Merdeka.com - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar Rp50 miliar untuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di dalam APBN 2021. Persetujuan itu diambil usai kesepakatan para anggota Banggar.

"Bisa disetujui pagu terhadap dua menko?" tanya Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, di Ruang Rapat Banggar, Jakarta, Selasa (8/9).

"Setuju," saut para anggota Banggar.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengusulkan tambahan anggaran kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebesar Rp50 miliar. Adapun anggaran ini akan digunakan untuk komite kebijakan dan sekretariat Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dengan tambahan ini, maka pagu indikatif anggaran Kemenko Perekonomian dari yang sebelumnya diusulkan sebesar Rp393 miliar, menjadi Rp433 miliar.

"Tambahan anggaran sebesar Rp50 miliar ini digunakan untuk komite kebijakan dan sekretariat komite PC-PEN," kata dia di ruang rapat Banggar DPR RI, Jakarta, Selasa (8/9).

Airlangga menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp50 miliar tersebut diperuntukan pelaksanaan berbagai kegiatan. Seperti rapat koordinasi (rakor) tingkat menteri, serta rakor dengan pemerintah provinsi kabupaten atau kota.

Dalam kesempatan serupa, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan juga menyampaikan usulan tambahan anggaran di lingkungan kementeriannya sebesar Rp50 miliar. Dengan tambahan ini maka total anggaran pagu indikatif pada 2021 mencapai sebesar Rp364,5 miliar dari usulan sebelumnya yang hanya Rp314,5 miliar.

"Dalam pagu anggaran ini terdapat penambahan anggaran sebesar Rp50 miliar untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan event internasional AIS 2021," kata Luhut.

Dia melanjutkan, dari total tambahan anggaran Rp50 miliar tersebut sebesar Rp45 miliar akan digunakan untuk pelaksanaan 4 event internasional. Sementara sisanya Rp5 miliar digunakan untuk koordinasi peningkatan transparansi penerimaan negara dari migas dan pertambangan.