Merdeka.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan bahwa reformasi perpajakan dan reformasi struktural telah direncanakan pemerintah sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Ini dimulai dari rencana membuat undang-undang omnibus law penciptaan lapangan kerja dan perpajakan.

"Secara terencana, pemerintah sudah menginisiasi lahirnya undang-undang omnibus law tenaga kerja ataupun perpajakan. Ini diatur sebelum adanya pandemi," kata Asisten Deputi Fiskal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Gunawan Pribadi dalam Webinar Perpajakan di Era Digital: Menelaah UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Jakarta, Kamis (14/10).

Gunawan melanjutkan, pandemi Covid-19 pun menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Tahun lalu, di bulan November 2021, meski keberadaannya menimbulkan pro dan kontra, regulasi tersebut akhirnya disahkan DPR.

Tak berhenti di situ, baru-baru ini, pemerintah dan DPR juga menyepakati Undang-Undang Harmonisasi Pengaturan Perpajakan (UU HPP). Gunawan menyebut dua regulasi ini merupakan rangkaian kebijakan Presiden Joko Widodo dalam rangka menuju Indonesia Maju di tahun 2045.

"Ini merupakan rangkaian kebijakan Presiden Joko Widodo dalam rangka Indonesia Maju 2045," kata dia.

Secara khusus, Jokowi telah menargetkan Indonesia akan menjadi negara keempat terbesar dunia. PDB per kapita juga ditargetkan mencapai USD 29.300. Perekonomian nasional juga tak lagi bertumpu pada sektor konsumsi.

Sebaliknya diarahkan bergeser ke sektor-sektor yang lebih produktif dan lebih tinggi pendapatannya, seperti sektor jasa. Maka, untuk menuju target-target tersebut pemerintah melakukan reformasi perpajakan dan reformasi struktural.

"Makanya ada banyak reformasi perpajakan dan reformasi struktural," kata dia mengakhiri.