UU HPP Dinilai Langkah Pemerintah Tagih Balik Insentif Fiskal Selama Pandemi

Kamis, 14 Oktober 2021 12:37 Reporter : Anisyah Al Faqir
UU HPP Dinilai Langkah Pemerintah Tagih Balik Insentif Fiskal Selama Pandemi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. ©2020 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Kepala Departemen Ekonomi CSIS, Yose Rizal Damuri mencatat, selama dua tahun terakhir pemerintah telah memberikan berbagai insentif dan bantuan kepada masyarakat dalam rangka menangani dampak pandemi Covid-19. Berbagai fasilitas tersebut didapat menggunakan fasilitas fiskal untuk bertahan dari pandemi dan krisis yang diakibatkan.

"Seperti yang saya sampaikan, kita selama ini berpesta mengenakan fiskal," kata Yose dalam Webinar Perpajakan di Era Digital: Menelaah UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Jakarta, Kamis (14/10).

Yose menuturkan, selama pandemi dan terjadinya krisis, perekonomian nasional sangat bergantung pada fiskal. Yose menilai diluar tujuan formal pemerintah melahirkan Undang-Undang Harmonisasi Pengaturan Perpajakan (UU HPP), terselip tujuan pemerintah hendak menagih berbagai insentif dan bantuan dari fiskal.

"Cuma sekarang kita perlu bayar tagihannya, saya melihat kebijakan pajak yang baru ini diluar tujuan formal, ini untuk membayar tagihan tadi," kata dia.

Seharusnya, kata Yose, pemerintah harus melihat dalam kondisi saat ini sudah laik atau belum untuk melakukan penagihan tersebut.

"Masalah timing membayar tagihan tadi, kita harus melihat tingkat pendapatan pajak, dan apakah ini membuat wajib pajak mau membayar pajak yang lebih tinggi. Kapannya ini juga sangat penting karena momentum krisis ini menentukan arah dari pemulihan ekonomi," tuturnya.

Baca Selanjutnya: Wajar...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini