Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Usai Nikel, Pemerintah Larang Ekspor Bauksit hingga Timah di Akhir 2022

Usai Nikel, Pemerintah Larang Ekspor Bauksit hingga Timah di Akhir 2022 Smelter. ©Liputan6.com

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi berkomitmen untuk mendorong hilirisasi industri di Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan larangan ekspor sejumlah komoditas tambang unggulan dalam bentuk mentah.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, pemerintah berencana mulai melarang ekspor bauksit mentah di tahun ini mengikuti jejak nikel. Selain bauksit, pemerintah juga akan menyetop ekspor timah mentah di penghujung 2022.

"Nikel kita setop, bauksit sebentar lagi akan kita setop di 2022, dan di 2022 akhir kita akan menyetop ekspor timah," ujar Menteri Bahlil dalam acara Road to G20: Investment Forum Kementerian Investasi/BKPM, Rabu (18/5).

Menteri Bahlil menyampaikan, larangan ekspor komoditas mentah terbukti efektif untuk meningkatkan nilai tambah. Hal ini tercermin dari peningkatan realisasi ekspor tambang pasca larangan ekspor nikel mentah diterapkan.

"Di tahun 2020 ekpor kita untuk nikel cuma USD 2 billion dan 2022 ekspor kita hilirisasi dari stainless steel sudah mencapai USD 22 billion," ungkapnya.

Selain itu, penerapan kebijakan larangan ekspor komoditas tambang dalam bentuk mentah diyakini akan memangkas nilai defisit neraca perdagangan yang masih terjadi. Salah satunya dengan negara ekonomi kuat seperti China.

"Sekarang defisit neraca perdagangan dengan China tidak lebih dari USD 2 miliar. Di 2022 pasti akan surplus neraca perdagangan China, ini kontribusi kita dari hilirisasi nikel," tutupnya.

Jokowi Taksir Penerimaan Negara Bisa Capai Rp250 T dari Penyetopan Ekspor Nikel

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkomitmen untuk menyetop ekspor komoditas tambang berupa bahan mentah. Hal ini bertujuan untuk mendorong nilai tambah bagi Indonesia.

Presiden Jokowi menaksir, melalui penghentian ekspor tambang nikel mentah dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Yakni sebesar USD 20 miliar atau berkisar Rp250 triliun.

"Kita lihat saja besi baja pada saat boleh ekspor nikel (mentah) 3-4 tahun lalu kita berada di angka USD 1,1 miliar. Tahun ini perkiraan saya sudah meloncat USD 20 miliar karena setop nikel (mentah), dari kira-kira Rp15 triliun melompat menjadi Rp250 triliun," katanya dalam kegiatan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2021 di Jakarta, Rabu (24/11).

Presiden Jokowi menyatakan, dirinya tidak mempermasalahkan atas ancaman sejumlah negara untuk melayangkan gugatan melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) setelah Pemerintah Indonesia menghentikan ekspor komoditas tambang mentah.

"Meski kita (Indonesia) memang digugat di WTO tak masalah," ucapnya.

Sebab, kata Presiden Jokowi, keputusan pemerintah Indonesia untuk menyetop ekspor komoditas tambang mentah mempunyai arah yang jelas. Yakni, mendorong hilirisasi industri tambang di dalam negeri.

"Semuanya (industri tambang) diindustrialisasikan, dihilirisasikan, di negara kita," ucapnya.

Selain itu, tujuan Pemerintah Indonesia untuk menghentikan ekspor tambang bukan dimaksudkan sebagai upaya untuk menutup diri maupun menghambat aktivitas ekonomi internasional. Presiden Jokowi memastikan, Indonesia tetap terbuka untuk menerima investasi asing.

"Saya sampaikan kemarin waktu di G20 dengan EU (uni eropa). Kita ini tidak ingin mengganggu kegiatan produksi mereka. Kita tidak tertutup, kalau ingin nikel silakan. Tapi datang bawa pabriknya ke Indonesia bawa industrinya, bawa teknologinya ke Indonesia," bebernya.

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta seluruh pihak dapat membantu pemerintah mempercepat proses hilirisasi di industri tambang. Dengan demikian, Indonesia bisa mencicipi nilai tambah dari geliat ekspor komoditas tambang.

"Jadi, tidak boleh ekspor barang (tambang) mentah. Sudah mulai dengan nikel stop. Karena yang kita inginkan adalah nilai tambah, added value," tandasnya.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.

Baca Selengkapnya
Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024

Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024

Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.

Baca Selengkapnya
Pakar UI Nilai Hilirisasi Dapat Menghasilkan Nilai Tambah Masyarakat dan Negara

Pakar UI Nilai Hilirisasi Dapat Menghasilkan Nilai Tambah Masyarakat dan Negara

Pemerintah harus serius menggarap industri hilirisasi ini dengan membangun roadmap

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Lusa, Presiden Jokowi Resmikan Pabrik Bahan Peledak di Kalimantan Timur

Lusa, Presiden Jokowi Resmikan Pabrik Bahan Peledak di Kalimantan Timur

Pabrik ini mampu memproduksi sekitar 75 ribu ton bahan peledak setiap tahunnya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Acungi Jempol Untuk Produk Ibu Sri, Nasabah PNM Mekaar

Jokowi Acungi Jempol Untuk Produk Ibu Sri, Nasabah PNM Mekaar

Sri berharap produknya akan semakin besar dan dapat dijual di mana-mana.

Baca Selengkapnya
Menteri Bahlil Kaget Pajak Hiburan Naik Hingga 75 Persen: Ini Mengganggu Iklim Investasi

Menteri Bahlil Kaget Pajak Hiburan Naik Hingga 75 Persen: Ini Mengganggu Iklim Investasi

Bahlil menilai kenaikan tarif pajak hiburan ini bisa berdampak terhadap perkembangan bisnis di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Isu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat

Isu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat

Menurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Buka IIMS 2024, Jokowi Minta Semua Perusahaan Otomotif Dunia Produksi Mobil Listrik di Indonesia

Buka IIMS 2024, Jokowi Minta Semua Perusahaan Otomotif Dunia Produksi Mobil Listrik di Indonesia

Jokowi menyampaikan, pemerintah terus berupaya mendorong penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Kisah Nasabah PNM Mekaar, Ambil Kredit Rp5 Juta Kini Bisa Ekspor Produk Hingga ke Malaysia dan Brunei Darussalam

Kisah Nasabah PNM Mekaar, Ambil Kredit Rp5 Juta Kini Bisa Ekspor Produk Hingga ke Malaysia dan Brunei Darussalam

Jokowi menegaskan, pembukaan akses tersebut yang perlu didorong pada UMKM. Sehingga menciptakan peluang-peluang pasar baru bagi produknya.

Baca Selengkapnya