Merdeka.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna, mengaku khawatir akan potensi menurunnya kemampuan pemerintah untuk membayar utang. Sebab, penambahan utang pemerintah serta biaya bunga terus membengkak hingga melampaui pertumbuhan PDB.

"Tren penambahan utang pemerintah dan penambahan bunga melampaui pertumbuhan PDB dan penerimaan negara. Sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang," ujar Agung dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (22/6).

Agung mengungkapkan, pandemi Covid-19 juga telah meningkatkan defisit utang dan silpa. Hal ini juga dapat meningkatkan risiko pengelolaan fiskal. Terlebih lagi, mulai 2023 besaran rasio defisit terhadap PDB dibatasi paling tinggi 3 persen.

"Meskipun rasio defisit dan utang terhadap PDB masih di bawah rasio yang ditetapkan dalam Perpres 72 dan UU Keuangan Negara, tapi trennya menunjukkan adanya peningkatan yang perlu diwaspadai pemerintah," katanya.

Agung juga menjelaskan bahwa indikator kerentanan utang pada 2020 telah melampaui batas kerentanan yang direkomendasikan oleh IMF. "Yaitu satu, rasio debt relief (pemutihan utang atau pembatalan utang) terhadap penerimaan sebesar 46,77 persen melampaui rekomendasi IMF sebesar 25 sampai dengan 35 persen," katanya.

Menurutnya, rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan negara juga mencapai 19,06 persen. Hal ini dianggap telah melampaui rekomendasi International Debt Relief (IDR) yang hanya sebesar 4,6 sampai dengan 6,8 persen. "Dan rekomendasi IMF sebesar 7 sampai dengan 10 persen," katanya.

Sementara itu rasio utang terhadap penerimaan negara yang mencapai 369 persen, dianggap Agung juga telah melewati batas rekomendasi IDR dan IMF. "Melampaui rekomendasi IDR sebesar 92 sampai dengan 167 persen dan rekomendasi IMF sebesar 90-150 persen," papar Agung.

Reporter: Yopi Makdori

Sumber: Liputan6.com