Merdeka.com - Pandemi Covid-19 mendorong percepatan transformasi digital bukan hanya di Indonesia, tetapi juga dunia. Perdagangan internasional pun banyak dilakukan dengan menggunakan transaksi elektronik.

"Transaksi perdagangan internasional dengan transaksi elektronik telah meningkat signifikan di era digital," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam International Conference on Digital Transformation in Customs, Jakarta, Selasa (16/3).

Akibatnya pembatasan transaksi antar negara mulai kabur dan menjadi lebih nyata meski prosesnya secara digital. Bagi sebuah negara, kata Menteri Sri Mulyani, hal ini harus direspons sebagai tantangan sekaligus juga ancaman.

"Untuk sebuah negara ini ini harus direspon, bagaimana perubahan ini bisa menjadi kesempatan dan juga ancaman" kata dia.

Dalam hal ini, Indonesia melihat keduanya sebagai dampak yang harus diseimbangkan antara kesempatan untuk melakukan transformasi ekonomi dan aktivitas sosial. Pemerintah harus bisa memformulasikan kebijakan agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan optimal.

"Pemerintah terus merumuskan regulasi kebijakan agar kita bisa memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya," kata dia.

Bangun Infrastruktur dan Kualitas Manusia Digital

Sisi lain harus diakui untuk menghadirkan layanan tersebut perlu ada pembenahan agar transaksi berjalan dengan lancar. Sehingga perlu adanya peningkatan infrastruktur dan peningkatan kapasitas terhadap sumber daya manusia.

"Bila melihat infrastruktur dan kualitas manusianya ini harus ditingkatkan juga," kata dia.

Maka dari itu dengan regulasi fiskal akan meningkatkan kapasitas manusia dengan edukasi hingga kesehatan untuk bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Di saat yang sama, infrastrukturnya akan dibenahi dengan masuknya investasi.

"Investasi khusus konektivitas internet juga dibangun untuk seluruh Indonesia," kata dia.

Sebab, tidak semua wilayah memiliki perkembangan transformasi digital seperti di Jakarta. Tentunya ini harus jadi upaya membuka peluang bagi pelaku usaha termasuk usaha kecil dan menengah.

"Tidak semua wilayah ini dalam situasi pembangunan yang sama dengan Jakarta," kata dia.