Usul Menhub Budi agar Proyek SBSN Tak Terkendala Masalah Pembebasan Lahan
Merdeka.com - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, menilai proyek infrastruktur yang didanai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) memang memberikan suatu keunggulan. Pembiayaan berbasis utang syariah disebutnya bisa mendorong proyek-proyek fisik yang memang berbasis pada performance.
Namun, Menhub Budi Karya mencatat pengerjaan proyek berbasis SBSN kerap terkendala oleh masalah pembebasan tanah. Hal tersebut kemudian dia ceritakan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur melalui SBSN Tahun 2021 secara virtual, Rabu (20/1).
"Tahun 2019-2020 kita mendapatkan suatu projek SBSN yang tidak begitu meningkat. Hal ini lebih banyak karena masalah tanah. Masalah tanah yang sebelumnya dijanjikan oleh Pemda tapi tidak dilakukan sehingga kami bersama-sama LMAN membebaskan tanah," kata Budi Karya.
Oleh karenanya, Menhub Budi Karya lantas memberikan usul kepada Menteri Sri Mulyani agar proses pembebasan tanah sebaiknya didahulukan 1 tahun sebelum pemberian dana SBSN.
"Jadi tahun ini saya usulkan walaupun kita belum dapat SBSN, kita diberikan pembebasan lahan dulu, baru 1 tahun kemudian kita ambil SBSN. Kalau tidak kejar-kejaran tanahnya belum selesai. Kemarin itu kami tidak bisa menyelesaikan karena tanahnya belum selesai," ungkapnya.
Usul Lainnya
Usul lainnya, Menhub Budi Karya juga meminta adanya fleksibilitas pembiayaan. Dia mencontohkan penerapan skema alternatif By The Service bagi angkutan massal seperti angkot di Bogor.
"Kita nanti akan buat sistem angkutan yang lebih besar, kita subsidi koperasi karena memang ada gap antara cost dan kemampuan masyarakat," imbuh Menhub Budi Karya.
Menhub Budi Karya lantas menyampaikan, variasi pembiayaan SBSN pada proyek infrastruktur di bawah Kementerian Perhubungan saat ini terus berkembang. Dari yang sebelumnya banyak berkutat di pembangunan kereta api dan udara, kini mulai banyak di proyek-proyek darat.
"Dalam capaiannya, kami bisa mencapai suatu capaian lebih dari 91 persen. Dan ini terkendala sedikit karena memang beberapa proyek itu tanahnya belum selesai," ujar dia.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Tak Mampu, BUMN Jasindo Lakukan Kebijakan Ini
Kendala pelunasan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) menjadi penghalang yang menghentikan langkah masyarakat miskin dalam meraih peluang.
Baca SelengkapnyaSerahkan 205 Sertipikat Tanah di Sleman, Menteri ATR: Harga Tanah Naik 3 Kali Lipat
Efek kenaikan harga tanah disebabkan karena adanya rencana pembangunan fasilitas umum di Kelurahan Sumberarum.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu
Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
IKN Habiskan Rp68,59 T Duit APBN untuk 89 Paket, Ini Rinciannya
Penggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.
Baca SelengkapnyaSubsidi Angkutan Barang Perintis Naik Jadi Rp22 Miliar di 2024
Layanan ini sangat memiliki dampak yang positif karena adanya angkutan yang menjangkau daerah terdepan, terpencil, terluar dan perbatasan.
Baca SelengkapnyaPria Ini Dulu Hidup di Jalanan, Kini Sukses Bangun Usaha Sablon Omzet Ratusan Juta Rupiah Per Hari
Sempat hidup di jalanan, kini pria ini mampu bangkit dari keterpurukan dan berhasil membangun usaha sablon.
Baca SelengkapnyaPerusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen
Otorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.
Baca SelengkapnyaTKN soal Salam 4 Jari: Kenapa Enggak Lima Jari? Dadah Sudah Selesai
Gerakan itu sebagai bentuk kepanikan lantaran elektabilitas Prabowo-Gibran terus meningkat.
Baca SelengkapnyaCak Imin Banggakan SlepetNomic, Pembangunan Pakai Hati dan Otak
Proyek menyedot uang rakyat yang hanya untuk selera tertentu akan dislepet.
Baca Selengkapnya