Isu Sri Mulyani Mundur: Hoaks, Bu Ani Kan Teman Saya
Isu Sri Mulyani akan mundur dari kabinet Indonesia Maju diembuskan oleh ekonom senior, Faisal Basri.
Baca Selengkapnya