Merdeka.com - Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bertemu Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir. Pertemuan tersebut usai ramai Ahok mengkritik pembubaran Kementerian BUMN karena dinilai tidak efisien dalam tata kelola perusahaan pelat merah selama ini.

"Tadi habis bertemu dengan Menteri BUMN," ujar Ahok dalam akun instagramnya, Kamis (17/9).

Pertemuan tersebut, kata Ahok, untuk membahas sejumlah kritik dan saran bagi Kementerian BUMN ke depan. "Kritik dan saran yang saya sampaikan, diterima dengan baik oleh Pak Erick," jelasnya.

Dalam tulisannya, Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menyatakan, akan menjaga pesan Menteri Erick. Serta akan terus melakukan upaya transformasi di BUMN.

"Dan saya juga akan menjaga pesan Pak Erick, untuk menjaga soliditas teamwork dan terus melakukan Transformasi BUMN," paparnya.

Sebelumnya, Ahok memberikan kritikan mengenai permasalahan di Pertamina. Selain itu, dia juga mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan dan diganti dengan super holding.

Tanggapan Kementerian BUMN

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga pihaknya memberikan ruang bagi komisaris dan direksi Pertamina untuk melakukan komunikasi dengan baik.

"Menjawab mengenai pernyataan Ahok sebagai Komisaris Utama, tentunya itu urusan internalnya Pertamina. Jadi kita tetap meminta mereka komunikasi dengan baik, antara komisaris dan direksi," kata Arya dikutip Antara, Rabu (16/9).

Selain itu, dia juga menjawab soal jabatan komisaris dan direksi yang disebut merupakan titipan dari kementerian-kementerian. Menurutnya, seluruh direksi dan komisaris di BUMN memang ditentukan oleh Kementerian BUMN, termasuk penunjukan Ahok sendiri sebagai Komisaris Utama Pertamina.

"Kemudian juga soal komisaris di BUMN, ya semua berasal dari kementerian BUMN, termasuk Pak Ahok juga dari kita kan dari kementerian BUMN. Sementara yang lain kan memang dari kita semua. Namanya juga BUMN penugasannya dari Kementerian BUMN," ucapnya.