Merdeka.com - Kementerian Keuangan melaporkan hingga akhir Oktober 2020, posisi utang pemerintah berada dikisaran Rp5.877,71 triliun, naik Rp120,84 triliun dari Rp 5.756,87 triliun pada posisi September 2020. Angka ini juga naik Rp1.121,58 triliun dari Oktober 2019 sebesar Rp4.756,13 triliun.

Dikutip dari Buku APBN Kita edisi November, utang pemerintah ini masih didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 85,56 persen dan pinjaman sebesar 14,44 persen.

Secara rinci, utang dari SBN tercatat Rp5.028,86 triliun yang terdiri dari SBN domestik Rp3.782,69 triliun dan valas Rp1.246,16 triliun.

Sedangkan utang melalui pinjaman tercatat Rp848,85 triliun. Pinjaman ini terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp11,08 triliun dan pinjaman luar negeri Rp837,77 triliun.

Adapun utang dari pinjaman luar negeri ini terdiri dari pinjaman bilateral Rp315,25 triliun, pinjaman multilateral Rp837,77 triliun dan pinjaman dari commercial banks Rp43,43 triliun.

Posisi utang yang naik ini juga diikuti dengan pelebaran rasio utang menjadi 37,84 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Oktober lalu.

Pemerintah Tarik Utang Rp958,6 Triliun

Kementerian Keuangan mencatat pemerintah sudah menarik utang sebesar Rp958,6 triliun hingga akhir Oktober 2020. Hal ini sejalan dengan realisasi defisit anggaran yang melebar ke level 6,34 persen pada tahun ini atau setara Rp1.039,2 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, melaporkan utang tersebut berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) neto dan pinjaman neto. "Maka pembiayaan utang kita sampai Oktober mencapai Rp958,6 triliun," katanya dalam APBN Kita, secara virtual, di Jakarta Senin (23/11).

Dari total pembiayaan utang yang mencapai Rp958,6 triliun tersebut berasal dari SBN neto sebesar Rp943,5 triliun dan pinjaman sebesar Rp15,2 triliun.

Sementara untuk pembiayaan investasi terkontraksi Rp28,9 triliun hingga akhir Oktober 2020. Hal itu dikarenakan anggaran investasi kepada BUMN, investasi kepada BLU, dan investasi kepada lembaga atau badan lainnya mengalami kontraksi.

Sedangkan, untuk pemberian pinjaman realisasinya Rp1,9 triliun atau 32,3 persen dari target Rp5,8 triliun. Lalu kewajiban penjaminan kontraksi Rp3,4 triliun, dan terakhir pembiayaan lainnya Rp0,2 triliun.